Pilih Modern atau Tradisional

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 14 Februari 2015 | 10:00 WIB
SEBUAH partai politil (parpol) dikategorikan moderen bila ketua umum parpol tersebut tidak tergantung pada seorang tokoh. Bila yang terjadi sebaliknya parpol itu disebut tradisional untuk tidak menyebutnya konservatif. Ambillah Partai Aksi Rakyat atau People Action Party (PAP) di Singapura. Partai bentukan Lee Kuan Yew itu menjadi partai pemerintah semenjak negeri pulau itu merdeka dari Inggris pada 1959.  Pendiri parpol itu menjadi perdana menteri pertama sekaligus ketua partai, akan tetapi kemudian beliau menyerahkannya kepada Goh Chong Tong yang selanjutnya menyerahkan pula kepada Lee Hsien Loong. Kalau saja Lee Kuan Yew ingin berkuasa terus penduduk Singapura boleh jadi mendukungnya karena beliau  berhasil menjadikan negeri pulau itu sebagai salah satui ”macan Asia” , suatu predikat yang juga dicapai Korea Selatan dan Taiwan.  

Parpol moderen juga terdapat di Malaysia. Semenjak dimerdekakan Inggris pada 1957 United Malay National Organization (UMNO) memerintah Malaysia sampai sekarang bersama dua parpol koalisinya. UMNO sudah berkali-kali berganti ketua umumnya.
 Bagaimana di Indoneia? Berdasarkan definisi tadi terdapat tiga kategori. Pertama, parpol tradisional yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat (PD).

Kedua, belum jelas kriterianya yaitu tiga parpol baru yang belum menyelenggarakan kongres guna memilih pimpinan baru yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanur) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Ketiga, parpol yang tergolong modern karena ketua umumnya tidak tergantung pada seorang kader, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kesepuluh parpol itu kecuali Golkar dan PPP lahir setelah era Reformasi.

PDI-P
Pada masa Orde Baru jumlah kekuatan politik disederhanakan —terdapat dua parpol dan satu golongan karya (tidak disebut parpol). Kedua parpol adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PPP terdiri dari parpol berbasis Islam sementara PDI berbasis nasionalis yang salah satunya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno pada masa kolonial.

Pada era Reformasi PDI disaingi PDI-P bentukan Megawati Soekarnoputri. Pesaing ini menang dan Megawati menjadi ketua umum. Semenjak itu sampai sekarang beliau tetap menjadi ketua umum dan karena itu, per definisi, PDI-P tergolong  parpol tradisional. Dalam kongres yang bakal digelar mbak Mega diprediksi tetap memimpin partai berlambang kepala banteng moncong putih itu. Meski hasil survai Lembaga Survei Indonesia menyimpulkan bahwa publik menginginkan regenerasi kepemimpinan PDI-P, namun sang  ketua umum bakal diusung lagi. Terdapat kader partai yang menilai beliau tokoh yang tak tergantikan, suatu pernyataan yang mengesankan bakal tak terjadinya regenerasi kepemimpinan. Lagi pula beliau keturunan Soekarno yang amat diagungkan oleh sebagian besar massa partai itu.

PD
Partai tradisional kedua adalah Partai Demokrat (PD) yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004. Partai itu berjaya mengantarkan pendirinya menduduki kursi RI-I selama dua kali masa jabatan.(2004 dan 2009). Tokoh yang pada mulanya menjadi ketua dewan pertimbangan partai, lalu menjabat pula sebagai ketua umum setelah ketua umum sebelumya, Anas Urbaningrum, dilengserkan karena terjerat kasus hukum. Dalam kongres mendatang, sang pendiri tampaknya akan memimpin lagi.  Arus kuat dalam partai berlambang segitiga mersi itu masih mendukungnya. Loyalis Anas Urbaningrum tidak cukup kuat menghentikan langkah mantan presiden itu.

Parpol Lain
Parpol yang tergolong moderen (PPP, Golkar, PAN, PKS, PKB) hendaknya meneruskan tradisinya serbagai partai moderen, sementara yang belum jelas kategorinya (Nasdem, Gerindra dan Hanura) kita tunggu pilihan mereka. Sejauh ini ada dua pernyataan dari dua tokoh berbeda partai. Amin Rais, Ketua Dewan Pertimbangan Partai PAN, mengimbau kader PAN agar memilih Zulkifli Hasan sementara yanjg  masih menginginkan Hatta Rajasa cukup nyaring suaranya. Beliau mungkin terpilih lagi karena pengaruh Amin Rais kini tidaklah sekuat dulu. Adapun Ketua Umum Hanura, Wiranto, pernah dikutip pers mengatakan beliau akan memimpin partainya lagi dalam rangka membangun regenerasi pimpinan partai ke depan.

Penutup
Tren kepemimpinan partai di negara maju baik di Barat maupun di Timur baik negara yang menganut faham demokrasi atau negara berbentuk monarki konstitusional  menampakkan kepemimpinan moderen. Lihatlah Amerika Serikat dan Jerman, atau Inggris dan Jepang  sebagai contoh.

Ke depan, Indonesia hendaknya memilih tren itu dengan membatasi masa kepemimpinan partai selama dua periode, misalnya, betapa mengagumkan sekalipun kinerjanya. Kebijakan seperti ini memberi ruang bagi para kader untuk mematut diri  Maka biarlah ribuan “kembang berbunga dalam tamansari” partai! Lagi pula mantan Wapres Bung Hatta menfatwakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyiapkan penggantinya.***


Yusuf Rahman
Mantan Rektor IAIN Suska Riau (sekarang UIN Suska Riau) Editor : Rindra Yasin