Ironi Pendekar Anti-Korupsi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 6 Mei 2015 | 11:18 WIB
KORUPSI menjadi kata yang sangat populer dan akrab di telinga rakyat Indonesia pasca reformasi. Korupsi telah menjadi musuh nomor satu bangsa. Bahkan termaktub dalam Tap MPR Nomor XI/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi. Tekat untuk melawan penyakit korupsi kian nyata dengan dibentuknya lembaga superbody, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kelahiran KPK menjadi oase di tengah hausnya rakyat akan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Sebab, selama ini perlawanan korupsi hanya dilakukan pada tataran teori, konsep serta ajakan. Kalaupun ada, itu hanya menyangkut kasus-kasus kecil dan tidak menyentuh akarnya. Seiring perjalanan KPK, harapan itu kian hari kian menjadi nyata. Sosok-sosok yang selama ini yang tidak tersentuh hukum, satu persatu dijerat KPK dan menginap di ‘’hotel prodeo’’. Mulai dari bupati/wali kota, gubernur, menteri, jenderal, anggota DPR,  pengusaha, sampai ketua lembaga lembaga tinggi negara.

Keberhasilan KPK menangkap pelaku-pelaku besar korupsi, sontak menjadikan KPK menjadi lembaga yang ditakuti koruptor dan menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang mendapat kepercayaan (trust) tinggi dari publik. Komisioner KPK dan penyidik-penyidik KPK menjadi pendekar pemberantasan korupsi yang diidolakan publik. Mengusik dan menyentuhnya, akan berhadapan langsung dengan rakyat. Terbukti ketika peristiwa Cicak versus Buaya, rakyat bersama-sama mendukung KPK. Terakhir  kasus yang melanda pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjajanto (BW), rakyat masih menunjukkan pembelaan terhadap pendekar antikorupsi.

Tak ubahnya seperti cerita dalam dunia persilatan, pemberantasan terhadap korupsi mulai menampakkan perlawanan. Awalnya perlawanan terhadap lembaga antirasuah ini ditunjukkan dengan cara malu-malu. Kemudian tanpa tedeng aling-aling, dipertontonkan secara kasat mata di depan publik. Hasilnya, satu persatu pendekar antikorupsi, terkapar dan jatuh serta hilang kesaktiannya.

Semuanya bermula dari Antasari Azhar yang sampai saat ini, kasus yang melilitnya masih menuai kontroversi. Kemudian berlanjut dengan penahanan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tak sampai di situ, perlawanan terus ditunjukkan dengan ditetapkannya Abraham Samad (AS) dan Bambang Wijayanto (BW) sebagai tersangka dengan kasus-kasus yang tidak urgen. Bahkan terkesan dicari-cari. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebutnya sebagai kasus mala prohibita bukan mala in se. Tak sampai di situ saja, beberapa penyidik KPK terancam dipidana dengan sangkaan  kepemilikan senjata ilegal. Terakhir penangkapan penyidik terbaik KPK Novel Baswedan.

Rentetan-rentetan perlawanan terhadap pendekar antikorupsi menjadi peristiwa yang mengkhawatirkan belakangan ini. Kalau tidak segera diselamatkan, akan menjadi stigma negatif di masyarakat, bahwa pendekar antikorupsi, umurnya singkat dan mudah dikalahkan. Kalau lah asumsi ini benar, akan sulit mengharapkan lahirnya pendekar anti korupsi yang kuat dan mumpuni. Dan sekali lagi Indonesia kembali menjadi negara yang diselubungi penyakit korupsi.

Untuk itu, aksi nyata harus dilakukan guna penyelamatan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Aksi nyata itu harus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus memberikan garansi bahwa tugas-tugas pemberantasan korupsi tidak boleh diganggu dengan bungkus legal formal dan prosedural, tapi sesungguhnya kriminalisasi. Garansi ini harus ditaati oleh lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Kedua, dukungan dari lembaga legislatif atau DPR. Sebagai wakil rakyat, DPR harus menyuarakan aspirasi rakyat dan menjadi garda terdepan dalam melawan korupsi. Bukan sebaliknya, dengan berbagai alasan malah membatasi langkah-langkah institusi pemberantasan korupsi. Seperti diam manakala pendekar anti korupsi terjerat kasus-kasus yang terkesan dicari-cari, atau mendegradasi kekuatan institusi seperti KPK dengan alasan perbaikan regulasi.

Ketiga, dukungan rakyat. Rakyat menjadi benteng terakhir bagi institusi dan pendekar anti korupsi untuk mengharapkan pertolongan. Sebab rakyat tidak memiliki kepentingan politik ganda. Satu-satunya kepentingan politik rakyat adalah murni untuk kepentingan dan perbaikan negara. Untuk itu bersatunya rakyat dalam melawan korupsi dan tidak mudah diadu domba menjadi sumber energi terkuat lembaga penegak hukum.

Korupsi bukanlah penyakit biasa dan ini sudah dimahfumi publik. Penyakitnya menyebabkan bangsa akan sulit bangkit dari pelbagai keterpurukan, seperti dalam sektor ekonomi. Samuel Huntington dalam Clash of Civilizations (1996) dan Lawrence E Harrison dalam Culture Matters (2000) malah menegaskan bahwa budaya korupsi menjadi penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat.

Untuk itu sudah saatnya pendekar antikorupsi mendapat pertolongan dan apresiasi dari negara dan rakyat. Sebab, perjuangannya bukan untuk dan atas nama pribadi, tapi untuk menyelamatkan negeri. Semoga apa yang terjadi pada pendekar antikorupsi tanah air akhir-akhir ini, bukanlah ironi bagi perlawanan terhadap korupsi. Wallahu’alam.***


Suhardi
Alumnus Universitas Kebangsaan Malaysia Editor : Rindra Yasin