Tol Pekanbaru-Dumai

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 24 Februari 2015 | 11:42 WIB
Sepertinya masyarakat Riau diminta tetap terus bersabar dalam penantiannya demi terwujudnya pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai. Sebagaimana diberitakan harian Riau Pos (31/1) lalu, menyatakan bahwa pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang semula akan ground breaking akhir 2014, akan diundur pada tahun 2017. Pengunduran itu disebabkan banyak sebab, termasuk karena masalah ganti rugi belum siap.

Pemerintahan Presiden Jokowi tampaknya lebih berminat untuk mengembangkan jalan kereta api terlebih dahulu pada tahun ini, dengan tidak memasukan jalan tol Pekanbaru-Dumai ke dalam skala prioritas pembangunan.

Perencanaan jalan tol Pekanbaru-Dumai sebelumnya telah mulai direncanakan sejak tahun 2005 lalu, dan semakin kencang realisasinya di penghujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) yang nantinya akan terkoneksi dengan jalan tol trans Sumatera. Tetapi kenyataannya saat ini, jalan tol yang telah lama direncanakan tersebut terus tertunda pembangunannya.

Menjadi sesuatu yang ambigu ketika sebuah pembangunan yang telah direncanakan sejak lama dapat berubah seketika karena adanya kebijakan lain pada pemerintahan baru.

Jalan Tol atau Kereta Api?
Jalan tol dan kereta api keduanya merupakan prasarana penting dalam sebuah sistem transportasi. Tentunya masyarakat akan berharap keduanya dapat dibangun bersamaan untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian kawasan.

Keberadaan sebuah jalan tol di sebuah kawasan dapat menjadi pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagaimana pernah disampaikan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang dikutip dari www.dahlaniskan. wordpress.com, mengatakan bahwa ia akan lebih mengutamakan jalan tol daripada kereta api untuk Trans Sumatera, dengan jalan kereta api, tidak akan membawa nilai tambah apa-apa untuk sebahagian besar kawasan yang dilewati.

Pernyataan tersebut cukup beralasan karena kawasan yang dilalui jalan tol akan lebih cepat berkembang, industri akan tumbuh, daerah bebas dari keterisoliran, properti akan berkembang dan tumbuhnya sentra ekonomi baru yang menopang kesejahteraan masyarakat . Berbeda dengan kawasan yang dilewati rel kereta api, harga tanah cenderung jatuh karena rel KA telah membelah kawasan tersebut menjadi tidak fleksibel lagi.

Berbicara percepatan perluasan pembangunan sebuah kawasan tentunya juga terkait dengan pemilihan infrastruktur transportasi yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Kawasan Pulau Sumatera dengan kepadatan penduduk tidak merata jelas berbeda keperluannya dengan Pulau Jawa yang padat di merata tempat.

Berdasarkan data 2010, Pulau Jawa dengan luas 138.793 km2 mempunyai penduduk 124 Juta jiwa dengan tingkat kepadatan 979 jiwa/km2 nya. Pulau Sumatera dengan luas 443.065 km2 berpenduduk 52,2 juta jiwa dengan kepadatan 96 km2.

Untuk menutup biaya operasional, angkutan kereta api akan efesien untuk kawasan padat penduduk dengan tingkat kepadatan jalan rayanya yang tinggi. Tetapi ketika arus lalu lintasnya masih dalam kondisi lapang para pengguna transportasi lebih efesien memilih angkutan jalan raya. Kondisi ideal untuk angkutan kereta api ini juga terdapat ketika akses jalan di sebuah kawasan sangat sulit ditempuh atau akses jalan tidak ada sama sekali, seperti daerah Papua atau beberapa daerah di Kalimantan.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) pusat, Djoko Setijowarno, juga berpendapat bahwa ketika pertimbangannya berdasarkan jarak tempuh, waktu perjalanan, kenyamanan penumpang dan biaya angkut  sebagai acuan untuk harga komoditas barang, maka perjalanan kurang dari 300 km dapat menggunakan angkutan jalan raya. Jarak tempuh 300-500 km dapat mempergunakan angkutan kereta api, sedangkan untuk jarak tempuh yang melebihi dari 500 km dapat mempergunakan angkutan udara atau angkutan laut.

Angkutan pada jalur Pekanbaru-Dumai bersifat komuter dengan jarak tempuh sekitar 200 Km. Jalur ini menghubungkan Kota Pekanbaru sebagai sentral dari pertumbuhan perekonomian Riau yang memerlukan akses lancar ke Dumai dan daerah sekitarnya. Dengan seiringnya waktu dan meningkatnya volume angkutan barang pada jalur tersebut membuat jalan yang telah ada tidak sesuai lagi dengan angkutan berat yang melewatinya. Kontur yang berbukit sangat membahayakan kendaraan berat yang menjadikan jalur ini rawan akan kemacetan dan kecelakaan.

Jadi tepatlah apa yang telah direncanakan pemerintahan Presiden SBY sebelumnya yang telah menyetujui dan memilih pembangunan jalan Tol Pekanbaru-Dumai untuk segera dilaksanakan. Pembangunan jalan tol tersebut diharapkan dapat mendukung dan memacu pertumbuhan ekonomi tidak saja daerah sekitar Pekanbaru-Dumai tetapi juga seluruh kawasan Provinsi Riau.

Terlepas dari iktikad baik pemerintah pusat dalam membangun jalan kereta api trans Sumatera yang nantinya juga akan melewati Provinsi Riau, keberadaan jalan tol Pekanbaru-Dumai masih tetap sangat diperlukan.

 Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai tersebut juga tidak akan mengancam keberadaan angkutan kereta api trans Sumatera, akan tetapi akan saling melengkapi dengan jalan yang telah ada sebagai feeder (pengumpan) untuk angkutan kereta api tersebut.

Melihat urgensi kebutuhan dari daerah ini hendaknya Pemerintah Provinsi Riau terus mendesak pemerintah pusat agar jalan tol tersebut tetap dapat segera dibangun. Meski pemerintah pusat telah menjanjikan pembangunannya dimulai pada tahun 2017 tetapi hendaknya semua komponen masyarakat Riau untuk tetap terus mengawalnya sehingga pembangunannya tidak tertunda lagi atau bahkan bisa batal sama sekali. Harapan terbesar tentunya adalah bagaimana pembangunan tersebut dapat dimulai tahun ini.

Harusnya dengan potensi Provinsi Riau sebagai penghasil minyak dan gas terbesar di tanah air akan menaikan nilai tawar daerah ini ke pemerintah pusat. Seluruh komponen di Provinsi Riau harus bersatu memperjuangkannya.***


Zosmel Zuly
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia, Kajian Teknologi Transportasi Editor : Rindra Yasin