Benarkah setiap orang melanggar etika belum tentu melanggar hukum? Atau dalam bahasa lain apakah setiap orang yang melanggar hukum pastilah melanggar etika?
Hal ini menarik untuk kita cermati bersama bilamana kita kaitkan dengan respon publik terhadap pejabat yang sedang bermasalah secara hukum, misalkan status tersangka yang dipikulnya. Termasuk status tersangka yang dipikul Komjen Budi Gunawan. Publik meminta kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dengan maksud menjaga marwah lembaga yang sedang atau yang akan dipimpinnya itu.
Mengenai respon publik yang demikian itu, acapkali kuasa hukum (advokad atau pengacara) dari pihak tersangka merespon dengan menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Jadi semuanya haruslah berdasarkan hukum. Etika itu bukanlah hukum. Sehingga etika itu tidak mengikat. Hukumlah yang mengikat. Sebab tidak ada undang-undang (UU) menyatakan bahwa klien kami itu harus mengundurkan diri. Bagi mereka pengambil keputusan tidak boleh mengikuti respon publik. Proses hukum harus dihormati oleh semua pihak. Benarkah begitu?
Ketika para kuasa hukum mengatakan bahwa tidak ada hukum yang mengatur mengenai seorang tersangka atau pelanggaran etika oleh pejabat publik atau bahkan pejabat yang kehilangan kepercayaan dari publik haruslah mengundurkan diri adalah hal yang tidak mendasar. Mengapa? Mari kita renungkan Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VI/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Tap MPR itu disebutkan bahwa “Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara”.
Jadi, kendatipun UU Polri, Kitab UU Hukum Acara Pidana, atau UU yang lainnya tidak mengatur bahwa pejabat publik yang melanggar etika, status tersangka yang dipikulnya itu yang kemudian berujung pada hilangnya kepercayaan publik, atau siapapun pejabat pejabat publik yang tidak dipercaya oleh publik, berdasarkan Tap MPR di atas maka yang bersangkutan haruslah mundur dari jabatannya itu. Bukankah Tap MPR itu merupakan hukum? Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari: 1) UUD 1945; 2) Tap MPR; 3) UU/Peraturan Pemerintah Penggati UU; 4) Peraturan Pemerintah; 5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Daerah (Perda); dan 7) Perda Kabupaten/Kota.
Jadi jelaslah bahwa Tap MPR merupakan hukum. Bahkan posisi Tap MPR adalah di atas UU. Artinya posisi Tap MPR lebih kuat dibandingkan dengan UU.
Dengan demikian, adanya Tap MPR di atas menunjukkan bahwa etika juga merupakan hukum. Ini berarti pejabat publik yang melanggar etika, sesungguhnya juga melanggar hukum. Jadi khusus bagi pejabat publik, asas praduga tak bersalah dalam hal ini ada pengeculian.
Patut Dicontoh
Salah satu hal yang patut dicontoh pada periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya adalah pejabat publik dalam hal ini para menterinya yang berstatuskan tersangka, yang bersangkutan mengundurkan diri, misalkan Andi Mallarangeng. Di mana ketika itu Andi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, beberapa hari setelah itu Andi mengundurkan diri. Begitu juga dengan Suryadharma Ali. Ditetapkan KPK sebagai tersangka, mantan Menteri Agama ini juga mengikuti langkah Andi Mallangeng. Sikap Andi Mallarangeng dan Suryadharma Ali ini patut kita apresiasi.
Untuk itu, kepada para pejabat publik di mana pun Anda berada, ketika Anda kehilangan kepercayaan publik, apakah karena status sebagai tersangka atau tidak, maka lebih baik mundur sajalah seperti halnya Andi Mallarangeng dan Suryadharma Ali ketika itu. Paling tidak hal ini mengurangi kebencian publik yang berdampak pada institusi. Semoga.***
Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum Tata Negara UIR
Editor : Rindra Yasin