Berburu Mobil Plat Merah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 28 Januari 2015 | 11:25 WIB
SELAMA ini kita sering mendengar atau membaca berita di media massa tentang sepak terjang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menunaikan tugasnya untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan kota dengan melakukan berbagai macam “operasi jalanan”. Misalnya pembongkaran gubuk-gubuk liar yang didirikan tanpa izin, atau penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di tepi-tepi jalan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di area pasar jongkok Panam, Pekanbaru. Operasi jalanan Satpol PP ini tak jarang mendapat tantangan dari para pedagang kaki lima atau penghuni tempat tinggal kumuh yang tak mau ditertibkan.

Namun beberapa hari terakhir ini kerja Satpol PP terutama Satpol PP yang bekerja di Provinsi Riau nampaknya lebih berat dan menantang. Operasi yang dijalankan Satpol PP kali ini bukan sekadar usir mengusir pedagang yang membuka lapak tak sesuai aturan sehingga menggangu ketertiban ataupun sekadar melakukan penggusuran terkait tempat tinggal liar yang tak berizin dan mengganggu ketertiban serta pemandangan kota. Tugas yang menantang ini adalah memburu mobil berplat merah yang jumlahnya lebih dari puluhan yang hingga kini dikuasai atau dengan kata lain ”dibawa lari” oleh oknum-oknum mantan anggota DPRD.

Penulis menggunakan istilah ”dibawa lari” sebab seharusnya sebagai anggota DPRD yang pernah menjabat mereka tahu bahwa ketika para anggota dewan yang terhormat tersebut tidak lagi menjabat maka mobil berplat merah yang merupakan fasilitas negara dan beli dengan uang rakyat yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah tersebut sudah harus diparkirkan atau dikembalikan sebagai aset daerah atau aset negara. Bukan malah dibawa lari dan tak kembalikan ataupun kalau dikembalikan harus dengan paksaan seperti memakai surat teguran dan juga paksaan untuk diambil oleh Satpol PP.

Perilaku oknum mantan anggota DPRD tersebut selain mencoreng nama diri sendiri selaku individu yang terpilih menjadi wakil rakyat melalui partai yang mengusung mereka hal ini juga bisa mencoreng muka lembaga atau institusi yang bernama dewan perwakilan rakyat daerah. Di mana mereka mengabdi dalam hal ini adalah DPRD Provinsi Riau. Perilaku oknum mantan anggota DPRD yang hingga kini belum mengembalikan mobil dinas berplat merah tersebut adalah perilaku yang tidak terpuji dan memalukan. Perilaku tersebut bisa membuat lembaga DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di mana orang-orang yang duduk di lembaga tersebut harus benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat bisa jadi di mata rakyat semakin hari semakin kurang kredibel karena citra buruk yang ditunjukkan oleh puluhan oknum yang belum mengembalikan mobil berplat merah di masa akhir jabatan mereka. Bahkan untuk mengembalikan mobil berplat merah tersebut pemerintah melalui Satpol PP harus berupaya keras dengan menarik paksa.

Perilaku oknum mantan anggota DPRD ini memang sudah keterlaluan, mereka tahu aturan kapan mereka boleh menggunakan fasilitas negara, kapan tidak boleh dan juga kapan harus mengembalikan fasilitas negara berupa mobil berplat merah tersebut namun para oknum mantan anggota DPRD tersebut malah berlaku seperti orang yang tidak tahu aturan dengan tidak menyegerakan mengembalikan fasilitas mobil dinas berplat merah tersebut. Bahkan menurut informasi para oknum mantan anggota dewan yang membwa fasilitas mobil dinas tersebut sudah berkali-kali diperingatkan dengan surat dari sekretaris daerah namun mereka tidak mengindahkannya.

Kejadian semacam ini sebenarnya bisa dihindari seandainya di awal masa jabatan mereka sebagai anggota DPRD terutama anggota DPRD di Provinsi Riau tidak dimanja dengan pemberian fasilitas mewah seperti mobil berplat merah. Sebab aturan untuk memberi fasilitas mobil berplat merah sesungguhnya hanya berlaku untuk ketua DPRD saja sementara untuk anggota tidak disebutkan harus diberikan fasilitas berupa mobil berplat merah.

Kalau toh pada akhirnya para oknum anggota DPRD Provinsi Riau ini kemudian mendapat jatah fasilitas berupa mobil dinas berplat merah, hal ini adalah bonus dari rakyat dan fasilitas mobil tersebut harus digunakan hanya untuk kepentingan rakyat bukan malah untuk kepentingan pribadi seperti untuk jalan-jalan, wisata, mangantar anak sekolah, dipakai keluarga ataupun mudik ketika hari raya. Ketika para oknum mantan DPRD ini kemudian tidak menjabat sebagai anggota DPRD lagi maka alangkah sungguh mulianya jika kemudian mobil yang sejatinya pinjaman dari rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat di DPRD tersebut harusnya dikembalikan bukan malah dikuasai atau dilarikan.

Kejadian ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua terutama masyarakat di Provinsi Riau. Ada baiknya media massa mempublikasikan nama-nama mantan anggota DPRD Riau yang menjadi oknum tidak mengembalikan segera mobil dinas ketika masa jabatan mereka berakhir, agar rakyat mengatahuinya dan kelak ketika mereka ingin maju menjadi wakil rakyat, rakyat tidak bersedia untuk memililihnya kembali.

Pemerintah daerah juga harus kembali mempertimbangkan untuk memberi fasilitas berupa mobil berplat merah kepada anggota DPRD. Jangan sampai kejadian ini terulang di tahun-tahun mendatang tepatnya pada setiap lima tahun sekali, di mana pemilihan umum anggota legislatif di negeri ini digelar. Kita berharap bahwa para anggota DPRD yang terpilih pada pemilihan umum tahun lalu tidak ada satupun yang menjadi oknum untuk melarikan fasilitas mobil dinas berplat merah jika seandainya mereka mendapatkannya.

Kita mendukung penuh Satpol PP yang memburu fasilitas negara berupa mobil dinas yang dilarikan oleh para mantan oknum anggota DPRD untuk dikembalikan kepada negara. Kita berharap bahwa mobil-mobil itu dapat diselamatkan Satpol PP dalm waktu dekat sehingga energi Satpol PP tidak dihabiskan hanya sekadar memburu mobil dinas yang dilarikan oleh mantan anggota DPRD yang seharusnya menjadi teladan buat rakya yang tinggal di Bumi Lancang Kuning ini.

Akhirnya kita semua berharap bahwa para mantan anggota DPRD yang menjadi oknum melarikan mobil berplat merah tersebut menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan mereka salah dan mereka telah mencederai kepercayaan rakyat. Kepada rakyat yang telah memiliki hak pilih terutama untuk pemilihan umum memilih anggota DPRD pada pemilihan umum pada 2019 akan datang, penulis berharap rakyat makin selektif dalam memilih wakil rakyatnya tidak memberikan suaranya pada terutama kepada yang telah mencederai kepercayaan rakyat dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan melarikan fasilitas negara berupa mobil berplat merah yang sejatinya dibeli dengan uang rakyat. Wakil rakyat seharusnya jadi teladan.***


Supriyadi  
Magister Studi Kebijakan UGM dan PNS di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
Editor : Rindra Yasin