Pascadisahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadi salah satu sejarah baru dalam helat perdemokrasian Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Adapun jumlah daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015 sebanyak 271 daerah. Termasuk di dalamnya beberapa daerah kabupaten dan kota di Riau di antaranya Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Siak dan Kota Dumai.
Dengan keberlangsungan helat demokrasi tersebut, tentunya banyak harapan baru yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemilih di antaranya kemajuan dan kemakmuran. Di sisi lain juga menuai harapan akan terlaksananya pilkada yang bersih tanpa dinodai dengan pelanggaran-pelangaran. Berangkat dari pengalaman pemilihan sebelumnya (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden), tentunya banyak catatan-catatan yang masih tersimpan di benak masyarakat atau pemilih yang menyangkut palanggaran yang menodai proses demokrasi.
Pertama, tahap pendataan pemilih. Merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam penyelenggaraan pilkada. Berbagai persoalan dalam tahap pendaftaran pemlih tidak saja berakibat pada hilangnya hak-hak politik warga negara namun persoalan ini juga dapat mengakibatkan konflik dalam penetapan pemenang maupun persolan legitimasi pemenang. Tidak hanya itu, pada tahapan ini juga tidak menutup kemungkinan terjadinya nama-nama fiktif yang dimasukkan ke dalam pemilih dengan tujuan memperbesar peluang kandidat untuk menang atau meningkatkan jumlah pengikutnya.
Oleh karena itu ada beberapa persoalan yang bisa dirinci terkait dengan pendataan pemilih. Banyak pemilih yang tidak terdaftar, masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih, masih terdapatnya pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), masih ada penduduk yang ber-KTP ganda, akurasi data pemilih dan problem pemutakhiran pemilih.
Kedua, tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Tercatat sebagai tahapan yang memiliki ketegangan tinggi dan risiko politik. Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi penolakan, protes, tuntutan bahkan aksi-aksi lain yang anarkis terkait dengan persoalan penolakan pasangan calon dan penetapan pasangan calon. Hal ini juga sering menjadi persoalan adalah penetapan calon oleh KPUD yang bertentangan dengan regulasi, politisasi persyaratan administrasi, pengalihan dukungan partai politik, serta pemihakan KPUD terhadap pasangan calon tertentu.
Ketiga, tahapan kampanye. Selama penyelenggaraan pilkada tahapan kampanye di sebagian daerah dapat dilalui dengan aman. Meskipun demikian di beberapa daerah yang lain terdapat berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Sejalan dengan itu, persoalan-persoalan yang mengemuka dalam kampanye pilkada yang paling menonjol adalah persoalan politk uang (money politics), penggunaan fasilitas negara, kampanye hitam (black campaign), pelibatan PNS dalam kampanye, pelibatan anak-anak di bawah umur, pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran etika kampanye. Selain itu, kita juga mengenal persoalan-persolan lain dalam kampanye seperti curi star kampanye dan ketidaktransparanan dana kampanye.
Keempat, tahap pemungutan dan penghitungan suara. Secara formal tata cara pemberian suara berupa memilih pasangan calon sudah menjamin penggunaan hak pilih serta kebebasan dan kerasahasiaan, apalagi disertakan dengan adanya hak bagi pasangan calon menyiapkan saksi dalam pilkada. Tetapi pada tataran lapangan, ada dua persoalan, yakni rendahnya masyarakat yang ikut memberikan hak pilihnya dan kedua adalah adanya indikasi kecurangan dalam proses pemungutan suara. Di samping itu terdapat juga kesalahan teknis bagi penyelenggara diantaranya: tidak terbaginya surat undangan pemilih kepada pemilih terdaftar, adanya orang yang mencoblos dengan menggunakan kartu undangan orang lain dan berita acara dan sertifikat penghitungan tidak ada dalam kotak suara.
Kelima, perhitungan suara dan penetapan hasil. Secara garis besar ada dua bentuk konflik yang terkait dengan hasil perhitungan suara. Indikasi terjadinya rekayasa perhitungan suara. Hal ini dilakukan di berbagai tingkatan proses perhitungan suara. Mencuri dan membakar kotak suara terpaksa dilakukan oleh kandidat pasangan calon atau pengikut mereka dengan tujuan untuk mencegah perhitungan suara lawannya atau mengubah isi kotak dengan jumlah suara yang menguntungkan pihak tertentu.
Mengenai konflik pada tahapan penetapan pemenang dalam pilkada sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh keputusan KPUD. Mestinya sebelum dilaksankan penetapan pemenang hasil pilkada, KPUD terlebih dahulu memperhatikan dua hal. Pelanggaran admisitrasi adalah masalah yang timbul pelanggaran tata cara pelaksanaan Pilkada dalam semua tahapan yang diselesaikan oleh KPUD. Pidana pemilu akibat dari pelanggaran yang dilakukan pasangan calon terhadap ketentuan pemilu.
Keenam, pelantikan. Tahapan terakhir dari seluruh rangkaian pilkada adalah pelantikan calon terpilih. Pelantikan merupakan proses politik biasa dalam dunia politik. Namun, hal ini menjadi tidak biasa jika terjadi tindakan DPRD melakukan resistensi terhadap pasangan calon terpilih. Bentuk resistensi yang dilakukan misalnya, penolakan untuk melantik pasangan calon terpilih dan melakukan penundaan pelantikan terhadap pasangan calon.
Dari beberapa pokok tahapan permasalahan pilkada di atas, tentunya menjadi renungan bagi semua kalangan baik pemerintah, penyelenggara, pengawas, calon kepala daerah, akademisi, cendekiawan, dan lain-lain maupun masyarakat umum, demi menjadikan demokrasi yang jujur, bersih, bermartabat dan berwibawa. Apalagi hari helat demokrasi tersebut semakin dekat, alangkah baiknya semenjak dini sudah dipikirkan dan diantisipasi akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pilkada nantinya. Apabila titik awalnya dimulai dengan baik, maka bersiaplah menunggu hasil yang baik pula.***
AP Ginda Hasibuan
Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Abdurrab Pekanbaru Editor : Rindra Yasin