SUNGGUH menyedihkan. Ternyata ada ratusan perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning ini, tapi tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan provinsi ini, (Riau Pos, 12/5). Mengutip Ketua DPRD Provinsi Riau, Suparman, perusahaan-perusahaan tersebut meliputi perusahaan perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perusahaan lain yang mengeksploitasi sumber daya alam Riau untuk menggerakkan mesin-mesin perusahaan. Salah satu indikator perusahaan tidak memberikan kontribusi adalah saat perusahaan menggunakan perizinan perusahaan-perusahaan seperti ini diduga memanfaatkan izin yang diberikan tidak sesuai dengan semestinya.
Di tengah upaya Pempov dan pemkab/pemko menggerakkan semua potensi untuk mendongkrak pendapatan melalui PAD, pendapatan andalan masih didominasi oleh sektor pajak dan retribusi daerah. Padahal, ada ratusan perusahaan. Intinya, banyak perusahaan yang menguasai lahan di Riau, namun kontribusi yang diberikan sebagai timbal balik masih dirasa kurang.
Kontribusi yang diberikan perusahaan mestilah signifikan. Terutama untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang masih sangat memprihatinkan. Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Perawatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Nopriman, lebih dari 1.000 kilometer infrastruktur jalan utama di Provinsi Riau dalam kondisi rusak. Penyebabnya, tingginya volume kendaraan yang melebihi kapasitas kekuatan jalan, serta penggunaan teknologi pembuatan jalan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak tepat untuk struktur tanah lemah.
Terkait infrastruktur yang rusak parah ini, akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan jika semata-mata mengharapkan anggaran dari APBD. Bukankah perusahaan juga memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas usaha? Belum lagi dengan meningkatnya biaya transportasi, tingginya tingkat kecelakaan, keamanan, dan kenyamanan jika infrastruktur ini tidak segera diperbaiki.
Daerah ini juga perlu dana untuk membangun lebih banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan sehingga selayaknyalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah ini diajak tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan perusahaan, tapi juga daeah di mana sumber daya alamnya dieksplorasi. Bahkan, dirasa perlu agar pemerintah daerah dapat memberikan pressure agar royalti dari perusahaan terhadap daerah dapat ditingkatkan, sehingga daerah sebagai tuan rumah juga diuntungkan.
Dengan pressure untuk royalti yang lebih ideal diharapkan Riau sebagai daerah penghasil tidak terus menerus dijadikan “sapi perah” bagi kesejahteraan sekelompok orang lalu daerah ini pula yang menanggung dampak keberadaan perusahaan. Seperti infrastruktur yang hancur, tingkat urbanisasi yang tinggi, konflik perusahaan dengan penduduk lokal, dan efek sosial lainnya.
Kontribusi itu tentu saja tidak boleh diartikan oleh perusahaan sebagai upaya untuk menutup mata pemerintah atas kerusakan lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan tersebut. Terlebih jika SDA yang selama ini dieksploitasi hanya berorientasi jangka pendek dan bersifat transaksional. Tidak memikirkan dampak jangka panjang. Apalagi jika kontribusi ini dijadikan lahan korupsi antara perusahaan (pengusaha) dan pemerintah dalam menerbitkan perizinan kepada pengusaha untuk mengelola sumber daya alam. Jika hal itu yang terjadi, daerah ini, rakyatnya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan terhampar di atasnya, benar-benar telah dizalimi.*** Editor : Rindra Yasin