Berharap Krisis Listrik Riau Teratasi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 18 April 2015 | 08:01 WIB
RIAU punya kenangan buruk soal listrik. Empat atau lima tahun lalu, listrik padam bisa melebihi jadwal makan obat. Durasi padamnya juga parah. Sampai seharian. Pekikan masyarakat dan dunia usaha seolah-olah diabaikan PT PLN saat itu. Tidak hanya listrik padam, daftar tunggu rumah yang ingin dialiri listrik juga banyak jumlahnya.

Akibat dari persoalan krisis listrik seringkali berujung aksi demonstrasi. Bukan sekali dua, tapi sering, hingga sudah menjadi persoalan nasional. Malah pernah terjadi di Kabupaten Meranti, di mana Kantor PLN diancam akan dibakar oleh masyarakat yang tidak lagi listrik selalu padam.

Saat itu PLN menyatakan ketidakberdayaannya. Kapasitas PLTA Koto Panjang 114 megawatt tidak memadai. Pembangkit kecil lainnya juga tidak mencukupi. Interkoneksi dari Sumbar dan Sumut juga tidak memberi solusi. Dua provinsi itu katanya juga mengalami krisis listrik, walau tidak separah yang dialami Riau. Sebenarnya kalau ingin coba memahami, wajar jika dulunya PLN memadamkan listrik secara bergilir karena kapasitas listrik yang terbatas itu. Pertumbuhan rumah dan bisnis tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik.

Jawaban akhir mengatasi krisis listrik Riau yang diberikan PLN pada waktu itu hanya satu, Riau harus memiliki tambahan pembangkit listrik baru. Maka digagas dan direalisasikan pembangunan pembangkit baru. Pemerintah pusat dan daerah share anggaran. Pusat membangun, Pekanbaru anggarkan untuk pembebasan lahan. Tahun 2011 mulai dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ditetapkan di Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kapasitasnya 2x110 megawatt.

Kondisi saat ini, PLN Wilayah Riau menyebut listrik yang dikonsumsi Riau saat ini sebesar 528 megawat. Pasokan bila digabung seluruh pembangkit listrik seluruh Riau, kecil dan besar hanya 404 MW. Artinya masih kekurangan 124 MW. Kekurangan itu masih diisi oleh interkoneksi dari provinsi tetangga, Sumbar atau Sumut. Jika satu unit PLTU Tenayan Raya (110 MW) beroperasi sesuai rencana Desember nanti, defisit akan berkurang. Apalagi bila satu unit lagi beroperasi pertengahan 2016, mungkin daya terpasang akan melebihi keperluan listrik Riau atau surplus.

Di sisi lain, banyak rumah di kota sampai ke pelosok desa yang belum dialiri listrik. Banyak dusun, kampung yang masih belum tersentuh listrik PLN. Malah ada yang bertanya apakah mereka masih dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena merasa gelap sepanjang masa sejak zaman penjajahan. Jika rumah, desa, dusun itu semuanya dialiri listrik, apakah masih surplus?

Tidak itu saja. Pertumbuhan rumah dan bisnis di Riau ini cukup pesat. Riau menjadi daerah dengan pertumbuhan tinggi di Indonesia, mencapai 7 persen pertahun. Bisnis perumahan ekspansi dari segala sudut. Perusahaan baru berdiri tiap hari.

Berapa lama surplus ini akan bertahan. Atau hanya hitungan bulan, surplus ini langsung menjadi minus atau defisit. Belum ada rencana yang riil tentang pembangunan pembangkit listrik yang baru. Kota Pekanbaru mewacanakannya. Tapi agaknya masih jauh panggang dari api. Masih banyak regulasi dan anggaran yang harus dilalui.

Tidak sampai di situ saja dan ini yang paling penting. Selesainya PLTU Tenayan Raya akan masuk jaringan interkoneksi dengan daerah lain di Sumatera. Secara teknis memang seperti itu. Tapi apakah secara kebijakan ada prioritas bagi Riau. Pembangkit berada di Riau dan tentunya tidak logis jika justru Riau nantinya yang mengalami defisit.

Berkaca masa-masa krisis listrik lalu, memang bukan Riau saja yang mengalami. Tapi karena berharap pasokan listrik dari daerah lain, Riau yang mengalami krisis paling parah masa itu. Rencana ke depan dan kebijakan jaminan prioritas bagi Riau ini yang harus dipertegas.*** Editor : Rindra Yasin