Untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara khususnya di ruang udara wilayah Indonesia tidaklah mudah. Misalnya dalam mengawasi pesawat yang ke luar masuk wilayah Indonesia. Tidak hanya cukup dipasang peralatan radar dan alat komunikasi saja. Tentu diperlukan juga adanya kewibawaan negara dengan menunjukan bahwa negara kita ini mempunyai kekuatan militer yang tangguh dan siap menjaga serta mempertahankan setiap jengkal tanah air negara Indonesia dari serangan musuh.
Menjaga di perbatasan untuk mencegah masuknya pesawat tanpa adanya izin ke wilayah NKRI (black flight) sangat penting. Dari sinilah penyusup masuk. Idonesia mempunyai sumber daya manusia (SDM) dan peralatannya yang masih belum memadai dibandingkan Singapura yang sudah lebih maju melayani penerbangan sehingga demi untuk keselamatan penerbangan atau Flight Information Region (FIR) Indonesia, Pemerintah Indonesia membuat surat Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura. Isinya menyerahkan sistem navigasi dan juga wilayah ruang udara Indonesia yang sebagiannya berada di Provinsi Kepri, Riau dan Babel kepada Singapura.
Perjanjian ini sudah berjalan 18 tahun. Sekarang sudah terciptanya kelancaran lalu lintas pesawat udara di FIR Indonesia yang diserahkan ke Singapura. Tetapi bagi bangsa Indonesia ini justru sangat tidak menguntungkan dalam konteks sebagai bangsa yang besar dan merdeka yang seharusnya negara manapun tidak boleh ikut campur tangan mengurusi wilayahnya. Apalagi sampai harus menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia.
Menurut penulis, saat pengelolaan FIR Indonesia diserahkan kepada Singapura semua penerbangan harus tunduk termasuk milik Indonesia baik sipil maupun militer maka negara Indonesia sebagai pemilik wilayah ruang udara akan dirugikan di kemudian hari. Ini dikarenakan pertama, di kawasan FIR Indonesia yang dikuasai Singapura akan memulai menimbulkan benih ketegangan dan kecurigaan oleh pemerintah Indonesia maupun TNI karena akan terjadi berbeda kepentingan. Menurut Singapura ada suatu penerbangan dilihat dari aspek ekonominya sangat menguntungkan tetapi bagi Indonesia sangat membahayakan dilihat dari aspek pertahanan dan keamanan negara.
Kedua, wilayah ruang Indonesia akan terus dieksploitasi oleh Singapura seperti melakukan kegiatan penerbangan dalam misi tertentu sampai kegiatan pengintaian kekuatan militer milik TNI melalui udara ataupun menjadikan FIR Indonesia sebagai tempat militer pesawat tempur milik Singapura atau sekutunya negara lain dikarenakan ketiadaan kewenangan dan lemahnya kekuatan pengamanan di perbatasan.
Ketiga, mungkin saja oleh Singapura disengaja membiarkan bangsa Indonesia masih belum mampu mengelola FIR Indonesia untuk sebagai strategi jangka panjangnya dan nantinya akan digunakan untuk mengklaim bahwa wilayah udara sebagai miliknya. Ingat sejarah yang paling kelam pernah terjadi bagi Bangsa Indonesia adalah kekalahan Indonesia dari klaim Malaysia (2004) di Mahkamah Internasional harus kehilangan kepemilikan Pulau Sepadan dan Pulau Ligitan dikarenakan negara Indonesia sebagai pemiliknya dianggap, tidak mampu dan lalai untuk mengurus wilayahnya.
Fakta di lapangan soal mencegah black flight masuk ke wilayah Indonesia, TNI AU walaupun berhasil mengusir atau pemaksaan mendarat tetapi tenyata tersandera karena setiap melaksanakan misi penegakan hukum udara harus memberitahukan dulu. Bahkan harus meminta izin terbang kepada Singapura. Ini menjatuhkan kewibawaan TNI AU karena harus tunduk kepada perintah Singapura di negaranya sendiri.
Untuk itu penulis memberikan saran kepada Presiden Jokowi harus berani dan tak perlu takut membuat keputusan mengambil kembali pengelolaan FIR Indonesia yang pernah diserahkan kepada Singapura dengan cara meninjau ulang lagi Surat Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996. Karena sekarang Negara Indonesia sudah mempunyai dukungan SDM dan peralatan cukup memadai siap mengelola FIR Indonesia dan juga adanya dukungan kekuatan militer TNI AU yang terlatih dan canggih.
Mudah-mudahan saja dengan dicabutnya Surat Keputusan Presiden, tidak ada lagi campur tangan negara manapun untuk mengurusi wilayah NKRI. Apalagi menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia. Ini harga mati. Ingat pesan Presiden RI Soekarno dalam pidato heroiknya: Bangsa Indonesia bukan bangsa tempe tidak mau diinjak-injak oleh bangsa lain. Selamat HUT TNI AU ke-69, 9 April. Semoga tetap jaya.***
Tri Leksono
PNS Pemkab Bengkalis Editor : Rindra Yasin