Di akhir tahun 2014 Bangsa Indonesia harus berduka karena dua peristiwa terjadi. Pertama terjadi bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah menelan korban 55 jiwa. Berikutnya peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia jenis Airbus A 320-200 dengan berpenumpang 155 orang ditambah 7 kru pesawat yang hilang kontak dengan ATC sejak Ahad (28/12).
Peristiwa kecelakaan AirAsia ini telah menjadi perhatian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena selain pesawat beregistrasi kebangsaan Indonesia (PK AXC) juga peristiwa ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penerbangan di NKRI masih karut marut sehingga belum terbebas dari zero acciendent.
Pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk membuat penerbangan di Indonesia untuk bisa tercapainya zero acciendent yaitu dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan dibuat oleh pemerintah tentang penerbangan. Terutama menyangkut tentang keselamatan penerbangan harus lebih diutamakan (safety first) dari penetapan kebijakan seperti yaitu mengenai prosedur termasuk persyaratan keselamatan penerbangan.
Karena terjadinya peristiwa kecelakaan ini biasanya berawal dari adanya kekurangketelitian dalam mempersiapkan suatu penerbangan dengan matang seperti mengabaikan hal-hal yang kecil dianggap sepele. Dianggap tidak berpengaruh besar terhadap suatu penerbangan dan jarang terpakai dalam penerbangan tetapi sebenarnya jika dibiarkan justru akan ada terjadinya kesalahan berikutnya yaitu berakibat fatal dalam suatu penerbangan.
Seperti kecelakaan pesawat AirAsia ternyata diduga berawal dari adanya beberapa kesalahan kecil yang dianggap sepele sehingga terakumulasi dengan kesalahan kecil lainnya akan menjadi kesalahan besar yang justru menjadi ancaman terjadinya kecelakaan pesawat seperti sebagai berikut :
Pertama, perusahaan maskapai penerbangan sudah melakukan perawatan secara berkala tetapi tidak mengecek secara detail salah satu alat apakah peralatan ELT (emergency locator transmitter) masih bisa berkerja. Karena alat ini akan bekerja jika terjadi benturan/goncangan dan ini terbukti ketika pesawat dinyatakan hilang kontak dengan ATC dan dinyatakan jatuh ternyata alat pemancar ELT tidak bekerja.
Sampai sekarang tidak bisa termonitor signal ELT oleh alat penerima yang dipasang di seluruh kantor SAR ada yang di darat maupun di satelit.
Kedua, pesawat AirAsia jenis Airbus A 320-200 dengan registrasi PK AXC ternyata telah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikan udara dilakukan Direktorat Jenderal Udara artinya pemeriksaan dan pengujian dianggap sudah dilaksanakan dengan secara teliti karena pesawat Airbus A 320-200 memakai sistem komputerisasi sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tetapi ternyata petugas penguji dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengabaikan juga bekerjanya ELT.
Ketiga, petugas pengatur lalu lintas udara (Air Traffict Controller) mempunyai tugas selain mengatur lalu lintas pesawat agar tidak terjadi tabrakan diudara juga mempunyai tugas mencegah terjadinya tabrakan dengan benda-benda berbahaya bagi penebangan seperti gedung, gunung termasuk adanya awan Cumulonimbus (Cb) yang sangat bahaya untuk penerbangan dan harus sebisanya untuk dihindari oleh pilot in commad. Tetapi ternyata Air Traffict Controller tidak bisa melihat adanya awan Cb karena di ruang kerjanya tidak dilengkapi adanya peralatan radar cuaca (radar weather) padahal pilot in commad sudah menyerahkan rencana penerbangannya (flight plan) untuk dipandu oleh Air Traffict Controller.
Keempat, setiap pesawat terbang komersial wajib dipasang peralatan radar weather agar bisa mengetahui keberadaan adanya awan Cb yang harus dihindari tetapi diperistiwa ini ada kemungkinan pilot in commad nya melakukan pengamatan secara visual dan diduga peralatan radar weather tidak berfungsi dengan baik. Sehingga pesawat AirAsia terlalu dekat dengan awan Cb yang berbahaya mengakibatkan pesawat tidak dapat menghindari lagi dan mengalami goncangan hebat mengakibatkan pesawat bergerak tanpa dikehendaki oleh pilot in commad karena adanya beberapa kerusakan pada bagian pesawat
Kelima, Basarnas dengan kelengkapan peralatan yang cukup andal untuk pendeteksian terhadap bila ada musibah penerbangan di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan tindakan search and resque (SAR) mencari lokasi jatuhnya pesawat dan menyelamatkan penumpang yang masih hidup serta mencegah bertambahnya korban lebih banyak lagi. Tetapi ternyata respon time-nya SAR tidak cukup baik dan ini dibuktikan saat penerimaan berita adanya musibah dengan pencapaian sampai di lokasi diketemukan lokasi pesawat jatuh sangat lambat maka diduga BASARNAS Indonesia tidak mempunyai respon time yang cukup baik sehingga mengakibatkan banyak penumpang tidak selamat dalam musibah ini.
Kelihatannya banyak pihak yang terlibat dan harus bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat AirAsia ini terutama adalah kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang telah membiarkan adanya kesalahan-kesalahan kecil terjadi dan ini disebabkan tidak berjalan dengan baik fungsi pengawasannya.
Untuk itu pemerintah juga harus berani menindak kepada siapa saja termasuk kepada petugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk diberikan sanksi. Karena diduga telah mengabaikan safety first hanya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk pribadinya ataupun kelompoknya dengan melonggarkan pengawasan keselamatan penerbangan.
Karena dengan terjadinya kecelakaan pesawat AirAsia berarti negara telah gagal menciptakan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara karena telah menelan korban cukup banyak.
Sebaiknya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara segera melaksanakan pengawasan lebih serius lagi terhadap safety first kepada semua pihak yang terlibat di dalam penyelengaraan sebuah penerbangan sebelum diketemukannya black box pesawat yang berisi rekaman data untuk mengetahui dari penyebab terjadinya kecelakaan secara detail,. Ini semua bertujuan agar jangan sampai bangsa Indonesia harus kehilangan lagi warga negaranya karena terjadinya kecelakaan pesawat.***
Tri Leksono
PNS Pemkab Bengkalis Editor : Rindra Yasin