DI antara yang seringkali saya kritisi dalam berbagai formil meeting yang ditaja Kementerian Pertanian adalah kebijakan menggeneralisir produk pertanian rakyat. Sungguh, bukannya saya menolak kebijakan pemerintah pusat guna berswasembada pangan. Tapi, yang senantiasa saya ingatkan adalah bahwa pertanian di Indonesia tidak hanya sektor tanaman pangan. Bila saja pembangunan pertanian hanya fokus kepada kebijakan berswasembada pangan, maka dalam pandangan saya, kebijakan tersebut sangat merugikan petani subsektor perkebunan. Padahal di sisi lain, sektor perkebunan —terutama komoditas kelapa sawit— merupakan penopang devisa negara.
Menariknya, bagi pemerintah pusat, konsep berswasembada pangan sepertinya lebih dititikberatkan kepada komoditas pertanian tertentu, yaitu padi, jagung, kedele, sapi dan gula. Padahal, masih banyak komoditas pertanian lainnya yang merupakan tapak lapan usaha pertanian rakyat. Tanaman sagu, misalnya; merupakan tanaman pangan berkategori komoditas perkebunan yang sejauh ini belum tersentuh oleh kearifan kebijakan pemerintah pusat. Walhasil, dalam hemat pandang saya, kebijakan berswasembada pangan yang digeneralisir —dengan menerapkan satu kebijakan pertanian yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia— akan membuat pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan turunannya, lebih menitikberatkan kepada peningkatan kuantitas dan kualitas subsektor tanaman pangan.
Setakat ini, pembangunan perkebunan rakyat memang merupakan bagian dari pengelolaan manajemen pemerintahan pada Kementerian Pertanian. Maka kritikan yang seringkali saya sampaikan karena suatu asumsi; bilalah swasasembada pangan digeneralisir untuk seluruh daerah di Indonesia, runutnya tentu saja terhadap berbagai kebijakan swasembada pangan. Bibit tanaman, subsidi pupuk, pembinaan dan berbagai kegiatan dari buah kebijakan lainnya, tentu mayoritas hanya tertuju kepada komoditas tanaman pangan yang menjadi fokus utama program pemerintah pusat.
Saya berpandangan, digeneralisirnya usaha pertanian rakyat, akan merugikan banyak petani komoditas perkebunan di daerah. Pasalnya, mayoritas petani di negeri Lancang Kuning misalnya, merupakan petani sub sektor komoditas perkebunan. Perkebunan rakyat itu di antaranya kelapa sawit, karet, sagu, kakao, kopi, gambir serta berbagai komoditas perkebunan lainnya. Pun, di Riau, petani yang fokus kepada tanaman pangan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah petani yang usahanya pada komoditas perkebunan. Realitas demikian, yang seharusnya membuat kebijakan pertanian untuk Provinsi Riau mesti dibedakan dengan daerah lain —misalnya Sumatera Barat dan Pulau Jawa yang pertaniannya memang mayoritas pada subsektor tanaman pangan dan holtikultura. Tegasnya, silakan memprogram untuk berswasembada pangan secara nasional, tapi janganlah digenarilisir.
Seringkali kita dengar, para petani-pekebun “berkeluh-kesah” dalam deraan “gundah-gulana” ketika harga beli terhadap hasil produksi perkebunan turun drastis. Keluh kesah yang wajar, memang. Kenapa? Karena sudahlah hasil perkebunan petani minim, harga jual produk perkebunan pun turun. Kondisi demikian, jelas akan melabilkan kondisi ekonomi rumah tangga petani. Padahal, kondisi demikian bisa disiasati dengan kearifan kebijakan pembangunan perkebunan rakyat. Bahwa, sebenarnyalah turunnya harga produk perkebunan, tidak akan begitu dirasakan petani-pekebun pengaruhnya jika produk perkebunan yang mereka mereka sudah maksimal secara kuantitas dan sangat baik secara kualitas. Mewujudkan hal itu, tentu bermula dari penggunaan bibit berkualitas, pemupukan yang tepat dan cukup, pemerliharaan yang baik, serta pembinaan dengan sungguh-sungguh.
Penggunaan bibit yang tidak baik serta pemeliharaan ala kadar, membuat petani-pekebun seringkali “mengurut dada” atas hasil perkebunan mereka. Bukannya mereka tidak berkenan menggunakan bibit berkualitas dan pemeliharaan yang baik. Tapi, dikarenakan biaya yang diperlukan relatif besar, membuat petani tetap bertahan dengan perkebunan mereka dengan penghasilan “pas-pasan”. Di sinilah pentingnya peran serta pemerintah pusat yang saya maksud. Terbatasnya anggaran daerah dalam membangun subsektor perkebunan rakyat, tentu memerlukan dukungan penganggaran dari pemerintah pusat. Di antaranya dengan pemenuhan bibit bermutu untuk petani serta memperbesar alokasi pupuk bersubsidi untuk perkebunan rakyat. Jika dua hal penting dalam pertanian rakyat itu hanya tertuju kepada komoditas pangan, maka jelas saja pertanian pada sektor perkebunan rakyat —baik langsung maupun tidak langsung— akan “teranaktirikan”.
Dalam pandangan saya, petani-pekebun di daerah ini tidaklah akan mungkin beralih usaha pertanian dari komoditas perkebunan yang sudah mentradisi kepada usaha pertanian tanaman pangan. Pun, petani-pekebun di negeri ini sudah nyaman melakoni usaha perkebunannya yang sudah mentradisi. Petani-pekebun kita tetap nyaman dengan usaha perkebunannya walaupun dari sisi hasil perkebunan tidak seberapa dibandingkan dengan usaha perkebunan yang dilakoni perusahaan perkebunan negara dan perusahaan perkebunan swasta.
Maka jalan tengahnya, silakan prioritaskan swasembada pangan, tapi perkebunan rakyat jangan diabaikan. Berpola intensifikasi lahan perkebunan —dikarenakan tidak memungkinkan penambahan areal perkebunan— mari kita bangun dan majukan perkebunan rakyat. Penuhi bibit berkualitas untuk petani dan maksimalkan aliran pupuk bersubsidi. Bila ini terpenuhi, maka insya Allah, dalam rangkai tahun tak begitu lama, akan kita saksikan petani-pekebun berbagai komoditas perkebunan menikmati kesejahteraan secara ekonomis dari usaha perkebunannya. Fluktuatif harga tidak akan lagi membuat mereka “dirundung duka” ketika harga produk menurun, karena turunnya harga produk akan terimbangi oleh maksimalnya —secara kuantitas maupun secara kualitas— hasil perkebunan rakyat.***
Zulher
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin