Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia baru-baru ini membuat kebijakan kontraproduktif dengan kebebasan pers. Lembaga tersebut secara sepihak memblokir sejumlah situs yang dituduh penggerak atau simpatisan radikalisme versi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketakutan berlebihan terhadap media Islam, berkaitan dengan adanya segelintir WNI yang hijrah ke Timur Tengah bergabung dengan kelompok ISIS. Sikap Islamophobia di dalam negara dengan penduduk muslim terbesar.
Model pemberedelan media oleh pemerintah pernah populer dilakukan Departemen Penerangan pada masa Orde Baru. Terutama terhadap media-media yang kritis terhadap pemerintah. Luka sejarah pers pada masa lalu bisa terbuka lagi bila kebebasan menyampaikan informasi melalui media massa kembali dibungkam. Publik pun akan menganggap Kemenkominfo sebagai reinkarnasi Departemen Penerangan.
Menghadapi arogansi Kemenkominfo terhadap media-media Islam itu, Netizen melayangkan protes di dunia maya. Tagar #KembalikanMediaIslam pun menjadi trending topik di Twitter. Sebagian besar Netizen protes karena kebijakan itu terkesan membabibuta, tanpa cek dan ricek serta mengabaikan mekanisme verifikasi. Sebab dari 19 situs yang diblokir banyak yang berupa situs dakwah, media online netral, bahkan anti ISIS.
Wajar saja publik marah dan mengecam pemerintah yang semena-mena memberangus media informasi. Tanpa memilah mana situs liar dan mana media massa, sebab urusan media siber bukan hanya menjadi domain Kemenkominfo tapi juga Dewan Pers. Untuk itulah Kemenkominfo harus lebih hati-hati menerima pesanan dari lembaga lain terkait dengan persoalan media siber. Sebab Indonesia selain memiliki UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga masih mengakui UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
Pembredelan sejumlah situs Islam tersebut jelas melanggar kebebasan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Pers: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.
Dalam pedoman pemberitaan media siber, Dewan Pers pun menegaskan bahwa keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Dari regulasi tersebut terlihat bahwa penutupan situs berita yang dilakukan Kominfo sudah bertentangan dengan UU Pers. Maka pantaskah Kemenkominfo menyamakan situs berita (apalagi media Islam) dengan situs pornografi yang bisa seenaknya diberangus?
Media Baru
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selalu diikuti oleh berkembangnya bentuk baru industri media. Saat ini memang yang sedang menjadi tren adalah industri media siber yang berbasis pada teknologi internet.
Bagian dari media baru (new media) menonjolkan interaktivitas dan lintas batas, mengubah model komunikasi massa yang linier menjadi dua arah. Pakar komunikasi massa Denis McQuail (2011) menyebutkan bahwa salah satu perubahan pada media baru adalah terjadinya pemisahan dan pengaburan dari ?lembaga media?.
Pengaburan lembaga media tersebut secara kontekstual bisa digunakan untuk melihat semakin banyaknya media siber yang dimiliki oleh individu bukan lembaga. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan identitas anonim. Namun bukan berarti situs anonim selalu menyebarkan pesan negatif. Banyak juga blog yang berisi informasi bermanfaat bagi khalayak. Bahkan perkembangan jurnalisme warga (citizen journalism) tak lepas dari berkembangnya media baru.
Dengan adanya media baru sumber informasi yang tersedia semakin beragam. Informasi-informasi tersembunyi yang tidak terkaver media mainstream bisa kita peroleh. Beragam kreativitas pun muncul di sana, terutama berkaitan dengan dunia jurnalisme, penulisan kreatif, desain dan fotografi. Hak publik untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi tersebut mulai terancam oleh arogansi Kominfo yang memiliki kuasa atas dunia maya di Indonesia.
Penulis mencoba mengakses beberapa situs yang sebelumnya masuk daftar blokir Kemenkominfo, tapi pada Selasa (31/3) sebagian kembali bisa dibuka. Beberapa situs sampel memiliki identitas, alamat/kontak dan struktur redaksi yang jelas, mengindikasikan suatu situs berita atau media jurnalistik. Salah satunya Hidayatullah.com (Kelompok Hidayatullah Media) yang secara terang menyebut sebagai portal berita nasional dan internasional mengusung motto ?mengabarkan kebenaran?.
Bila melihat contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa Kominfo memang mengabaikan verifikasi dalam menanggapi permintaan dari BNPT. Bahkan Kominfo terkesan tidak melakukan prosedur ilmiah dan bersikap tidak profesional sebagai lembaga pemerintah. Kalau hal ini dibiarkan semakin memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan yang semakin banyak tersandung konflik dan kasus.
Seharusnya sebelum memutuskan memblokir suatu situs Kominfo melakukan hal-hal berikut:
Pertama, melakukan analisis konten situs-situs yang dilaporkan apakah banyak mengandung informasi yang bersifat radikal atau tidak.
Kedua, melakukan analisis wacana untuk melihat bingkai realitas dan konstruksi pesan situs-situs tersebut sehingga dapat memilah antara situs dakwah dan situs radikal.
Ketiga, bila ditemukan pelanggaran perlu dilihat apakah situs tersebut milik individu sehingga bisa dijerat UU ITE atau situs berita terlembaga yang harus melalui Dewan Pers.
Menghadapi arogansi Kemenkominfo selayaknya organisasi pers seperti PWI, AJI dan lainnya membuat penyataan sikap atas nama kebebasan pers. Mendesak pemerintah supaya Kemenkominfo tidak overlapping dengan Dewan Pers dalam membuat kebijakan terkait media siber. Sebab bisa saja ke depan Kominfo semena-mena memblokir situs berita seperti detik.com, merdeka.com, atau lainnya, atas laporan dari lembaga tertentu meskipun dengan alasan yang bias.***
M Badri
Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau Editor : Rindra Yasin