Pengelolaan Keuangan Desa

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 24 Maret 2015 | 11:14 WIB
Pemerintahan desa kini disibukan dengan administrasi pengelolaan keuangan desa karena pengelolaannya dituntut untuk transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Yang diatur dengan petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan membuat Peraturan Kepala Daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan pedoman pengadaan barang/jasa desa. Bagi pemda yang telah memiliki pedoman pengelolaan keuangan desa akan tetapi masih didasarkan pada Permendagri 37 tahun 2007 maka pedoman tersebut harus disesuaikan dengan Permendagri 113 tahun 2014 sedangkan penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa desa didasarkan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013.

Pengelolaan keuangan desa meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
 
APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain. PADesa meliputi pendapatan hasil usaha (BUMDesa, tanah kas desa), hasil aset (pasar desa), Swadaya partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa seperti hasil pungutan desa. Kelompok transfer terdiri atas dana desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan (umum dan khusus) dari APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Belanja desa dikelompokan dalam belanja untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa dengan pembatasan jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai dianggarkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan sedangkan belanja modal untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Pembiayaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa dibiayai dari anggaran belanja tak terduga. Keadaan darurat dan luar bisa ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Rancangan APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama selanjutnya hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat untuk dievaluasi dan pada akhirnya APBDesa disyahkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa, sekretaris desa dan kepala seksi yang lebih dikenal dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD). Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang ditatausahakan oleh bendahara desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa demikian halnya dengan pengeluaran desa tidak dapat dilakukan jika rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Bendahara desa bertindak sebagai wajib pungut pajak pusat, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. Bendahara desa dalam menatausahakan APBDesa menyelenggarakan pembukuan di antaranya buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.  Bendahara membuat laporan pertangungjawaban bulanan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/wali kota berupa laporan semester pertama (disampaikan paling lambat akhir Juli) dan laporan semester akhir tahun (disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya), sedangkan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilampiri laporan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Ketiga laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dengan pembagian tugas pemerintah provinsi untuk mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak/retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa, sedangkan pemerintah kabupaten/kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Tugas pemerintah kabupaten/kota tidak hanya sekadar menyiapkan pedoman baik pedoman pengelolaan keuangan maupun pedoman pengadaan barang/jasa akan tetapi bagaimana pedoman tersebut dapat dipahami, dimengerti dan dipraktekkan oleh para pengelola keuangan di desa sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.***


Rustam
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Editor : Rindra Yasin