Revitalisasi Kearifan Lokal (1)

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 13 April 2015 | 10:44 WIB
Salah satu ironi dari perkembangan peradaban manusia adalah, pembangunan dan modernisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kehidupan manusia, termasuk masyarakat adat, tetapi justru lebih sering keberadaan tanah adat dan masyarakat menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi tersebut. Lebih ironis lagi, tanah dan masyarakat menjadi korban dari cara pandang antroposentrik dan kebijakan pemerintah sejak kolonialisme hingga era pemerintahan saat ini.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor: Pertama, ideologi pembangunan tidak memasukkan kearifan lokal terutama menyangkut tanah adat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian kekayaan sosial-budaya sebagai bagian integral dari seluruh program pembangunan. Dalam ideologi developmentalisme tradisionalisme adalah lawan dari modernisasi sehingga semua yang tradisional, termasuk tanah adat kekayaan budaya dan kearifan lokal dianggap tidak adaptif dalam perkembangan zaman.

Kedua, kesalahan persepsi masyarakat yang menganggap masyarakat adat sebagai perusak lingkungan hidup yang harus disingkirkan atau direlokasi demi menyelamatkan lingkungan hidup. Padahal, justru masyarakat adat adalah penjaga lingkungan hidup dari serbuan dan pengrusakan oleh masyarakat luar, masyarakat pendatang. Ketiga, alam hanya dilihat dari segi nilai ekonomisnya, sehingga dilepaskan dari seluruh nilai ekologis, politis lokal, sosial, budaya, spiritual dan moral yang terkait dengan tanah adat dan kehidupan masyarakat adat di sekitamya. Keempat, modernisasi dan kemajuan peradaban dilihat dan diukur terutama berdasarkan kualitas fisik-ekonomis-kapitalistik. Tanah adat beserta kekayaan dan nilai budaya, sosial, spiritual, dan moral yang melekat pada dan dimiliki masyarakat adat dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis bagi modernisasi dan kemajuan peradaban.

Untuk menyelamatkan tanah adat dan kearifan lokal harus kembali ke nilai-nilai etika masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dijamin oleh pihak pemerintah. Harus ada komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak tanah adat masyarakat adat beserta seluruh kearifan tradisionalnya. Melalui pendekatan paradigma eco-culture ini untuk menyelamatkan keberadaan tanah adat beserta seluruh kekayaan dan kearifan tradisionalnya, melainkan juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh kesalahan cara pandang dan perilaku masyarakat yang berparadigma antroposentrik.

Komitmen politik dan moral ke arah itu telah muncul dan disepakati dalam ber-bagai forum dan oleh berbagai kelompok intemasional. Komitmen politik dan moral ini muncul bersamaan dengan mengemukanya isu lingkungan hidup di satu pihak dan meningkatnya kesadaran mengenai nilai kearifan tradisional di pihak lain. Krisis ekologi sekarang ini tidak saja menimbulkan kritik tajam terhadap paradigma antroposentrik. Krisis ekologi juga menimbulkan kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan tradisional, etika masyarakat adat. Oleh karena itu, hak-hak tanah adat masyarakat adat harus diakui dan dijamin demi menyelamatkan kearifan dan etika masyarakat adat lokal.

Dalam buku Cultural and Spiritual Values of Biodiversity (2010) dapat ditemukan banyak sekali pernyataan atau deklarasi mengenai hak-hak masyarakat adat. Hal yang paling menonjol adalah, tuntutan tentang perlindungan atas hak-hak masyarakat adat yang merupakan sebuah kecenderungan global yang perlu diapresiasi. Dari fenomena dan observasi lapangan ditemukan lemahnya dasar hukum dan perlindungan politik terhadap hak-hak tanah adat dan masyarakat adat. Di tengah maraknya deklarasi-deklarasi penyelamatan lingkungan ada kecenderungan globalisasi untuk melupakan eksistensi tanah adat masyarakat adat beserta hak-haknya.

Sedangkan di sisi lain, di tengah upaya pembangunan ekonomi nasional, yang terutama bertumpu pada sumber daya alam, tidak ada implementasi dalam bentuk perlindungan hukum nasional yang signifikan terhadap tanah adat dan masyarkat adat lokal.***


Husni Thamrin
Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan Unri Editor : Rindra Yasin