Problem serius bisa muncul tiba-tiba. Jika tidak hati-hati dan melalui koordinasi baik dengan pemangku kepentingan (stake holder) bukan mustahil merepotkan. Contoh aktual adalah arus pengungsi Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh. Ada dua provinsi di Indonesia yang dimasuki mereka, yakni Aceh dan Sumatra Utara (Sumut). Mungkin akibat tekanan ekonomi dan persoalan sosial, jumlahnya bisa meningkat.
Dalam pembicaraan tiga negara, antara Indonesia, Malaysia dan Thailand diambil kesimpulan sementara. Ada sekitar 4.000 orang yang direncanakan ditampung. Pengertian ditampung bukan merupakan pernyataan menjadi penduduk tetap (permanent resident). Hal itu juga masih harus dikonfirmasi agar tidak terkesan terburu-buru, karena menyangkut persoalan-persoalan kompleks dan sensitif.
Indonesia pernah punya pengalaman menangani pengungsi Vietnam sebanyak lebih dari 10.000 orang sejak tahun1978. Namun jumlahnya terus bertambah, karena negara-negara sekitar Vietnam seperti Laos dan Kamboja, ikut-ikutan masuk ke wilayah Indonesia. Maka jadilah terminologi meluas dengan sebutan pengungsi Indo Cina. Adanya bantuan dari UNHCR ( United Nations High Commissionary for Refugees atau Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi) sangat penting. Karena melalui UNHCR dapat dilakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.
Dibangunnya Pulau Galang dan Rempang di Kepulauan Riau untuk menampung sementara pengungsi merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan negara-negara yang bersedia menampung mereka. Tidak mudah bagi negara-negara ketiga seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Kanada menerima begitu saja para pengungsi. Ada beberapa persyaratan. Misalnya punya keterampilan, berbadan sehat, usia tidak tua (di atas 60 tahun), punya keluarga yang menetap di negara ketiga. Yang tidak kalah penting, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan msyarakat dan adat istiadatnya yang berbeda,
Pengalaman menangani pengungsi Indo Cina cukup rumit. Persoalan agama dan kultur yang memerlukan penyesuaian, merupakan obstacle tersendiri. Yang tak boleh dilupakan, membangun kawasan penampungan pengungsi model Galang dan Rempang, memerlukan persiapan cermat.
Ada pendekatan yang bisa jadi model buat orang-orang Rohingya dan Bangladesh, yang mayoritas beragam Islam. Sehingga sedikit banyaknya bisa lebih dekat dengan masyarakat setempat. Di Provinsi NAD, sejumlah pejabat menyatakan, pengungsi Rohingya dan Bangladesh adalah saudara. Artinya tidak perlu dijauhi.
Tentu saja Pemerintah Indonesia tidak akan mampu menerima pengungsi Myanmar ini dalam jumlah besar. Persoalannya berkaitan dengan dana yang tersedia untuk membangun perumahan. Selain itu, mencari lokasi yang aman sehingga tidak terjadi gesekan. Belum lagi soal biaya kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
Karena itu, jika ingin menerima refugees tersebut harus melibatkan unsur-unsur terkait. Cara menggaet UNHCR dan negara ketiga yang mau menampung perlu dipikirkan sejak dini. Sedangkan koordinasi dengan Thailand dan Malaysia, bukan sekedar kaitan “G to G”. Apalagi menyangkut dana.
Seperti kata pepatah, “Di mana ada kemauan di situ ada jalan” boleh dijadikan kesungguhan menangani proyek kemanusiaan ini. Tidak boleh terhenti. Sebab hal ini berkait dengan nama baik negara. Jika langkah Indonesia dalam membangun penampungan Pulau Galang dan Rempang beberapa tahun lalu tercatat dengan tinta emas, apakah hal serupa dapat terulang kembali dalam kasus Rohingya? Terserah dari keseriusan dan kerja sama yang kukuh semua unsur terkait.
Menangani proyek kemanusiaan, tentu tidak boleh bicara soal profit seperti yang selalu terjadi di lingkungan perusahaan. Jika proyek itu bisa jadi kenyataan, harus disadari tidak seluruh “refugees” dapat menetap di Indonesia. Karena tempat tersebut bersifat sementara. Apalagi dana yang dikucurkan dari UNHCR punya keterbatasan. Sehingga tepat sasaran dan membawa manfaat pula bagi penduduk lokal. Di Pulau Galang dan Rempang, masyarakat tidak tersisih.***
Mulyadi
Wartawan Senior Editor : Rindra Yasin