AGENDA politik penting tahun ini di Riau adalah pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak di sembilan daerah yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak dan Kota Dumai.
Lewat media, sosok-sosok calon pemimpin daerah kini bermunculan, termasuk para petahana (incumbent).
Tentu saja kita berkeinginan, baik pelaksanaan maupun pemimpin yang dihasilkan nantinya, benar-benar berkualitas dan kompeten.
Apalagi, dengan telah direvisinya UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengarah kepada efisiensi serta peningkatan upaya pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pilkada yang lebih baik. Efisiensi dapat diharapkan dari pelaksanaannya yang serentak, serta tidak adanya ambang batas kemenangan.
Artinya, pasangan calon peraih suara terbanyak secara otomatis menjadi pemenang. Tidak ada lagi putaran kedua yang makin menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya, juga potensi ketegangan di tengah masyarakat. Kita juga menuntut peran dan komitmen dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja maksimal, termasuk mengawasi dana kampanye setiap calon.
Selain pelaksanaan dan pengawasan, tantangan terbesar lainnya adalah menghasilkan kepala daerah yang benar-benar sesuai keinginan masyarakat. Dengan dihapusnya klausul uji publik dalam pelaksanaan pilkada, kita berharap parpol dapat menggantikan peran penyelenggara pemilu untuk mengadakan uji publik secara internal, guna menyiapkan calon yang berkualitas.
Dalam konteks inilah, kita sangat berharap parpol juga terus mereformasi diri. Tak berlebihan rasanya jika menginginkan dalam mengusung kepala daerah, tidak lagi menjadikan uang dan materi sebagai salah satu instrumen utama. Parpol semestinya menetapkan calon kepala daerah dengan pertimbangan profesional berdasar kompetensi dan kemampuan leadership-nya. Betapa indahnya jika semua keinginan dan harapan ini terlaksana.*** Editor : Rindra Yasin