Penjajahan Gaya Baru

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 8 Mei 2015 | 08:57 WIB
INDONESIA adalah negeri dengan kakayaan sumberdaya alam melimpah ruah. Namun sayangnya, kekayaan alam itu belum memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Sumberdaya alam dikuasai asing, utang luar negeri makin menggunung, jumlah pengangguran dan rakyat miskin makin banyak.

Neoliberalisme telah dijadikan pintu masuk penjajahan model baru (neo imperialisme). Beragam peraturan perundangan dibuat untuk memuluskan agenda-agenda penjajahan itu. Sebetulnya, sejak masa Orde Baru, Indonesia telah masuk dalam cengkeraman penjajahan gaya baru. Pascareformasi cengkeraman itu makin kuat. Berbagai model penjajahan tersebut dilegalisasi melalui peraturan perundangan.

Cengkeraman Baru  Cina
Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Cina antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, pembangunan jalan sepanjang 1.000 km, pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW. Cina juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya (Kompas.com, 25/4). Sebelumnya diberitakan, saat berkunjung ke Cina, Presiden Jokowi mendapatkan komitmen investasi yang besarnya mencapai 68,44 miliar dolar AS atau sekitar Rp882,87 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, lembaga keuangan Cina berencana memberikan pinjaman senilai 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp645 triliun kepada sejumlah BUMN. Sebesar 40 miliar dolar AS dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China untuk BUMN yang menggarap pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebesar 10 miliar dolar AS untuk PT PLN (Persero) demi membiayai pembangunan transmisi listrik dan pembangkit.

Itu baru sebagian saja. Masih ada bidang lain seperti infrastruktur lainnya, tambang, pembangunan smelter, pelayaran, transportasi dan sebagainya. Jika rencana itu berjalan mulus, maka Cina akan menguasai infrastruktur di negeri ini.

Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Cina harus dipertanyakan. Menurut dia, selama ini beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Cina acapkali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap 1. Pembangkit listrik yang dibangun Cina dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy Priatna, juga pernah mengatakan, proyek pembangkit listrik tahap I yang dikerjasamakan dengan Cina hampir 90 persen rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30 persen-50 persen saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Prancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75 persen-80 persen (Bisniskeuangan.kompas.com, 25/4).

Penjajahan Barat dan Timur
Dominasi proyek infrastruktur oleh Cina yang dimasukkan dan dijalankan melalui Jokowi itu akan membuat cengkeraman asing Timur menancap di negeri ini. Cengkeraman oleh Timur itu melengkapi cengkeraman oleh Barat yang sudah lebih dulu menancap kuat dan terus diperdalam. Sejak awal  orde baru, Barat terutama AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Secara politik dan kedaulatan, negeri ini dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung.

Hasil dari penjajahan gaya baru di era Orde Baru itu, pengelolaan berbagai sumberdaya alam khususnya di sektor hulu dikuasai asing. Mayoritas tambang, migas dan hutan negeri ini dikuasai asing.

Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai pesanan, permintaan atau bahkan perintah dari asing melalui IMF dan Bank Dunia. Hal itu melalui peraturan perundangan, mulai amandemen konstitusi hingga pembuatan berbagai undang-undang. Melalui Letter of Intent (LoI), IMF mendikte negeri ini untuk membuat berbagai undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dan sebagainya. Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Semua itu bisa dibaca di dalam dokumen LoI dan berbagai utang yang diberikan. Hasilnya, sistem di negeri ini betul-betul bercorak neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhirnya makin melempangkan jalan bagi penjajahan gaya baru (neoimperialisme) atas negeri ini.

Khusus di bidang ekonomi, negeri ini didekte untuk membuat berbagai UU bercorak neoliberal. Subsidi dihilangkan. BUMN dijual. Utang terus ditumpuk. Pajak terus ditingkatkan. Di sektor migas dan pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan, distribusi dan eceran) pun diliberalisasi. Barat (AS dan Eropa) betul-betul memanfaatkan itu untuk lebih mendominasi negeri ini khususnya di sektor pengelolaan SDA, finansial (perbankan, asuransi) dan sebagainya. Masih ada satu sektor yang belum dijarah oleh Barat, yaitu infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, dengan berbagai UU, sektor infrastruktur itu pun terbuka luas dan mudah dijadikan incaran. Dalam hal itulah, investor asing dari timur melihat kesempatan. Entah kebetulan atau tidak, keinginan itu seolah bersambut dengan ambisi Jokowi. Sekarang melalui apa yang baru diumumkan, asing timur mulai menancapkan kuku cengkeramannya atas infrastruktur negeri ini. Hal itu sangat berbahaya. Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dikuasai mereka, maka rakyat hanya menjadi obyek dan pasar. Meski asing itu dari Timur, bukan berarti mereka berbeda dengan asing dari Barat. Dengan alasan pengembalian investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang.

Bahaya Neo Imperialisme
Itulah yang juga ada di belakang investasi asing Timur (Cina dan Jepang) di bidang infrastruktur.  Ini akan melengkapi dominasi asing atas negeri ini. Akibatnya, hampir tak tersisa lagi bidang kehidupan negeri ini yang tidak didominasi asing. Dengan itu pula, penjajahan gaya baru atas negeri ini akan makin dalam. Tentu semua itu tidak boleh dibiarkan. Sebab, rakyat (khususnya kaum Muslim) diharamkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk bisa mendominasi dan menguasai kaum Mukmin. Allah SWT berfirman: “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin” (TQS an-Nisa’ [4]: 141).Wallahu a’lam.***


Muhammadun
Ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin