Nurani Politik yang Hilang

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 19 Maret 2015 | 10:52 WIB
Saling klaim dan gugat antara faksi-faksi dalam partai politik melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. PPP terpecah menjadi dua faksi, yakni faksi Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy dan faksi Muktamar Jakarta  pimpinan Djan Faridz. Sementara Partai Golkar terbelah antara Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie dengan Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Belakangan, kisruh ini semakin keruh setelah Menteri Hukum dan HAM  Yasonna Laoly mengakomodir dan menganggap Golkar yang dipimpin Agung Laksono sebagai kepengurusan partai yang sah.

Konflik yang melanda PPP dan Golkar telah memunculkan beragam pertanyaan dan praduga publik. Benarkah ini hanya persoalan beda visi politik yang tidak menemui titik temu?, atau pemerintah telah ikut andil dan ?bermain? dalam konflik?. Atau jangan-jangan ini masalah nurani politik yang telah tergerus dan hilang dalam diri anak bangsa? Kalaulah beda visi politik yang melahirkan konflik, penyakitnya akan mudah disembuhkan. Tapi, kalau penyebabnya nurani politik, penyakit dan konflik ini akan terus lahir dan hidup tanpa ada kejelasan kapan berakhirnya. Sebab penyakitnya telah menyatu dengan laku politik dan personal seseorang.

Ironisnya, referensi politik kita dominan bersumber dari Barat yang meletakkan politik sebagai ajang mendapatkan kekuasaan. Sehingga ketika bicara politik, mindset kita orientasinya adalah kekuasaan (power building), bukan bagaimana mendapatkannya dengan cara-cara yang baik dan elegan. Persis seperti ungkapan Niccolo Machiavelli dalam bukunya ?The Prince? yang menghalalkan segala cara untuk  merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Padahal sebagai bangsa yang besar, kita memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi acuan kita bersama. Kita bisa menengok bagaimana ketika Jenderal Sudirman berbeda visi politik dengan Soekarno, Panglima Sudirman tetap berjuang dalam mempertahankan bangsa ini. Sebab baginya keutuhan sebuah bangsa adalah jauh lebih penting ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, M Natsir ketika berbeda pandangan politik dengan Soekarno.

Kini, nilai-nilai luhur itu menjadi luntur pada era sekarang. Orang begitu mudahnya berubah haluan politik ketika kekuasaan tidak mereka peroleh. Bahkan, tak jarang membuat haluan sendiri agar ambisi pribadi dan kelompoknya tercapai. Mereka sering melontarkan argumentasi bahwa, ?dalam politik tidak ada kawan dan musuh yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi?. Adagium populer ini sudah menjadi pakem politik yang sulit terbantahkan dan hidup dalam alam politik di Indonesia.

Laku politik yang muncul kepermukaan adalah laku politik yang jauh dari nilai-nilai luhur bangsa. Akibatnya kita sulit menemukan elit-elit politik yang benar-benar negarawan. Pertama, lahirnya kacung-kacung politik. Seorang politisi akan kehilangan jatidiri dan integritasnya. Sebab baginya jabatan atau kekuasaan adalah segalanya. Ketika jabatan dan kekuasaanya terancam, dia akan mencari jalan agar jabatan itu tidak lepas dari genggamannya. Apapun ia lakukan, kendati harus menjual ideologi partai atau loyalitasnya. Selaras dengan pernyataan Harold D Lasswell, bahwa politik akan bertransformasi menjadi masalah siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Nah, ketika sikap ini yang mendominasi elit-elit politik kita, maka siap-siap saja kepentingan rakyat hanyalah slogan kampanye, tidak menjadi prioritas perjuangan mereka. Rakyat hanyalah menjadi ?jembatan? bagi mereka untuk mendapatkan kekuasaan.

Kedua, rapuhnya pondasi negara. Partai sebagai bagian pilar demokrasi haruslah menjadi refresentation of idea rakyat. Bila ini dicederai dengan kemasan demokrasi tapi sejatinya adalah ?pembegalan? demokrasi, maka akan muncul demokrasi semu nan mudah rubuh. Alhasil, negara akan mengalami konflik berkepanjangan. Dan akibatnya, energi bangsa hanya akan tersita untuk menyelesaikan konflik yang tanpa sadar sesesungguhnya kita ciptakan sendiri.

Menilik konflik yang terjadi di tubuh partai PPP dan Golkar sesungguhnya pemerintah haruslah bersikap objektif dan memperlakukan adil. Janganlah menggunakan bahasa demokrasi dan legal untuk menjustifikasi atau menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sebab sikap ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan semakin menumbuhsuburkan faham-faham politik kekuasaan.

Bangsa ini terlalu besar sebagai pertaruhan politik elite-elite politik, dan kita tentu tidak ingin bangsa yang besar ini akan semakin mundur dan hancur karena ulah dan laku politik oknum-oknum politisi yang tidak bertanggungjawab. Kita rindu akan politisi negarawan sekaliber Soekarno, Hatta, Agus Salim, Natsir dan tokoh-tokoh bangsa lainnya yang meletakkan nurani politik sebagai teras gerakan politiknya. Maknanya sekarang kita kehilangan permata dan sedang mencari permata yang hilang itu dari bangsa ini, yakni nurani politik.***


Suhardi
Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia Editor : Rindra Yasin