Urgensi Panwas Berkualitas

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 30 Maret 2015 | 10:16 WIB
Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 lebih kurang sembilan bulan lagi. Hitungan waktu yang relatif singkat bagi penyelenggara pemilu dalam menyiapkan segala persiapan dalam menghadapi pesta demokrasi daerah. Apalagi terkait dengan baru disahkannya UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/ 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Persiapan-persiapan tersebut termasuk dalam bidang pengawasan pemilihan kepala daerah seperti pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Bupati/Wali Kota di  kabupaten/kota.

Keberadaan Panwas pemilihan bupati/wali kota adalah urgen dan strategis dalam menyukseskan pilkada di kabupaten/kota. Sebab sesuai dengan UU No 8/2015 Pasal 5 Ayat (1) pembentukan Panwas termasuk dalam salah satu tahapan pemilihan dari dua tahapan pemilihan. Untuk itu diperlukan individu-individu yang memiliki kompetensi dan berkualitas tinggi. Bila tidak, keberadaan Panwas sebagai ?wasit? pertandingan bukannya membuat pertandingan menjadi indah dan mampu menyelesaikan kusut sengketa, malah membuat sengkarut dan kusut tak terselesaikan. Setidaknya ada beberapa hal yang mesti dimiliki oleh Panwas kabupaten/kota.

Pertama, integritas, seorang Panwas harus memiliki integritas yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Penguasaan materi pengawasan tidak akan efektif, apabila tidak disertai dengan integritas yang tinggi. Problem yang selama ini menyelimuti dan menghantui bangsa ini adalah integritas. Integritas seakan menjadi barang langka dan mahal dalam laku anak bangsa. Dalam bahasa agama, kita menginginkan Panwas yang berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah.

Kedua, kapabilitas, artinya seorang Panwas harus memahami regulasi. Seperti  menguasai materi dan strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, politik dan perundang-undangan mengenai pemilu, serta mengetahui detail-detail setiap permasalahan dan solusi mengatasinya. Bagaimana mungkin Panwas akan mengawasi pertandingan, bila Panwas sendiri tidak menguasai dan memahami regulasi pertandingan.

Ketiga, netralitas. Salah satu tugas penting Panwas adalah menjadi pengadil yang bijak dan tidak berpihak. Artinya seorang Panwas harus menjaga netralitas dalam mengawasi lalu lintas pemilihan kepala daerah. Bertindak dan berlaku memihak kepada salah satu pihak, hanya akan menjadi bumerang bagi Panwas. Ujungnya netralitas menjadi bias dan independensi Panwas menjadi mati.

Keempat, akuntabilitas, seorang Panwas harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk dan keputusannya kepada instansi yang lebih tinggi, seperti Bawaslu dan tak kalah paling penting kepada publik, baik secara politik maupun secara hukum. Artinya Panwas bekerja akan diawasi oleh institusi di atasnya dan publik, sehingga pekerjaan-pekerjaan pengawasan tersebut harus terukur dan berjalan dalam koridor hukum dan peraturan yang menjadi aturan atau panduan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Kini, di tengah ramainya penjaringan Panwas di beberapa daerah di Indonesia dalam menyongsong Pilkada serentak 2015, memunculkan ekspektasi publik akan lahirnya Panwas yang memiliki kompetensi mumpuni. Tidak saja mumpuni dalam administrasi pengawasan, tapi juga berkualitas dalam ranah integritas, netralitas dan akuntabilitas.

Menjadi sebuah pekerjaan yang akan menuai konflik dan polemik, bila Panwas diisi oleh individu-individu yang hanya memahami regulasi tapi lemah pada aspek yang lain. Artinya Panwas akan mudah diintervensi, hilang independensi dan menjadi pengadil yang tidak adil. Ujung-ujungnya Panwas hanya melekat pada nama, bukan pada laku dan tindakannya sebagai pengawas lalu lintas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota.

Untuk itu, mencari individu-individu yang memiliki karakter di atas bukanlah pekerjaan ringan dan mudah, apalagi di tengah minimnya individu yang berkualitas yang mau terjun dalam dunia pengawasan penyelenggaran pemilihan kepala daerah, termasuk di daerah Riau. Sebab berkaca pada penjaringan sebelumnya, masih kurangnya animo masyarakat menjadi panitia pengawas pilkada.

Semoga dengan dibukanya penjaringan Panwas pemilihan bupati/wali kota di berbagai daerah di Indonesia menjelang Pilkada serentak 2015 ini, termasuk di lima kabupaten di Riau, yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, Pelalawan dan Siak akan lahir Panwas yang berkualitas dan berintegritas. Akhirnya akan berperan dalam mewujudkan perjalanan pemilihan pemimpin daerah secara universalitas (universality), kesetaraan (equality), kebebasan (freedom), kerahasiaan (secrecy) dan transparansi (transparency). Alhasil, akan lahir pemimpin daerah yang tidak hanya legitimate di mata publik tapi juga di mata hukum.***


Suhardi
Tim Seleksi Panwas Pilkada Kabupaten di Provinsi Riau 2015 Editor : Rindra Yasin