Plt dalam Sistem Pemerintahan (1)

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 6 April 2015 | 11:01 WIB
Dalam sistem Pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan daerah yang keberadaannya diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemen UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B. Seperti dinyatakan oleh Kertapradja (2010;3) bahwa; Penjelasan Pasal 18 lama dihapuskan, dan semangatnya dimasukkan kepada pasal-pasal dan ayat-ayat baru. Amandemen tersebut intinya menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah terdiri dari unsur pemerintah daerah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta dibantu dengan perangkat daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa; Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan daerah otonom. Oleh karena itu, suatu daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Kepala daerah provinsi disebut dengan gubernur, kepala daerah kabupaten disebut dengan bupati. Sedangkan kepala daerah kota disebut dengan wali kota. Sehingga seorang kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. (lihat Pasal 59 UU Nomor 23 tahun 2014).

Apabila seorang kepala daerah berhalangan sementara atau diberhentikan sementara oleh pemerintah dalam hal ini presiden melalui menteri dalam negeri, maka untuk melaksanakan tugas-tugas kepala daerah tersebut ditunjuk ”pelaksana tugas kepala daerah” oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Seperti diatur pada Pasal 65 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa; Dalam hal kepala daerah menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”.

Namun implementasinya, dalam penyelenggaraan kewenangan dari pelaksana tugas kepala daerah terkadang tidak berjalan dengan mulus. Karena adanya berbagai persepsi terhadap keberadaan pelaksana tugas kepala daerah, seperti seorang pelaksanan tugas tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Pelaksana tugas tidak boleh melakukan pelantikan, serta tidak boleh membuat peraturan daerah dan lain sebagainya. Sehingga membuat ragu-ragu seorang pelaksana tugas kepala daerah menjalankan tugas-tugasnya dan pengambilan kebijakan. Kondisi ini tentunya akan berakibat ”pemerintahan daerah akan lumpuh” apabila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut.

Merujuk kepada arti kata dan konsep dari istilah ”Pelaksana Tugas”, maka dapat diartikan bahwa; pelaksana tugas adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepadanya sesuai dengan persyaratan  jabatan, yang bersifat sementara sampai adanya penetapan baru dari pemerintah tentang kepala daerah. Oleh karena itu, seorang pelaksana tugas kepala daerah dapat dan harus melaksanakan tugas seorang kepala daerah, tugas kepala daerah telah diatur pada Pasal 65 UU Nomor 23 tahun 2014, yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas. Pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Kedua, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD lepada DPRD untuk divas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Keempat, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Kelima, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Ketujuh, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, seorang pelaksanaan tugas kepala daerah dapat melaksanakan ketujuh tugas kepala daerah tersebut di atas. Karena logikanya pelaksana tugas kepala daerah tidak lain merupakan orang yang ditunjuk secara sah untuk melaksanakan tugas-tugas seorang kepala daerah, kecuali tugas keenam yaitu mengangkat wakil kepala daerah, karena pelaksana tugas kepala daerah masih tetap berkedudukan pada jabatan wakil kepala daerah, hal ini apabila pelaksana tugas yang ditunjuk ádalah wakil kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepala daerah tersebut, maka kepada kepala daerah diberikan kewenangan, seperti diatur pada pasal 65 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, yang dinyatakan bahwa; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat diperlukan oleh daerah dan/atau masyarakat dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***


Rahyunir Rauf
Dosen  Ilmu Pemerintahan UIR Editor : Rindra Yasin