Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Itulah kira-kira pepatah yang pas untuk menggambarkan keadaan yang sedang dialami Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG), perwira bintang tiga ini dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika hati sang Jendral “berbunga-bunga” karena yang bersangkutan diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman.
Entah kebetulan atau tidak, dalam waktu bersamaan dengan penemuan kotak hitam pesawat Air Asia, ternyata KPK telah menemukan pula dua alat bukti untuk menetapkan BG sebagai tersangka. BG diduga memiliki rekening gendut yang diduga berasal dari gratfikasi ketika beliau menjabat Kepala Biro Pembinaan dan SDM Mabes Polri dan jabatan lain di kepolisian. Begitulah alasan KPK menetapkan BG sebagai tersangka.
Persepsi Publik
Penetapan BG sebagai tersangka sangat mengejutkan publik, karena di samping beliau merupakan calon tunggal Kapolri yang akan menjadi nakhoda baru Trunojuyo 1 menggantikan Jenderal Sutrman, yang bersangkutan juga belum pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus rekening gendut yang disangkakan kepadanya kecuali pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri. Sehingga penetapan tersangka terhadap BG tergolong surprise di mata publik. Oleh karena itu tidak sedikit pula yang memiliki persepsi bahwa penetapan BG bersifat politis karena dianggap KPK memiliki waktu yang cukup untuk segera menetapkan BG sebagai tersangka karena data yang masuk ke KPK dari hasil LHA PPATK sudah sejak 2010, dan mengapa baru sekarang KPK menetapkan BG sebagai tersangka, ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri?
Namun tidak sedikit juga publik yang memiliki persepsi bahwa penetapan BG sebagai tersangka, merupakan strategi politik jitu dari Jokowi untuk mencari “tempat jatuh”, karena dianggap pencalonan BG syarat dengan kepentingan Megawati sebagai ketua umum PDI-P, sehingga salah satu cara bagi Jokowi untuk menghindari tekanan kuat dari Megawati yakni dengan cara menggunakan hukum sebagai tameng politik.
Tetapi sesungguhnya persepsi publik yang demikian terbantahkan karena berdasarkan hasil laporan dari KPK, sesungguhnya BG termasuk salah satu nominasi calon menteri yang diajukan Jokowi dan mendapat tinta merah dari KPK, sehingga atas dasar itu sebetulnya Jokowi memiliki alasan yang kuat untuk menolak “syahwat politik” Megawati, atau penetapan tersangka BG dilakukan jauh-jauh hari sebelum yang bersangkutan diajukan menjadi calon Kapolri. Sehingga tidak menjadi beban politik bagi Jokowi. Namun hal itu tidak dilakukan Jokowi.
Standar Ganda
Sesuatu hal yang tak terbantahkan, bahwa dalam proses pencalonan BG sebagai Kapolri Jokowi justru memilih style politik yang berbeda dengan penyusunan kabinet yang lalu, di mana sebagaimana kita ketahui pada saat penyusunan kabinet yang lalu Jokowi justru meminta klarifikasi dengan melibatkan KPK dan PPATK sebelum mengumumkan nama-nama menteri yang akan jadi pembantunya.
Padahal ditilik dari norma konstitusi pengangkatan menteri-menteri termasuk dalam kategori hak prerogatif murni dari presiden karena tidak direduksi oleh lembaga negara lain kecuali mitra koalisi. Sehingga tanpa keterlibatan KPK dan PPATK pun sesungguhnya tidak bermasalah secara yuridis. Namun pelibatan KPK dan PPATK ini mendapat apresiasi positif dari publik karena dianggap Jokowi memiliki semangat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpijak pada prinsip good governance dan clean government.
Anehnya, sikap Jokowi berbeda seratus delapan puluh derajat dalam pencalonan Kapolri, dengan berlindung di balik kuasa prerogatif justru Jokowi berani berbeda pendapat dengan kehendak publik yang menginginkan agar dalam pencalonan Kapolri sang dewa blusukan melibatkan KPK dan PPATK seperti layaknya ketika pencalonan menteri-menteri yang lalu, apatah lagi institusi kepolisian merupakan salah satu pilar penting dalam penegakan hukum, oleh karena itu menjadi penting presiden untuk mengetahui track record calon Kapolri yang diajukan ke DPR.
Bahkan Jokowi dianggap mengubah tradisi baik yang pernah dilakukan Presiden SBY dengan meminta pertimbangan KPK saat memilih calon Kapolri. Pada titik inilah sesungguhnya publik menjadi bertanya terhadap langkah yang ditempuh oleh Jokowi, mengapa Jokowi tetap memaksakan BG sebagai calon Kapolri, padahal yang bersangkutan sudah mendapat tinta merah dari KPK pada saat diajukan sebagai calon menteri yang bermakna setingkat lagi akan menjadi tersangka? Oleh karena itu, boleh jadi menjadi benar persepsi publik yang berkembang bahwa dalam pengajuan calon Kapolri, yang dominan justru kehendak politik dari Megawati sebagai ketua umum PDIP bukan Jokowi.
Terlepas dari kontroversi penetapan BG sebagai tersangka yang pasti dalam perspektif teori hukum tentunya KPK bekerja tidak berada dalam alam realitas nomonen (baca:persepsi) tetapi berada dalam alam realitas fenomenon (baca: fakta hukum), oleh karena itu sudah sepantasnyalah publik mendukung langkah yang dilakukan oleh KPK dan memberikan apresiasi terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Jenderal Sutarman yang menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak bersifat reaktif terhadap penetapan status tersangka BG sehingga cerita cicak buaya tak terulang lagi.
Oleh karena itu karena uji kepatutan dan kelayakan sudah dilakukan DPR, sebaiknya DPR menolak pencalonan BG sebagai Kapolri, karena tentunya Korps Polri dan publik secara umum tidak mau dipimpin oleh Kapolri yang bestatus tersangka, dan biarlah BG fokus menghadapi proses hukum di KPK, dan kalau itu terjadi maka Megawati dan Jokowi bersiap-siaplah menyanyikan lagu “sakitnya tuh di sini”.***
Mexsasai Indra Nuri
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau Editor : Rindra Yasin