Kesalahan Penataan (Ruang) Kota

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 7 Mei 2015 | 11:21 WIB
BERDASARKAN Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dicantumkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Undang-undang tersebut terasa sangat ideal di dalam upaya untuk mewujudkan penataan (ruang) kota di tanah air ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena mencakup tiga unsur vital yang saling berkelindan. Yaitu, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sayangnya, di dalam realitas sering dialami adanya kekeliruan, kekhilafan, keteledoran. Atau pun kesengajaaan yang  dalam hal ini dapat saya katakan sebagai  “kesalahan”  di dalam penataan ruang kota.

Sungguh mahal  harga (secara finansial atau pun non-finansial) yang harus ditebus akibat “kesalahan” penataan ruang kota.

Sebagai contoh adalah “kesalahan” di dalam penataan ruang transportasi kota yang meyebabkan kemacetan di jalan raya. Berapa harga yang harus dibayar akibat kemacetan yang dialami Kota Jakarta, Bandung, Surabya, Medan dan Pekanbaru? Tidak dapat tidak, kemacetan ini menimbulkan inefisiensi di dalam kehidupan kota; boros energi, boros waktu, tenaga dan biaya  serta meningkatkan sress dan tekanan jiwa pengguna jalan raya.  Contoh berikutnya adalah “kesalahan” di dalam penataan ruang kawasan resapan air  yang beralih fungsi untuk ruang komersial dan permukiman misalnya. Berapa harga yang harus digelontorkan untuk  mengatasi  banjir  kota akibat “kesalahan” penataan ruang tersebut dalam jangka panjang? Tidak hanya kerugian ekologi tetapi juga kerugian ekonomi dan sosial yang meyertainya. Masih banyak dapat diungkapkan sederet contoh lainnya.

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa “kesalahan” di dalam konteks penataan ruang kota, khususnya dari  tiga unsur utama penataan ruang; perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan Tata Ruang
Pada bahagian ini beberapa kesalahan utama yang dapat diperhatikan dalam konteks pembangunan kota di Riau adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan tata ruang yang tidak dilandasi oleh suatu kajian dan analisis yang sistematis dan profesional. Hal ini adalah di antara penyakit kronis yang melanda perencanaan pembangunan secara jamak di negara-negara berkembang. Di mana perencanaan pembangunan tidak diawali atau dilandasi suatu kajian dan penelitian yang seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non-teknisnya. Akibatnya kemudian menimbulkan berbagai permasalahan baru yang memang sebelumnya tidak diprediksi atau dikaji dengan seksama.

Secara umum, kota-kota di Indonesia pada dasarnya tidak dibangun berdasarkan kajian dan penelitian yang seksama di dalam penataan kota. Sebagian kota-kota di negeri ini adalah warisan dari kolonial, yang ditata hanya untuk kepentingan ekonomi-politik sesaat para penjajah ketika itu.  Sebagian kotanya lagi hanya tumbuh dan berkembang secara alamiah tanpa diawali konsep perencanaan yang matang karena ketiadaan ilmu dan pengalaman penataan kota yang dimiliki ketika itu.

Kita dapat perhatikan bagaimana kompleksitas dan rumitnya penataan ulang kembali Kota Jakarta, Bandung, Medan  dan Pekanbaru misalnya. Karena memang sedari awal tidak direncanakan penataannya untuk jangka panjang dengan mememperhatikan keserasian dan keharmonisan antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi.  Berbagai usaha dan pendekatan untuk mengatasi masalah kemacetan jalan raya dan banjir kota misalnya tidak kunjung menemui titik temu. Bertambah modern dan canggih justru masalahnya semakin kompleks dan menjadi-jadi. Ibaratnya sudah mengalami kejenuhan dan salah tata dari awal.

Kedua, adalah perencanaan tata-ruang yang diusung oleh suatu kepentingan segelintir elit, baik itu penguasa, legislatif atau pengusaha hitam. Perencanaan tata ruang jenis keduanya ini juga sangat rawan menimbulkan berbagai permasalahan rumit di kemudian hari, karena biasanya juga tidak mengedepankan kepentingan ruang untuk kemaslahatan publik di masa yang akan datang. Jikapun dilakukan kajian hanya sekedar lipstik dan bedak untuk menutupi maksud terselubung dibaliknya. Kemudian setelah lipstiknya pudar akan ketahuan jati diri dan keadaan yang sebenarnya.

Pemanfaatan Ruang
Dari sepek pemanfaatan ruang (alih fungsi lahan, pengabaian tata ruang), kesalahan yang dapat diperhatikan secara kasat mata adalah pengabaian tata ruang yang telah terdokumentasi secara pasti dalam rencana umum tata ruang kota (RUTRK)  dan rencana detail tata ruang kota (RDTR) atau undang-undang dan peraturan lainnya  yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang di negara ini. Kejadian ini sering disebut sebagai alih fungsi lahan.

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung misalnya, kemudian tiba-tiba beralih fungsi untuk kawasan komersial dan permukiman. Kejadian ini bisa dilegalkan oleh taring dan kuku kekuasaan melalui berbagai trik dan intrik secara hukum dan non-hukum, atau pun jelas terang-benderang menabrak hukum yang ada. Akibatnya, banyak ditemui distorsi antara rencana tata ruang yang terdapat pada dokumen RUTRK dan RDTR dengan bukti konkret nyata di lapangan.

Di Pekanbaru sebagai contoh adalah rencananya pembangunan Riau Town Square (Ritos) di lokasi eks kawasan Purna MTQ  Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Di mana berdasarkan dokumen tata ruang adalah termasuk kawasan lindung yang tidak diperkenankan untuk peruntukan komersial dan permukiman. Namun, karena adanya taring kekuasaan dan kepentingan tertentu, peraturan tersebut kemudian “digoyang” dan “diakali” dengan berbagai dalil dan alasan untuk pembenaran pembangunan Ritos tersebut, yang hingga kini tidak jelas kelanjutan pembangunanya. Contoh lainnya, silahkan dilihat dan perhatikan pada  dokumen RUTRK dan RDTR Kota Pekanbaru dengan kondisi nyata di lapangan. Contoh-contoh seperti ini jamak terjadi pada kota-kota lain dengan pola dan struktur yang beraneka warna.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bahagian terakhir yang cukup vital sebagai benteng dan penjaga gawang wibawa dan keperkasaan penataan ruang juga kerap jebol dan dihujani gol oleh kepentingan-kepentingan gelap yang samar dan kabur untuk memuaskan libido syahwat segelintir elit. Pisau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas begitu sindiran banyak pihak di dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk di dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Contoh sederhana misalnya adalah ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang minimalnya 30 persen dari keseluruhan lahan perkotaaan. Bagaimana pengendalian pemanfaatan RTH tersebut di Pekanbaru? Berapa banyak RTH yang tergerus menjadi ruang komersial, perdagangan dan permukmiman? Bagaimana tindakan yang diambil? Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang terbuka publik yang berganti fungsi untuk lahan parkir yang makin menjamur di Pekanbaru?  Pengendalian ruang pasar tradisonal yang beralih fungsi untuk pasar modern? Pengendalian ruang pembangunan ritel modern yang semakin mengepung Kota Pekanbaru? Sederet pertanyaan bernada serupa dapat untuk diungkapkan.

Distorsi antara dokumen yang tertera dalam RUTRK dan RDTR dengan kenyataan di lapangan, yang semakin menyesakkan dada para dosen dan mahasiswa perencanaan kota serta stake holder  terkait  yang peduli. Mau diapakan kota ini? Namun saya cepat teringat ucapan teman saya, seorang birokrat di Bappeda. “ Jangan terlalu risau kawan” ucapnya. Inilah fenomena yang ada di negara berkembang. Wallahu a’lam.***


Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau Editor : Rindra Yasin