Pendidikan nasional punya tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya pemegang kebijakan di bidang ini gemar bongkar pasang aturan. Ganti menteri ganti aturan. Sebenarnya semakin lama pendidikan kita bukan semakin maju tetapi malah maju mundur.
Dulu sekali, ketika para menteri sekarang dan menteri-menteri sebelumnya masih kecil pendidikan nasional kita sudah maju. Bahkan negeri jiran Malaysia banyak mengirim generasi mudanya yang seumuran menteri-menteri kita sekarang belajar ke Indonesia. 20 tahun kemudian mereka membalik keadaan menjadi pusat pendidikan yang jadi magnet bagi anak-anak Indonesia.
Mengapa? Karena mereka mau belajar bagaimana pendidikan itu dibangun secara konsisten dan bertahap. Bukan dengan sistem bongkar pasang seenaknya. Lihatlah kita sekarang ini. Sudah aneka kurikulum dibuat setiap rezim berganti. Hasilnya di Asean saja kita bukan yang tertinggi kecuali prestasi korupsi. Di era SBY dibuat kurikulum 2013 yang bikin heboh itu. Dana triliunan dikeluarkan. Ternyata tidak cocok dengan kesiapan di lapangan. Mubazir. Itulah pekerjaan setan. Kini kembali lagi ke kurikulum 2006. Lalu tiba-tiba muncul lagi berita 2018 K13 diberlakukan serentak. Sungguh ironis dan aneh sekali cara berpikir para menteri negeri ini.
Sementara itu yang terbaru adalah arah evaluasi ujian nasional (UN) pemerintah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin jelas, yakni menghapus UN. Pemerintah berencana menggantikannya dengan evaluasi nasional (Enas). Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara UN, yang bakal berganti Enas, terus melaksanakan rapat-rapat teknis persiapan penyelenggaraan periode 2015. Konon mereka ingin mengembalikan kembali UN ke fungsi evaluasi. Artinya UN selama ini tidak berjalan fungsi evaluasinya. Kata siapa? Ya kata mereka yang di kabinet sekarang ini.
Semakin lama kita semakin menyadari bahwa setiap ganti menteri maka yang terpikir adalah membuat sesuatu yang berbeda dari kabinet sebelumnya. Entah itu nama, kurikulum, rapor dan sebagainya. Padahal esensinya bukan itu semua. Esensinya bagaimana pendidikan kita bisa maju pesat. Mengapa tidak disempurnakan saja bila ada kekurangan tanpa harus mengubah nama, mengubah aturan main dan segala macam istilah itu? Atau sebenarnya yang penting bagi menteri kita bahwa program mereka harus beda dengan kabinet sebelumnya? Nanti datang menteri baru ganti lagi Enas menjadi nenas pula.*** Editor : Rindra Yasin