DALAM dua hari ini, Riau mendapatkan kabar tak sedap dari pemerintah pusat. Kabar pertama, rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang sudah akan dimulai, tiba-tiba tak masuk lagi dalam prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo-JK.
Prioritas untuk perbaikan jalur transportasi di Sumatera khususnya Provinsi Riau, justru beralih pada rencana pembangunan Sumatera Railways (jalur kereta api Sumatera). Hal itu sudah dibicarakan secara intensif oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pun ikut dalam pertemuan tersebut.
Kabar kedua, Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi penghasil minyak dan gas (migas) terbesar di tanah air harus mengencangkan ikat pinggang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mau tak mau, pada tahun 2015 ini, harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD 2015. Hal ini sebagai dampak terjadinya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Riau dari pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, pengurangan yang dilakukan pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota di Riau mencapai 40 persen dari total Rp11,9 triliun yang sebelumnya diberikan.
Konsekuensi dari pengurangan ini, pemerintah Provinsi Riau dan juga beberapa kabupaten/kota di Riau yang terimbas dampak ini, harus melakukan efisiensi dengan cara memangkas sejumlah kegiatan.
Jika kita lihat dua kabar buruk ini, jelas sekali bahwa nilai tawar Riau di mata pemerintah pusat masih sangat rendah. Pemerintah pusat dengan mudah membuat kebijakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat Riau secara keseluruhan.
Sebagai daerah penyumbang terbesar devisa bagi negara dari sektor migas, seharusnya Riau mendapatkan bagian terbesar dalam hal anggaran bagi hasil. Namun, pada realitanya, perhatian pemerintah pusat terhadap Riau sangat rendah.
Lihat saja jalur transportasi di Riau. Jalan lintas penghubung Riau dengan beberapa provinsi tetangga yang tanggung jawab anggarannya berada pada pemerintah pusat, kondisinya masih sangat rendah. Kondisinya memprihatinkan dibanding ruas jalan yang sama di provinsi lainnya.
Untuk menghadapi ”penzaliman” yang dilakukan pusat ini, Riau harus benar-benar menaikkan nilai tawarnya ke pusat.
Peran anggota DPR RI dan DPD asal Riau juga menjadi salah satu penentu. Selama ini, anggota DPR dan DPD asal Riau dianggap belum berperan nyata dalam menaikkan nilai tawar yang dimaksud. Kalaupun ada yang tunak menyuarakan otonomi khusus, teriakan itu semakin tak terdengar karena tidak mendapat sahutan dari yang lainnya.
Riau tak boleh berputus asa. Riau tak boleh berpangku tangan. Sekecil apapun penzaliman yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Riau, harus direspon oleh seluruh komponen masyarakat Riau dengan satu kata; lawan.*** Editor : Rindra Yasin