Keluarnya UU No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) seakan menjadi babak baru dalam sistem administrasi kepegawaian di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyak perubahan mendasar dan prinsip dalam sistem administrasi kepegawaian yang baru ini. Sesuatu hal sangat menarik untuk diperbincangkan di daerah pada saat ini tentunya terkait dengan sistem seleksi pengisian jabatan pada pemerintah daerah. Berbagai tanggapan telah bermunculan dari berbagai unsur khususnya dari pegawai negeri sipil (calon pejabat) di daerah terkait dengan pengisian jabatan ini.
Ada yang bersikap sangat antusias, ada yang bersikap lesu darah, ada yang diam-diam saja seakan tanpa masalah, dan ada juga yang bertanya-tanya kebingungan dengan sistem rekrutmen jabatan yang baru ini. Apalagi mengingat belum adanya peraturan pemerintah lainnya yang dikeluarkan terkait dengan teknis operasional dari implementasi UU ASN ini, baru dalam bentuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No13/ 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Secara substansi, asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada pasal 2 UU ASN adalah sebagai berikut; kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralisir, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.
Selanjutnya pada pasal 3 UU ASN ini dinyatakan dengan tegas bahwa; ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut; nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggungjawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan profesionalitas jabatan.
Berdasarkan pasal 51 UU No5/ 2014 tentang ASN dinyatakan dengan jelas bahwa; ?Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit?, yang dimaksudkan dengan sistem merit berdasarkan pasal 1 ayat (22) UU ASN adalah sebagai berikut; ?kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan?.
Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan manajemen ASN dalam penerimaan pegawai dan seleksi jabatan didasarkan kepada; kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Apabila diperhatikan secara seksama dasar pemikiran dan manajemen dari UU ASN ini memang sangat objektif dan transparan dalam merekrut pegawai dan pejabat pemerintah yang lebih berkualitas dan profesional sesuai dengan asas dan prinsip UU ASN tersebut, namun apabila diperhatikan dan dianalisis lebih dalam dengan berbagai fenomena yang ada, maka masih terlihat adanya dilema-dilema yang terkait dengan proses dan prosedur dalam rekrutmen jabatan pada pemerintah daerah ini. Bisa saja hal ini nantinya akan dapat membuat berbagai permasalahan baru dalam implementasi UU ASN ini, khususnya dalam proses dan prosedur rekrutmen jabatan pada pemerintah daerah.
Beberapa dilema yang dapat terlihat dalam proses penerapan UU ASN maupun dalam penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No13/ 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut;
Pertama, masih belum terlihatnya aturan mengenai batasan yang jelas tentang berapa jumlah maksimal jabatan yang dapat diikuti oleh seorang calon pejabat dalam proses lelang jabatan tersebut. Apakah hanya melamar pada satu jabatan atau dapat melamar pada beberapa jabatan.
Kedua, bagaimana seorang calon pejabat dapat menentukan pilihan jabatannya yang dianggap sesuai dengan kompetensi dirinya nya? Karena tawaran jabatan yang ditawarkan/dilelang tidak dijelaskan kompetensi apa yang diperlukan oleh suatu jenis jabatan yang dilelang tersebut.
Ketiga, apabila suatu jabatan diminati oleh banyak orang, sedangkan pejabat yang akan ditetapkan menduduki jabatan tersebut hanya satu orang, bagaimana tindaklanjut dari beberapa pejabat yang lain tidak dapat didudukkan di jabatan tersebut? Padahal mungkin saja mereka juga berstatus layak untuk duduk pada jabatan tinggi tersebut, apakah para pejabat ini harus membuat permohonan atau melamar kembali untuk jabatan yang lain pada tingkatan jabatan yang sama?
Keempat, apakah calon pejabat tinggi ini harus melamar pada jabatan yang sedang didudukinya pada saat ini? Atau pada jabatan lain yang dianggap sesuai dengan kompetensinya, hal ini tidak ada penjelasan yang lebih jelas dari lembaga yang berwenang dengan implementasi ASN ini.
Kelima, apakah calon pejabat yang tidak memenuhi syarat baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensinya untuk duduk pada jabatan tinggi dapat melamar pada jabatan yang lebih rendah atau jabatan administrasi?
Keenam, belum jelasnya batasan kewenangan dari tim seleksi jabatan ini, apakah sampai pada penentuan tempat suatu jabatan? Atau hanya sampai pada menentukan layak atau tidak layaknya seorang calon pejabat pada tingkatan dan jenis jabatan seperti yang telah diatur dalam UU ini. Apabila kewenangan tim seleksi sampai pada tahapan penentuan jabatan maka bagaimana pula kapasitas kepala daerah yang juga memiliki penilaian tersendiri terhadap para pejabat di lingkungan kerjanya sebagai atasan langsung? Sehingga apakah kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk memiliki pandangan yang tidak berbeda dengan rekomendasi tim seleksi? Sehingga bagaimana tindaklanjutnya apabila kepala daerah memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil rekomendasi tim seleksi jabatan?
Ketujuh, apakah tim seleksi jabatan pada pemerintah daerah telah memahami betul tentang UU ASN yang terdiri dari 15 bab dan 141 pasal tersebut? Hal ini mengingat latar belakang pendidikan dari tim seleksi yang juga berbeda-beda dan bahkan mungkin saja ada yang anggota tim seleksi yang belum pernah belajar tentang administrasi kepegawaian dengan berbagai dinamikanya. Karena organisasi pemerintahan tidak sama dengan organisasi bisnis dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Dengan kondisi tersebut tentunya akan bisa terjadi perbedaan penafsiran terhadap substansi dan filosofis dari UU ASN tersebut.
Sehingga apabila kita lihat berbagai fenomena yang terjadi pada proses rekrutmen calon pejabat tersebut, maka masih banyak hal yang menjadi dilema dalam penerapan UU ASN ini khususnya pada pelaksanaan rekrutmen jabatan di daerah, sehingga apabila hal ini tidak dicarikan solusi dan tindaklanjutnya tentu akan menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian di Indonesia khususnya administrasi kepegawaian di daerah.
Oleh karena itu, dalam penerapan UU ASN ini, khususnya dalam hal rekrutmen calon pejabat tersebut, khususnya pejabat di daerah perlu dilakukan: Pertama, perlu persamaan persepsi terhadap substansi dan implementasi dari UU ASN tersebut baik dari sisi unsur penyelenggara seperti tim seleksi, kepala daerah, legislatif, para stakeholder lainnya, maupun para calon pejabat yang akan diseleksi.
Kedua, perlu aturan-aturan lainnya atau kebijakan pemerintah lainnya sebagai suatu batasan untuk menutupi berbagai kekosongan aturan yang ada pada UU ASN ini terkait dengan kondisi realita dinamika implementasi UU ASN tersebut. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi kepada para calon pejabat peserta lelang jabatan yang lebih intesif terkait dengan permasalahan yang lebih teknis dengan proses dan prosedur dari rekrutmen jabatan ini.
Keempat, perlu secepatnya keperluan kompetensi jabatan yang ditawarkan disampaikan kepada para calon pejabat yang akan mengikuti lelang jabatan tersebut, sehingga para calon pejabat tersebut tidak salah dalam memilih jabatan yang sesuai dengan kompetensi dirinya.
Keenam, surat edaran penawaran jabatan ini perlu disampaikan kepada seluruh calon pejabat yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak hanya terbatas kepada para pejabat yang sedang memegang jabatan pada saat ini saja, agar asas transparansi sebagai salah satu asas dalam UU ASN ini dapat direalisaskan sebagaimana mestinya.
Diharapkan dapat dicarikan solusi yang terbaik dalam menjawab berbagai dilema yang terjadi dalam penerapan UU ASN ini.***
Rahyunir Rauf
Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Editor : Rindra Yasin