Nelayan dan Iklim

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 17 Februari 2015 | 11:40 WIB
Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 km2 (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada), Indonesia tidak boleh lagi “memunggungi laut”. Dengan luas laut sekitar 5,9 juta km2, Indonesia seyogyanya menjadikan laut sebagai fokus utama pengelolaan sumber daya alam laut. Jika dilaksanakan dengan baik, niscaya Indonesia mampu menjadi negara maritim yang disegani dunia internasional.

Sebagai negara maritim, semestinya para pelaut Indonesia dapat sejahtera mengingat kekayaan alam laut yang kita miliki. Pun dengan pengelolaan yang baik diharapkan mampu memberikan sumbangan besar bagi pendapatan negara, semata-mata demi pembangunan ekonomi.

Kebijakan yang mengatur mengenai poros maritim Indonesia perlu dikaji ulang dan mempertimbangkan dengan kondisi iklim di Indonesia. Para nelayan dalam negeri sudah sepatutnya mengerti akan kondisi alam yang melingkupi wilayah perairan Indonesia. Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti  sedang berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan di sektor kelautan. Pendapatan semakin meningkat apabila ada koordinasi dari pihak nelayan dengan otoritas instansi di wilayah atau pesisir pantai. Otoritas instansi yang disebut misalnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sangat berisiko sekali apabila kegiatan nelayan tanpa adanya dukungan informasi cuaca dari pihak BMKG. Tinggi gelombang laut dan naiknya suhu permukaan laut menjadi hal yang perlu di waspadai oleh khalayak umum dan khususnya nelayan yang ada di pesisir pantai.

Variabilitas Iklim
Benua Maritim Indonesia (BMI) terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, dipisahkan oleh banyak laut dan selat, terletak di daerah tropis yang menerima radiasi matahari paling banyak, terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan yang besar (Samudera Hindia dan Pasifik) menyebabkan wilayah BMI rentan terhadap variabilitas dan perubahan iklim. Interaksi lautan terhadap atmosfer yang sangat dominan mempengaruhi wilayah BMI disebabkan karena wilayah ini memiliki laut yang luas mencapai 3.257.483 km2 dibandingkan daerah daratan yang luasnya hanya 1.922.570 km2, sehingga kondisi iklim yang ada di wilayah Indonesia, khususnya curah hujan, sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi lautan dan atmosfer.

Seperti halnya di atas daratan, kondisi cuaca dan iklim di atas perairan laut di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh sirkulasi monsun Asia-Australia tetapi dengan karakteristik yang mungkin sangat berbeda. Berlainan dengan daratan, suhu permukaan laut (SPL) tidak hanya ditentukan oleh radiasi matahari tetapi juga dipengaruhi arus laut dan gerak vertikal air laut baik gerak naik (upwelling) maupun turun (downwelling). SPL di laut Jawa bernilai minimum di bulan September, meskipun temperatur udara hampir maksimum.

Secara umum, SPL di perairan Indonesia pada Januari bernilai di atas 28 derajat celcius dan pada Agustus SPL lebih rendah dari 27 derajat celcius. Tinggi muka laut (TML) berfluktuasi secara harian akibat adanya pasang surut (pasut) laut. Selain itu, sirkulasimonsun juga mempengaruhi TML musiman di perairan Indonesia. Secara umum, TML naik pada Januari dan rendah pada Agustus. Dalam data Bappenas bahwa pada saat terjadi EL Nino, TML di wilayah Indonesia turun sekitar 20 cm di bawah normal dan pada periode La Nina naik sebesar 10-20 cm. Peningkatan TML pada masa transisi antara El Nino dan La Nina, dan juga kondisi La Nina ini disebabkan oleh penguatan angin pasat (trade wind) di Samudra Pasifik sehingga membawa massa air dari Pasifik Timur di sekitar Peru ke daerah Perairan Indonesia.

Kenaikan TML secara sesaat dan dalam periode tertentu disebabkan juga oleh fenomena cuaca dan iklim yang lebih tidak teratur kejadiannya seperti badai tropis dan gangguan cuaca lainnya. Badai tropis yang terjadi di peairan dekat pantai dapat mengakibatkan kenaikan tinggi muka laut yang dikenal dengan sebutan storm surge. Kejadian strom surge, meskipun berdurasi cukup pendek menyebabkan kerusakan yang cukup di wilayah pesisir. Beberapa wilayah pesisir juga mengalami kejadian naiknya muka air laut sesaat yang dikenal dengan banjir rob.

Aturan Tegas
Sepertinya upaya pemerintah belum maksimal di dalam penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard). Hal ini terlihat dari minimnya perhatian terhadap peningkatan kemampuan patroli laut. Terutama dalam hal ketersediaan anggaran. Bahkan pembahasan tentang RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan juga masih belum jelas hingga saat ini begitupun tentang RUU Tata Kelola Kelautan.

Di era pemerintahan Jokowi-JK secercah harapan merekah dengan gagasan besarnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Oleh karena itu, komitmen pemerintah benar-benar diuji, sejauh dan sekuat apakah gagasan tersebut didukung dengan langkah-langkah konkret dan akurat. Salah satu langkah pokok yang mendesak untuk direalisasikan pemerintah adalah pembentukan satu wadah terpadu yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan, yang disebut dengan penjagaan laut dan pantai (Sea and coast guard). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penguatan penjagaan laut dan pantai dalam rangka penegakan hukum di bidang pelayaran.

Payung hukum (umbrella act) berdasarkan UU No17/ 2008 tentang Pelayaran jo Kep.Pres No 60/ 1986 tentang ICSTCW jo Kep Menhub No 70/ 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga yang telah diratifikasi dari International Marine Organization (IMO), implementasi penjagaan laut dan pantai dapat dilakukan dengan beberapa tindakan. Yakni meningkatkan pelaksanaan patroli laut, melakukan pengejaran menggunakan kapal cepat (speedboat), memberhentikan paksa dan memeriksa kapal di laut dan melakukan penyidikan. Dengan kewenangan-kewenangan seperti itu, maka alangkah baiknya jika penegakan hukum di laut dilakukan oleh lembaga yang jelas, tidak seperti saat ini yang dilakukan oleh banyak lembaga seperti Polisi Air, Bakorkamla dan lain-lain tan­pa adanya koordinasi terpadu (in­tergrated security system) meng­gu­nakan peninderaan jarak jauh (Radar).

Imbauan
Ekonomi kelautan akan meningkat pesat jika dn hnya jika pemerintah benar-benar menerpakna kebijakan secara konkret dan tegas. Payung hukum dan dukungan oleh BMKG maka akan ada keselarasan dalam bekerja akan terwujud. Berbicara mengenai iklim maka tiada habisnya. Sudah sepatutya pemerintah harus terjun langsung dan berkoar melalui jajak pendapat langsung agar para nelayan bisa mengetahui informasi yang valid entah itu dari segi cuaca, iklim, tinggi muka laut, dan suhu permukaan laut (SPL).

BMKG senantiasa bekerja secara optimal untuk mewujudkan poros maritim Indonesia ke tingkat internasional. Masyarakat sekitar pesisir dan nelayan diimbau untuk selalu waspada akan adanya cuaca ekstrem dan iklim ekstrem. Nelayan juga harus tetap terus mendapatkan penyuluhan yang berkesinambungan dari instansi lain agar memahami dan mampu mengimplementasikan konsep mitigasi bencana untuk menekan jumlah korban jiwa dan harta benda jika terjadi bencana di wilayah perairan Indonesia.***


Nizar M Hidayat
Observer Iklim BMKG Wilayah I Medan Editor : Rindra Yasin