Dana Desa Jangan Sampai Diselewengkan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 26 Mei 2015 | 08:10 WIB
APRESIASI luar biasa ditunjukkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, salah satunya dengan menaikkan dana desa menjadi dua kali lipat di tahun 2016 mendatang. Sepertinya pemerintah sekarang mengerti betul, bahwa kalau desa makmur maka Indonesia secara keseluruhan juga akan mejadi maju dan sejahtera.

Seperti diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran APBN 2015 untuk dana desa sebesar Rp20,77 triliun. Untuk Provinsi Riau, dana ini akan dibagi ke seluruh desa yang ada di 10 kabupaten, kecuali Kota Pekanbaru dan Dumai, dalam tahun ini. Total anggaran dana desa untuk Riau tahun ini mencapai Rp445 miliar lebih (Rp445.646.965.000). Itu artinya, tahun depan dana desa di Riau ini akan menjadi Rp891 miliar lebih (Rp891.293.930.000).

Tentu jumlah nominal dana desa ini bukanlah angka yang sedikit. Dana desa sebesar ini, apalagi nanti di tahun depan, bila saja dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membangun desa pastilah apa yang diharapkan, desa yang makmur, akan bisa terwujud. Bila dana ini benar-benar dimanfaatkan untuk membangun desa, pastilah tidak akan ada lagi istilah desa tertinggal di Riau.

Persoalannya, kan selalu saja pada tahap eksekusi. Mulai dari eksekusi data desa-desa yang berhak menerima dana ini. Lalu, eksekusi distribusi/pencairan dana desa tersebut. Kemudian eksekusi pelaksanaan atau penggunaan dana desa yang sudah dikucurkan, dan juga terakhir soal pengawasan yang dilakukan pihak terkait setelah dana desa ini cair dan dipergunakan. Kalau eksekusi ini tidak berjalan baik, bisa dipastikan niat baik pemerintah untuk memakmurkan desa-desa di seluruh Indonesia ini tidak akan tercapai.

Maka dari itu, mumpung proses eksekusi pencairan dana desa ini belum sampai pada tahap akhir, perlu dilakukan upaya-upaya konkret oleh seluruh pihak terkait supaya dana desa ini tidak diselewengkan, baik penyelewengan soal data-data awal desa-desa penerima, sampai kepada penyelewengan pengunaan dana tersebut di semua desa yang ada di Indonesia.

Khusus untuk di Provinsi Riau, semestinya seluruh perangkat desa ikut bersama-sama membantu pemerintah agar proses penyaluran dana desa ini bisa sampai ke desa-desa penerima yang sebenarnya. Bisa pula dipergunakan secara baik dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Sekali lagi, ini berkah untuk desa. Ini adalah langkah maju yang dilakukan pemerintah pusat untuk ikut membangun dan memakmurkan desa-desa di tanaha air. Makanya, mari kita dukung dan bantu pemerintah.

Mengenai pengawasan, hendaknya juga instansi dan pihak-pihak terkait yang diberi kewenangan bisa pula menjalankan tugasnya secara baik dan benar. Supaya niat baik tadi bisa terwujud, yaitu desa makmur Indonesia sejahtera. Semoga*** Editor : Rindra Yasin