Hakim Tekstual

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 18 Februari 2015 | 11:13 WIB
Setiap putusan hakim pastilah menuai pro dan kontra. Itu sudah merupakan sunnatullah. Termasuk putusan hakim Sarpin Rizaldi yang menyidangkan permohonan praperadilan Budi Gunawan. Pihak yang “menang” atau yang setuju dengan putusan hakim tersebut akan mengatakan bahwa hakim telah melakukan terobosan dan hukum telah ditegakkan. Sedangkan pihak yang “kalah” atau yang tidak setuju akan mengatakan bahwa hakim telah keliru.

Terlepas itu semua, sebagai akademisi tentunya hal ini menjadi kajian menarik untuk diberikan beberapa catatan. Baik cacatannya itu dalam wilayah plus maupun wilayah minus.

Wilayah Plus
Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam berhukum pada umumnya apa adanya. Dalam pengertian, memutuskan perkara hanya berdasarkan bunyi pasal atau hanya sekadar memenuhi unsur. Tidak berani keluar dari kungkungan teks. Seolah-olah mereka kurang membaca. Konsekwensi dari itu semua adalah hukum tidak akan berkembang. Berbeda halnya dengan putusan hakim Sarfin dalam praperadilan Budi Gunawan.

Terlepaslah adanya minus putusan hakim Sarpin yang akan saya uraikan pada bagian wilayah minus tulisan ini, paling tidak dalam praperadilan Budi Gunawan tersebut dapat diambil wilayah plusnya secara umum bahwa hakim janganlah hanya sekadar mengeja pasal-pasal yang ada atau tekstual (letterlek). Meminjam bahasa Montesqieuw bahwa hakim itu sebagai corong atau perpanjangan lidah dari undang-undang (bouche de la loi). Sebab yang dilakukan oleh hakim Sarpin tersebut dengan menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka adalah penetapan yang tidak sah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) adalah hal di luar kewenangan hakim praperadilan.

Sebab pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyebutkan kriteria atau objek praperadilan bahwa: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. Jadi sama sekali tidak ada berkaitan dengan penetapan tersangka atau pokok perkara. Hakim Sarpin berani keluar dari kungkungan deretan-deretan pasal KUHAP.

Terlepas itu semua, secara umum, siapapun hakimnya dalam memutuskan perkara kemudian mendobrak kejumudan teks atau pasal yang ada, asalkan itu berdasarkan hati nuraninya dan sungguh-sungguh, artinya dalam rangka memaknai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa”, serta Pasal 5 ayat (1) menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka kita harus hormati sekalipun putusannya salah.

Bahasa agama mengatakan bahwa: “Apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad (sungguh-sungguh), kemudian ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad, lalu salah, maka ia memperoleh satu pahala. (al-Hadits)

Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa andaikata demi keadilan, suatu keadaan “memaksa” hakim untuk keluar dari bunyi pasal yang ada, dan itu tidak bertentangan dengan hati nurani, nilai-nilai agama, dan tidak membuat kekacauan hukum, maka jadilah hakim yang visioner. Teroboslah kendatipun publik menghujatmu. Sebab lebih baik terkenal di langit daripada terkenal di bumi.  Lebih baik langit memuji daripada bumi yang memuji. Sebab pertanggungjawan hakim yang paling utama adalah Tuhan.

Wilayah Minus
Harus diakui bahwa putusan hakim Sarpin ini secara umum memang mengajarkan bahwa hakim tidak boleh kaku dalam berhukum, namun bukan berarti tidak terlepas dari wilayah minus. Sebab jika penetapan tersangka menjadi objek praperadilan tentunya ini akan berimplikasi pada “kekacauan hukum” yang luar biasa. Mengapa? Bagaimana jika setiap tersangka pascaputusan hakim Sarpin ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau KPK mengajukan praperadilan di luar objek praperadilan itu sendiri? Bisa banjir kasus pengadilan nantinya.

Di samping itu, bagaimana jika setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka baik oleh Polri maupun KPK tidak mau menghadiri proses pemeriksaan selanjutnya dengan alasan proses praperadilan sedang berjalan? Sebab Budi Gunawan ketika dipanggil oleh KPK, Budi tidak datang. Alasannya praperadilan sedang berproses. Imbasnya adalah di mana wibawa institusi penegak hukum jadinya.

Oleh karenanya, hakim boleh “menabrak UU” asalkan itu jauh lebih baik, dan itu tidak membuat kacau penegakan hukum. Untuk praperadilan Budi Gunawan ini, seharusnya hakim Sarfin menolak permohonan Budi Gunawan. Sebab masih ada pengadilan selanjutnya, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).  Lain halnya kalau setelah praperadilan ini tidak ada lagi proses peradilan berikutnya, barulah boleh hakim Sarpin memeriksa di luar objek kewenangannya demi alasan keadilan. Yang dilakukan hakim Sarpin beberapa waktu yang lalu adalah lebih memperhatikan persoalan administratif daripada substantif. Memang perlu kebijaksanaan dalam berhukum. Tidak serta merta “asal tabrak”.***


Wira Atma Hajri
Dosen Fakultas Hukum Tata Negara UIR
Editor : Rindra Yasin