BENANG kusut KPK-Polri benar-benar memasuki babak baru. Sejak tiga pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK dilantik, pascapenonaktifan dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh Presiden Joko Widodo, nampaknya hubungan dua institusi penegak hukum ini mulai harmonis. Bahkan, satu lagi, lembaga yudikatif (kejaksaan) pun dirangkul untuk harmonis.
Tiga Plt Pimpinan KPK yang dilantik, Johan Budi, Taufiqurachman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji. Ketiganya diberi tugas oleh Presiden untuk memperbaiki kinerja KPK. Dasar hukum pengangkatan mereka pun sangat jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2015, yang ditandatangani Presiden pada Rabu (18/2) lalu.
Ya, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung semakin nampak harmonis saat dikumpulkan Presiden di Kompleks Istana Merdeka, kemarin (25/2). Secara tegas ketiga pimpinan lembaga ini menyatakan kesiapan melakukan koordinasi. Khususnya untuk menuntaskan polemik antarlembaga tersebut. Hadir, Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki, Wakapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung Prasetyo.
Ketiganya pun nampak kompak saat memberikan keterangan media. Bahkan saat disinggung soal kemungkinan sulitnya KPK ke depan mengusut kasus korupsi yang melibatkan dua institusi lainnya ketika sudah melakukan konsolidasi, ketiganya memberikan jawaban segaris. ‘’Tidak ada, tidak ada itu,’’ tegas Badrodin. Jawaban itu kemudian ditimpali Ruki dengan menyatakan kalau penafsiran itu tidak pas.
Jaksa Agung Prasetyo juga ikut memberikan bantahan. ‘’Konsolidasi itu bukan artinya berkolusi, ya. Kalaupun berkolusi dalam arti kebaikan bukan kejelekan,’’ kata Prasetyo.
Lantas, apakah pada kenyataannya nanti, apa yang diucapkan ketiga pimpinan lembaga penegak hukum ini akan benar-benar seperti itu? Lalu, apa iya, pernyataan konsolidasi itu bukan artinya berkolusi, akan terwujud?
Sebagai lembaga penegak hukum yang independen KPK punya rambu-rambu tegas dan jelas sebelum bertidak dan membuat keputusan. Begitu juga dengan Polri dan Kejaksaan. Nah, jangan sampai pula efek konsolidasi ini bisa melemahkan fungsi-fungsi dan kewenangan dari ketiga institusi tersebut. Karena, kalaulah konsolidasi ini justru berefek pada pelemahan-pelamahan tugas, fungsi dan kewenangan, ke mana lagi dan pada siapa lagi rakyat bisa percaya.
Untuk itu, harapannya tentu ucapan yang keluar dari mulut para petinggi di lembaga penegak hukum tadi tidak sekedar lips service belaka. Waktu juga yang akan menjawabnya. Rakyat juga yang akan jadi penonton dan penilai yang arif. Karena sebelumnya, di antara pimpinan-pimpinan ketiga lembaga ini pun sudah pernah diberi kepercayaan. Tetapi hasilnya belum begitu memuaskan. Semoga saja ke depan akan semakin baik.*** Editor : Rindra Yasin