Menggugat Dana Rp1 Triliun Parpol

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 12 Maret 2015 | 08:55 WIB
Wacana Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menggelontorkan dana Rp1 triliun untuk membantu pembiayaan partai politik (parpol) menuai pro dan kontra. Pasalnya, dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bagi yang pro, memandang negara punya kepentingan agar parpol tidak menempuh jalur-jalur ilegal dalam mengumpulkan dana, tapi, bagi yang kontra melihatnya sebagai matinya sense of belonging negara terhadap rakyat.

Parpol sesungguhnya adalah instrumen demokrasi yang mesti hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kehadirannya sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan politik menjadi keniscayaan. Apalagi, parpol juga dilihat sebagai representation of idea  atau ?jembatan? antara rakyat dengan pemerintah. Maknanya, parpol adalah salah satu  pilar utama demokrasi yang mesti ada disamping eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Ironisnya, sebagaimana yang terungkap dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan merosotnya kepercayaan publik terhadap parpol. Artinya parpol di Indonesia sekarang sedang mengalami distrust dari rakyatnya. Ketidakpercayaan ini disebabkan oleh laku negatif oknum-oknum parpol. Bahkan, parpol di mata rakyat terkesan sebagai media bagi politisi untuk meraih ambisi pribadi dan kelompoknya. Kehadiran dan keberpihakan pada rakyat hanya dalam masa-masa kampanye saja, selebihnya lupa kepada rakyat.

Kondisi ini dilihat Mendagri sebagai sinyal yang tidak sehat dalam alam demokrasi, dan jika dibiarkan akan berimplikasi negatif terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah ingin agar parpol kembali dipercayai rakyat dan menjadi corong aspirasi rakyat. Untuk itu, mengobati borok yang menyebabkan distrust, harus segera dilakukan. Niat baik ini semestinya diapresiasi, akan tetapi solusi yang ditawarkan Mendagri  dengan wacana dana Rp1 triliun bagi parpol menjadi polemik publik. Benarkah langkah menggelontorkan dana Rp1 triliun kepada parpol menjadi obat yang ampuh? Atau jangan-jangan ini tidak menyembuhkan, malah memunculkan penyakit baru. Ada potensi penyakit-penyakit baru yang akan lahir akibat suntikan dana segar Rp1 triliun.

Pertama, erosi independensi parpol. Keterlibatan negara yang cukup dominan dalam menghidupkan ruh partai akan berdampak terhadap independennya parpol. Walaupun hal ini akan ditepis oleh pemerintah dan juga parpol, tapi, ketika sulitnya mendapatkan sumber keuangan partai, maka dana dari pemerintah menjadi urgen dalam menghidupkan mesin partai. Nah, ketika situasi ini terjadi, maka pemerintah memiliki potensi untuk menekan parpol agar mau mengikuti dan selaras dengan kebijakannya. Sebab kalau tidak, bisa saja pemerintah dengan alasan-alasan yang ?legal? tidak mengucurkan dana kepada parpol yang berseberangan. Alhasil, erosi independensi menjadi tak terelakkan dengan alasan menyelamatkan nyawa parpol.

Kedua, hipertensi rakyat. Tekanan emosi rakyat akan semakin naik, sebab dana Rp1 triliun bersumber dari APBN. Bagi rakyat dana APBN adalah dana untuk menyejahterakan rakyat bukan dana untuk parpol. Selama ini rakyat menjadi kesal dan marah akibat banyaknya dana-dana negara yang telah dikorupsi. Bahkan, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) persentase kebocoran APBN lebih 10 persen setiap tahunnya. Sebuah angka yang cukup fantastis dan menyakitkan rakyat. Apalagi rakyat sekarang sedang mengalami himpitan ekonomi, akibat naiknya berbagai keperluan pokok. Artinya kebijakan ini hanya akan menambah luka rakyat akibat tidak sensitifnya negara terhadap rakyatnya.

Ketiga, cendawan politik. Kucuran dana Rp1 triliun akan menyuburkan lahan-lahan politik yang akhirnya melahirkan partai-partai politik baru. Apalagi, tanah Indonesia selama ini tidak hanya terkenal subur dalam makna yang sebenarnya, tapi juga subur bagi tumbuhnya partai politik. Sejarah mencatat pada pemilu pertama 1955 dikuti oleh 172 kemudian mengerucut menjadi tiga parpol tahun 1977-1997 pada era Orde Baru. Dan tumbuh lagi bak cendawan pada awal era reformasi, di mana ada 48 parpol yang ikut pemilu 1999. Dan terakhir pada pemilu 2014 kemarin diikuti oleh 10 parpol. Kondisi ini semakin parah lagi ketika tokoh-tokoh parpol kalah dalam memperebutkan posisi ketua umum, kemudian mereka mendirikan partai baru. Artinya tidak dipupuk saja, parpol bermunculan, apalagi dipupuk dengan pupuk Rp1 triliun, jelas berpotensi tumbuh bak cendawan di musim hujan.

Menilik munculnya potensi penyakit baru akibat suntikan Rp1 triliun, seharusnya Mendagri berpikir bijak dan tidak lagi melontarkan wacana-wacana kontroversial. Apalagi di tengah carut marutnya bangsa ini akibat terpaan berbagai masalah. Mengobati penyakit haruslah dengan formula yang tepat. Bukan dengan racikan obat-obat yang tidak jelas, apalagi menggunakan ?ramuan impor?. Alhasil, bukan kepercayaan publik yang didapat, malah semakin besarnya antipati publik terhadap parpol.***


Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia Editor : Rindra Yasin