Wajah Ekonomi ke Sektor Maritim

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 7 Februari 2015 | 00:33 WIB
Terpilihnya Jokowi sebagai presiden Indonesia ke-7 telah melahirkan isu sentral baru yang selama ini tidak terlalu menjadi perhatian, yaitu sektor maritim. Namun sektor maritim yang dibicarakan seringkali merujuk kepada lalu lintas perairan laut yang akan dijadikan transportasi utama manusia dan barang. Serta menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perairan dunia yang dikenal sebagai poros maritim dunia. Pertanyaan mendasar yang muncul dari statemen di atas, apakah sektor maritim tersebut hanya memiliki makna transportasi laut dengan poros maritim tersebut, karena jika iya maka defenisi maritim menjadi sangat sempit sekali sehingga potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya menjadi sangat terbatas untuk dieksplorasi lebih jauh. Oleh karenanya diperlukan pemahaman bersama akan arti sektor maritim. Pemahaman ini penting artinya untuk melahirkan sinergi dalam melahirkan kebijakan dan eksekusi aplikasi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor maritim tersebut.

Center of Reform on Economics (Core) mendefinisikan sektor maritim sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan konstrusi yang ada di laut, sumber daya hayati, mineral laut, pembuatan kapal, pariwisata dan rekreasi serta transportasi laut. Mengamati definisi ini jelaslah, sektor maritim sangatlah luas, dan melalui definisi tersebut kita juga akan memiliki kesamaan pemahaman berkenaan dengan sektor maritim. Sehingga jika pemerintahan Jokowi ingin membalikkan wajah ekonomi Indonesia ke arah sektor maritim argumentasinya menjadi sangat layak untuk dapat dikembangkan.

Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah seberapa besar potensi ekonomi yang ada pada sektor maritim ini. Langkah pertama adalah dengan melihat potensi geografi Indonesia yang selanjutnya melahirkan potensi ekonomi sektor maritim. Indonesia sebagaimana diketahui merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.667 pulau dan garis pantai sepanjamg 95.181 Km. Jika tidak memasukkan Zona Ekonomi Eksklusif, maka wilayah perairan Indonesia sebesar 3.257.483 km2 atau 1,7 kali luas daratan, namun jika memasukkan seluruh wilayah perairan yang ada yang terdiri dari wilayah laut teritorial, ZEE dan batas landas kontinen, maka luas perairan Indonesia akan menjadi 7,9 juta km2 atau 81 persen dari seluruh wilayah Indonesia.

Total MSY (Maximum sustainable yield) sumber daya ikan laut Indonesia adalah 6,5 juta ton per tahun dari 11 WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan). Sementara potensi lahan budidaya laut lebih dari 12 juta hektare dengan 14 persen dari terumbu karang dunia ada di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 500 jenis karang hidup di dalamnya. Untuk hasil perikanan tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan investasi di sektor perikanan tangkap terpadu tahun 2015 naik 16,6 persen menjadi Rp14 triliun dari target tahun 2014 sebesar Rp12 triliun.  

Indonesia juga sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang yang disebut juga sebagai Amazon of the Seas mencakup wilayah perairan tengah dan timur Indonesia, Timor Leste, Filipina, Sabah-Malaysia, Papua Niugini, dan Kepulauan Salomon diperkirakan dihuni sekitar 3.000 spesies ikan. Data ini menjelaskan sumber daya hayati yang ada, namun data ini juga menjelaskan potensi wisata bahari bawah laut yang Indonesia miliki. Selain potensi perikanan dan wisata, data juga menunjukkan bahwa 70 persen dari 60 cekungan migas Indonesia berada di laut dengan cadangan minyak bumi 9,1 miliar barrel, bahkan sekitar 80 persen industri dan 59 persen kota berada di wilayah pesisir. Potensi lain yang tidak kalah besar adalah potensi pada industri garam nasional, saat ini produksi garam Indonesia 1,5 juta ton per tahun yang memaksa kita untuk tetap impor garam guna memenuhi keperluan garam nasional. Berdasarkan potensi alami dan budidaya di atas, tidaklah mengherankan ketika berbagai kajian menyebutkan bahwa potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan 1,2 trilliun dolar AS per tahun. Nilai ini hampir empat kali lipat dari APBN 2015 sebesar Rp1.800 triliun. Potensi ini akan menjadi semakin besar ketika kita memperhitungkan seluruh elemen pendukung pengembangan sektor maritim tersebut, seperti kapal dan galangan kapal, transportasi laut, jasa pengeboran dan dermaga pengeboran lepas pantai, hotel dan rumah makan yang berkaitan dengan perikanan, serta jasa-jasa lainnya.

Pertanyaan ketiga berkaitan dengan bagaimana kita mengelolanya, sehingga seluruh potensi tersebut benar-benar menjadi daya dukung ekonomi bangsa dalam menyejahterakan warganya. Kita menyadari banyak masalah yang ada pada sektor maritim yang masih memerlukan perhatian khusus. Mulai dari pencurian ikan, bahan bakar minyak bagi nelayan yang tidak tersedia, ketiadaan pelabuhan perikanan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, lemahnya infrastruktur jalan dan listrik yang mendukung perkembangan wilayah pesisir sebagai penyangga sektor maritim, rusaknya terumbu karang yang saat ini hanya 6,9 persen saja terumbu karang kita yang masih alami, eskplorasi tambang laut yang belum sepenuhnya memihak kepada kepentingan nasional, produksi garam yang rendah, rendahnya akses nelayan secara keseluruhan ke perbankan, serta masalah lain yang berkaitan dengan pemberdayaan nelayan dan industri pendukungnya.

Mengingat besaran masalah yang terjadi di setiap subsektor yang ada di sektor maritim, sangat diperlukan suatu kebijakan yang terintegrasi dalam mengembangkan sektor maritim agar menjadi daya dukung ekonomi yang maksimal. Jika seluruh kebijakan ini dapat didesain dan dijalankan secara komprehensif, maka diperkirakan pada tahun 2030 berdasarkan McKinsey Global Institute Indonesia akan menjadi negara ke-7 ekonomi dunia mengalahkan Jerman dan Inggris. Di mana sektor perikanan dan sektor maritim menjadi salah satu sektor utama ekonomi Indonesia. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan bagaimana sektor perbankan menopang agar sektor maritim dapat menjadi salah satu sektor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan dan kontribusi perbankan seperti Bank Negara Indonesia untuk ikut mendorong potensi ekonomi menjadi ekonomi riel telah diwujudkan dengan membangun kebijakan dan penyaluran kredit.

Kebijakan yang dibangun berupa pengelompokan sektor ekonomi makro menjadi sektor unggulan yang selaras dan inline dengan kebijakan strategis BNI. Untuk tahun 2014 jumlah kredit yang disalurkan BNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi untuk mengubah potensi ekonomi menjadi ekonomi ril naik dua digit dari tahun sebelumnya menjadi Rp277,6 triliun. Jumlah tersebut akan terus berkembang seiring dengan ekspansi yang dilakukan BNI serta rencana penyaluran kredit di tahun 2015 yang akan naik di dua digit.***


Emrinaldi Nur
Regional Chief Economist (RCE) BNI Wilayah Padang Editor : Rindra Yasin