Jaminan Kesehatan dan Kegagalan Pasar

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 20 Mei 2015 | 08:39 WIB
PERDAGANGAN bebas dan  kompetisi  tak pelak lagi telah menjadi sistem yang dipilih dan dibangun oleh perekonomian global. Melalui perdagangan bebas, mekanisme pasar akan bekerja optimal dengan intervensi dan proteksi yang minim dari pemerintah. Sejalan dengan konsep laisses faire, frasa Prancis yang berarti biarkan terjadi.

Konsep yang berprinsip biarkan pasar bekerja dengan mekanismenya dan itu akan jauh lebih efisien dibandingkan melibatkan pemerintah. Namun, hal ini menuai kontra di berbagai negara belahan dunia. Penolakan yang berpijak pada opini bahwa perdagangan bebas hanya akan menguntungkan negara yang lebih maju dan siap secara sumber daya manusia dan infrastruktur.

Pasar yang digerakkan oleh mekanisme persaingan bebas idealnya membuat individu mendapatkan pelayanan dan barang kualitas terbaik serta dapat menentukan apa yang secara sosial diinginkan sesuai dengan kapasitasnya. Namun, perlu  digarisbawahi pasar bebas akan selalu dihantui dengan market failure (kegagalan pasar). Kegagalan yang disebabkan oleh adanya : asymetri information, eksternalitas, penyediaan barang publik dan kekuatan pasar. Kegagalan pasar akan menyebabkan perekonomian tidak efisien dan sumber daya tidak teralokasi dengan baik.

Dalam hal penyediaan dan pelayanan publik kegagalan pasar berarti akan ada kekosongan dan ketidakmerataan. Joseph E Stiglitz (Economics of Public Sector, 2000) mengatakan pasar akan menjadi tidak sempurna ketika private market gagal untuk menyediakan barang atau jasa meskipun biaya penyediaannya lebih rendah dari willingnes to pay konsumen. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu dasar kenapa penyediaan barang dan pelayanan publik di suatu negara seperti halnya jaminan kesehatan menjadi ‘kewajiban’ pemerintah. Pertimbangan lain yang menjadi dasar kenapa keperluan pelayanan kesehatan harus mendapatkan intervensi pemerintah terletak pada ciri utama pelayanan kesehatan yang unik yakni uncertainty, asymetry of information dan externalitas (Evans, 1984 dalam Hasbullah).

Uncertainty menunjukkan bahwasanya pelayanan kesehatan tidak bisa dipastikan baik waktu, tempat, lokasi maupun besarnya biaya yang diperlukan.  Ketidakpastian ini menimbulkan situasi individu akan sulit untuk menganggarkan biaya untuk keperluan medis. Mekanisme asuransi melalui pembagian resiko dengan membayar premi merupakan solusi dari ciri ini.

Asymetry of information menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara konsumen dengan penyedia. Penyedia pelayanan dalam memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas sehingga kemungkinan timbulnya consumer ignorance ataupun moral hazard oleh penyedia menjadi sangat rentan terjadi.

Externalitas menunjukkan bahwa risiko dari pelayanan kesehatan tidak saja mengenai diri pembeli. Untuk itu pembiayaan pelayanan kesehatan  memerlukan tangung jawab bersama (publik). Dengan menyerahkan penyelesaiannya pada sistem jaminan kesehatan privat tentunya tidak akan dicapai cakupan universal yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap individu warga negara. Karena mekanisme yang berlaku tentu dikembalikan kepada kapasitas masing-masing individu. Oleh karenanya resolusi WHO ke-58 di Jenewa (2005), telah menekankan pentingnya setiap negara untuk mengembangkan  suatu sistem kesehatan yang mampu mencakup seluruh penduduk secara  adil dan merata.

Amerika Serikat menyepakati pentingnya suatu sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh negara bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Hal ini ditandai dengan Undang Undang Layanan Kesehatan, dikenal dengan Obamacare, yang lolos di Kongres Amerika dan ditandatangani oleh Presiden Obama tahun 2010 dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung AS tahun 2012. Resminya bernama The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010. Nama Obamacare diciptakan oleh pengkritik Presiden Obama dalam usahanya mereformasi sistem layanan kesehatan di Amerika yang selama ini menganut sistem pasar bebas atau liberal sehingga hanya orang-orang yang mampu memiliki asuransi kesehatan, dengan sistem penjamin diserahkan ke pasar. Akibatnya tidak terjadinya keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.  

Di negara Eropa, seperti Norwegia, sistem jaminan kesehatan berhasil dalam memberikan jaminan secara universal dan menyediakan cakupan pelayanan yang luas. Jaminan kesehatan dilakukan secara terorganisasi berdasarkan tingkatan  pemerintahan yang mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing. Sebagian besar didanai oleh publik (pemerintah) sedangkan jaminan kesehatan oleh swasta yang mencakup spesifik kategori individu atau kelompok, dan menetapkan premi atas dasar karakteristik resiko mereka, hampir tidak ada di Norwegia.

Bagaimana dengan tetangga kita, Malaysia? Health system di-cover secara universal oleh  negara dengan dibiayai oleh pajak dan iuran masyarakat. Keunggulan terletak pada akses pelayanan kesehatan yang mudah, biaya iuran yang murah (1 RM–5 RM) dan tenaga kesehatan (dokter) yang hanya boleh praktik pada satu tempat namun terjamin kesejahteraannya. Ekses yang timbul kemudian yakni rentan timbulnya moral hazard karena masyarakat bergantung pada pelayanan kesehatan gratis dan keinginan menjaga kesehatan menjadi rendah.

Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional hadir dengan dikeluarkannya UU No. 40 /2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Hasbullah Thabrany (2014), Guru Besar UI, dalam sidang pengujian Undang-Undang BPJS, memberikan alasan pemerintah harus hadir dalam memberikan suatu jaminan kesehatan nasional dan tidak serta merta membiarkannya dalam ranah privat.

Pertama, penyedia layanan kesehatan di ranah privat tidak bisa menjamin masyarakat yang sudah mempunyai penyakit tertentu. Misalkan, penderita penyakit jantung atau memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga tidak bisa dilayani oleh penyedia layanan kesehatan di ranah privat seperti asuransi.

Kedua, Penduduk miskin yang tidak mampu membeli jaminan kesehatan dari jasa penyedia layanan kesehatan swasta (asuransi swasta) hingga orang-orang lanjut usia juga tidak bisa dijamin oleh penyedia layanan kesehatan di ranah privat. Bahkan, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa negara harus mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat. “Seluruh rakyat, artinya orang yang sakit kronis, orang yang miskin, yang tidak mampu, yang tua harus dijamin. Nah, hal ini tidak mungkin dijalankan dalam mekanisme pasar,” jelas Hasbullah.

Terlepas dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS yang masih ada kekurangan, kita masyarakat Indonesia tentunya berharap banyak sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan mau belajar dari pengalaman negara lain. Kita bersepakat bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi warga negara dan dalam hal penyediaan jaminan kesehatan yang universal demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera. 

Milton I Roemer, Profesor Kesehatan University of California (1982), dalam jurnalnya Market Failure and Health Care Policy, mengatakan: Bangsa-bangsa di dunia telah belajar dari arti pentingnya kesehatan yang adil dan merata, dan kondisi tersebut tidak dapat tercapai dengan membebankannya  kepada mekanisme pasar bebas melainkan melalui tanggung jawab sosial.***


T Muhammad Syukran
Mahasiswa Magister Perencanaan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi UI Editor : Rindra Yasin