SEMANGAT Indonesia untuk serius menjaga kedaulatan laut dan kekayaannya sedang diuji. Jumat lalu, (20/3) Pengadilan Negeri Ambon membebaskan Kapal Ilegal asal RRC MV Hai Fa dari sanksi penenggelaman. Kapal penangkap ikan itu hanya dituntut Rp200 juta subsider 6 bulan penjara bagi nakhoda kapal.
Saat ditangkap 27 Desember 2014 lalu, MV Hai Fa yang berbobot berbobot 4.306 gross ton sedang membawa hasil tangkapan berupa ikan campuran dan udang sebanyak 900.702 kg, terdiri dari ikan beku 800.658 kg dan udang beku 100.044 kg, dan menjadikannya sebagai kapal terbesar dalam sejarah yang pernah ditangkap KKP.
MV Hai Fai diseret ke meja hijau dengan tiga dakwaan, secara sengaja ingin menyelundupkan 15 ton hiu martil dan hiu koboi yang melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang larangan sementara pengeluaran ikan hiu koboi dan hiu martil ke luar wilayah Indonesia. Tidak mengantongi Surat Layak Operasi (SLO) saat berlayar, dan tidak memiliki Vessel Monitoring System (VMS).
Kasus ini memang belum tuntas. Sang Nakhoda yang keberatan atas kurungan badan selama 6 bulan itu mengajukan banding yang sidangnya akan digelar Mei mendatang. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berencana mengajukan kasasi atau banding atas putusan pengadilan tersebut.
Kasus ini menjadi pelik karena ketika kita sedang begitu disemangati oleh keberanian KKP menenggelamkan kapal ikan asing yang memanen hasil laut kita, tiba-tiba arahnya berbalik. Putusan yang meringankan MV Hai Fa ini memunculkan sangkaan, kita hanya berani mengambil tindakan atas kapal ? kapal kecil, dan menjadi ragu-ragu saat berhadapan dengan kapal asal negara besar, semisal Cina. Terlebih jika itu dikaitkan pula dengan rencana kerja sama di mana Cina akan mengembangkan sektor perikanan di Indonesia.
Keputusan memang berada di tangan majlis hakim. Namun tidak ada salahnya jika kita berharap akan ada hal lain yang bisa dihadirkan KKP di persidangan sehingga ada pandangan lain di mana kepentingan untuk membela kedaulatan perikanan kita lebih dijunjung tinggi dibandingkan yang lain. Dengan begitu, nelayan-nelayan kita bisa merasa nyaman melaut karena tidak merasa disaingi oleh kapal asing yang organisasi, modal dan perlengkapannya terkelola secara baik.
Juga kepada harapan, timbulnya efek jera bagi kapal asing untuk tidak lagi melakukan illegal fishing di perairan kita. Terkecuali, jika perusahaan asing tadi menjelma ke dalam perusahaan lokal, dan mempekerjakan nelayan-nelayan kita untuk ?mengantarkan? hasil laut kita ke negara mereka.*** Editor : Rindra Yasin