Jangan Takut Tekanan PM Abbot

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 25 Februari 2015 | 07:50 WIB
RENCANA pelaksanaan keputusan hukuman mati terhadap penyeludup dan pengedar narkoba warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (sindikat Bali Nine) memancing campur tangan pemeritahnya. Adalah PM Australia Tony Abbott yang meminta Pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati dua warganya yang terlibat penyelundupan narkoba. Yang membuat kita tersinggung, PM Abbott mengungkit-ungkit bantuan yang pernah diberikan Australia sewaktu terjadi bencana  tsunami di Aceh pada Desember 2004 lalu.

Di samping tekanan Australia ini, Indonesia juga mendapatkan perlakuan tidak bersahabat secara diplomatik ketika Presiden Brazil Dilma Rousseff tidak bersedia menerima surat kepercayaan (credential letter) yang dibawa Toto Riyanto. Brazil keberatan atas hukuman mati yang dilaksanakan pengadilan Indonesia terhadap warga negaranya.

Sejumlah politisi Indonesia menilai ketika PM Abbott berupaya mengintervensi Jokowi terhadap nasib dua warga negaranya dan mengaitkan dengan bantuan Aceh, upaya tersebut tidak benar-benar murni untuk memberikan pembelaan. Apa yang dilakukannya tidak lebih sebagai api pemantik untuk mendongkrak popularitas partainya yang sedang dalam fase menurun.

Mengutip Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais Ahad (22/2) lalu Abbott dan partainya di Australia (Partai Liberal) dalam beberapa bulan terakhir sedang mengalami delegitimasi di dalam negeri. Popularitasnya turun hingga jauh di bawah 30 persen sejak memimpin Australia 17 bulan terakhir.

Karenanya, Abbott menjadikan isu eksekusi WN Australia di Indonesia sebagai isu partainya untuk menguatkan lagi legitimasi politiknya di dalam negeri. Sehingga, dalam isu hukuman mati ini Abbott tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi memperkeruhnya.

Sangat disayangkan jika Indonesia terpancing, baik melakukan tindakan kecam mengecam sebagaimana yang terjadi saat ini di mana terjadi gerakan di sejumlah daerah untuk mengumpulkan koin mengganti bantuan yang diberikan Australia untuk rakyat Aceh. Apatah lagi dengan  mengulur-ulur  hari H eksekusi.  Lebih parah lagi  kalau sampai Pemerintah Indonesia mengubah keputusan hukuman mati menjadi hukuman lain yang lebih ringan.

PM Australia melakukan ‘intervensi’ tersebut lebih sebagai komoditas politik untuk mengambil hati rakyatnya. Dapat dibayangkan, bagaimana jatuhnya kewibaan Indonesia di mata Australia jika baru ”ditekan” begitu saja, pemerintahan kita sudah melemah tidak berdaya.

Ada kekhawatiran kalau PM Abbott dan pemerintahan lain yang warga negaranya tersandung kasus hukum mati di Indonesia ini akan melebar ke arah boikot kerja sama. Terutama dalam hal suplai perlengkapan militer dan produk lainnya.

Tidak ada jaminan memang kalau itu tidak bakal terjadi.  Namun, mengikuti tekanan mereka justru lebih mengkhawatirkan. Asing akan menjengkali Indonesia dan akan terus mengintervensi Indonesia di masa yang akan datang.***
Editor : Rindra Yasin