Akhirnya tertanggal 23 Maret lalu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly mengeluarkan surat keputusan (SK) mengenai kepengurusan Partai Golongan Karya (Golkar). SK tersebut menetapkan bahwa kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono (AL) lah yang sah. Tentu saja suhu politik semakin memanas. Tak hanya di internal Golkar, namun juga di eksternal, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) versus Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Situasi ini diperparah lagi ketika kubu AL mengirimkan surat kepada pimpinan DPR perihal perombakan terhadap sejumlah struktur atau posisi di DPR yang ditempati oleh elite Golkar. Di mana elite Golkar di DPR yang pro dengan Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) disingkirkan. Kemudian diisi orang-orangya AL. Suasana politikpun semakin-semakin memanas. Di mana pimpinan DPR yang notabene diisi oleh partai politik yang terhimpun di dalam KMP menolaknya. Alasan penolakan itu adalah proses hukum mengenai kepengurusan Golkar belum tuntas. Sebab kubu ARB sedang menggugat SK Menkum HAM tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Merujuk uraiain di atas, timbul pertanyaan, benarkah gugatan ARB ke PTUN menunda pelaksanaan SK Menkum HAM tersebut? Bagaimana pandangan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan Administrasi (PTUN) dalam hal ini?
Secara umum, setiap SK dianggap benar adanya dan dapat dijalankan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan bahwa SK tersebut batal atau dinyatakan tidak sah. Di dalam hukum acara PTUN, ini dikenal dengan asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtsmatigeheid/praesumtio iustae causa). Hal inipun kemudian diadopsi oleh Undang-Undang (UU) 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal 67 Ayat (1) menyebutkan bahwa: ?Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat?.
Jadi secara umum, adanya gugatan ARB hari ini ke PTUN Jakarta tidak menghalangi kepengurusan AL untuk merombak atau mengganti elitenya di DPR. Sebab SK Menkum HAM hari ini, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan SK tersebut batal atau tidak sah.
Daya berlakunya SK ini tak ubahnya seperti UU. Sejelek apapun produk DPR dan presiden tersebut, secara normatif, sebelum UU tersebut belum dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi berkekuatan hukum tetap, maka UU tersebut dianggap benar atau benar adanya. Dan itulah yang berlaku.
Tentu saja hal ini berbeda dengan putusan hakim (vonis). Di mana putusan hakim baru bisa dieksekusi setelah ada putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap, bukan semenjak diputuskan. Artinya selagi ada proses hukum atau upaya hukum, maka belum bisa dieksekusi.
Ada Pengecualian
Harus diakui bahwa tak ada asas tanpa pengecualian. Begitu juga dengan asas praduga rechtmatig. Artinya adakalanya juga gugatan menunda pemberlakuan sebuah SK. UU PTUN memberikan jalan untuk itu.
Pasal 67 Ayat (2) menyebutkan bahwa: ?Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap?. Pasal 67 Ayat (3) melanjutkan bahwa: ?Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya?.
Mencermati pasal di atas, kubu ARB dapat meminta kepada hakim PTUN untuk menunda pemberlakuan SK Menkum HAM tersebut. Ditarik lebih jauh lagi, tentu saja mengarah kepada penundaan perombakan komposisi elite Golkar di DPR.
Nah, bagaimana kalau ARB tidak meminta penundaan pemberlakuan SK Menkum HAM Yasonna H Laoly tersebut? Jawabannya adalah Pasal 67 Ayat (1) UU PTUN.
Harus diingat, kalaupun ARB meminta penundaan itu, kemudian hakim tidak mengabulkan, maka AL dapat merombak komposisi Golkar di DPR. Kalau sebaliknya, hakim mengabulkan penundaan itu, komposisi Golkar di DPR seperti apa adanya (status quo). Artinya komposisi Golkar di DPR di bawah kepemimpinan ARB dulu.
Kendatipun ada dua kemungkinan di atas, hakim mengabulkan atau tidak dapat mengabulkan, keyakinan hukum saya menyatakan bahwa sangat tipis harapan ARB untuk dikabulkan penundaan pemberlakuan SK Menkum HAM tersebut. Mari kita cermati Pasal 67 Ayat (4) UU PTUN yang menyatakan bahwa: ?Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.***
Wira Atma Hajri
Dosen Ilmu Hukum UIR
Editor : Rindra Yasin