Menggugat "Prestasi" Prostitusi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 29 April 2015 | 14:31 WIB
AKHIR-akhir ini publik Tanah Air dikejutkan dengan terbunuhnya pekerja seks komersial (PSK) via online, Deudeh alias Tata Chubby. Ini menunjukkan bahwa prostitusi semakin hari semakin menjadi-jadi di bumi pertiwi. Dulu, lokasi prostitusi identik dan ditawarkan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, panti pijat, warung remang-remang atau lokalisasi. Kini, medannya sudah merambah ke dunia maya, dan ironisnya pelaku tidak lagi malu-malu menjajakan “dagangannya” secara terang-terangan dan terbuka.

Perilaku dan geliat prostitusi saat ini menunjukkan “prestasi” yang luar biasa. Bahkan menurut perhitungan Biro Riset Infobank, nilai transaksi prostitusi per bulan sekitar Rp5,5 triliun. Angka itu berdasarkan asumsi jumlah PSK di Indonesia sekitar 193.000-272.000 orang yang dikeluarkan beberapa lembaga seperti United Nations Development Programme (UNDP), dinas sosial, dan Komisi Penanggunalan AIDS (KPA). Jumlah ini belum termasuk pelaku prostitusi yang dikelola secara mandiri dengan berbagai modus operandi. Salah satunya yang teranyar, melalui media online.

Kemajuan prostitusi ini dilihat dari satu sisi adalah prestasi, sebab prestasi menurut WS Winkel (1996) adalah bukti usaha yang telah dicapai. Artinya tujuan kesenangan dan materi yang mereka inginkan telah tercapai. Akan tetapi, itu adalah prestasi yang membuat publik khawatir akan kemajuannya. Prestasi negatif ini harus dihambat perkembangannya, kalau tidak akan berimplikasi terhadap jati diri bangsa.

Prostitusi sendiri bukanlah hal baru, kehadirannya sudah sedemikian menyejarah dan hampir setiap peradaban umat manusia tidak luput dari prostitusi. Harus diakui menghilangkan prostitusi hingga titik nol menjadi pekerjaan yang hampir mustahil, tetapi menghambat laju dan daya pengaruh terhadap anak bangsa masih bisa dilakukan. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya menghambat prestasi prostitusi. Setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah.

Pertama, penindakan tegas terhadap pelaku prostitusi. Selama ini yang mendapat tindakan hanya mucikari kecil dan PSK “kadaluarsa”. Pelaku hanya dicatat identitasnya dan diharapkan untuk tidak melakukannya kembali. Sedangkan PSK high class, laki-laki hidung serta mafia prostitusi masih bebas berkeliaran tanpa ada sanksi hukum. Padahal, tak jarang keberadaan pelaku prostitusi awalnya karena dijebak atau masuk dalam lingkaran mafia prostitusi. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Arist Merdeka Sirait, bahwa terdapat sekitar 40.000 sampai 70.000 remaja perempuan Indonesia menjadi korban perdagangan seksual setiap tahun.

Kedua, peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu alasan klasik orang terjun ke dunia prostitusi adalah tuntutan ekonomi. Mereka tidak memiliki mata pencaharian untuk menutupi keperluan hidupnya sehari-hari. Apalagi di tengah dunia hedonisme yang mengagungkan materi dan fisik. Realitas ini harus menjadi catatan pemerintah, untuk membuat kebijakan yang solutif terhadap kompleksnya masalah prosititusi.

Ketiga, pembinaan moralitas generasi bangsa. Modernisasi telah membuat generasi saat ini tidak lagi menempatkan moralitas pada posisi penting. Sehingga pergaulan bebas dan melakukan hubungan seks pranikah menjadi hal yang biasa. Berdasarkan catatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 46 persen remaja usia 15-19 tahun sudah pernah melakukan hubungan seksual. Bahkan data sensus nasional menunjukkan 48-51 persen perempuan hamil adalah remaja.

Keempat, membina keluarga dengan nilai-nilai agama. Persoalan yang menghinggapi keluarga menjadi salah satu penyebab anak-anak rentan melakukan tindakan amoral, yang berujung pada prostitusi. Apalagi di zaman yang sekuler, di mana agama mulai tersisih, ukuran baik buruk menjadi relatif dan batas-batas patokan moral menjadi nisbi. Untuk itu membangun institusi keluarga harmonis dan menanamkan nilai agama menjadi penting dalam menghambat perilaku-perilaku yang berpotensi ke arah seks bebas.

Kelima, mengurangi dampak media. Pengaruh media yang bebas dan memberikan tontonan yang penuh dengan kehidupan yang hedonistik serta berbau pornografi, menjadi penyumbang menjamurnya moral permisif terhadap generasi saat ini. Hal ini didukung oleh kemudahan internet, yang memuat konten-konten pornografi dan itu sangat mudah diakses oleh remaja-remaja bahkan anak-anak. Seperti menonton video porno dan video game yang berunsur seks melalui handphone.

Maraknya modus prostitusi saat ini, membuat publik terutama orang tua merasa takut dan khawatir anak-anak mereka terjebak dalam lingkaran prostitusi, atau minimal dalam pergaulan bebas. Apalagi lagi menurut laporan Joint of United Nations programme  menyatakan bahwa angka orang dengan HIV di Indonesia meningkat hampir 50 persen dari tahun 2008  sampai sekarang. Sebagian besar penularannya melalui hubungan seksual.

Untuk itu sudah saatnya bangsa ini memikirkan moralitas anak bangsa, sebab membangun infrastrukur tanpa membangun moralitas anak bangsa, kita hanya akan menunggu bangsa ini hancur dan keropos karakter kebangsaannya. Dan akhirnya “prestasi” prostitusi menjadi prestasi yang akan mendagradasi nilai-nilai suci agama dan budaya bumi pertiwi.***


Suhardi
Pegawai Negeri Sipil di Kemenag Riau Editor : Rindra Yasin