HINGGA kini, permasalahan pedagang kaki lima (PKL) perkotaan di Tanah Air masih merupakan dilema yang tak kunjung tuntas. Tidak terkecuali kota-kota di Riau khususnya PKL di Kota Pekanbaru yang kerap mendapatkan sorotan. Lagi lagi, PKL Bermasalah, demikian judul berita Riau Pos, Senin (25/5).
Di satu sisi PKL sangat membantu kaum miskin urban sebagai pekerjaan informal dan sekaligus membantu masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi berbagai keperluan hidup di perkotaan yang semakin banyak dan beragam dengan harga terjangkau. Namun di sisi lainnya, PKL juga kerap dipandang negatif di dalam upaya mewujudkan ketertiban, keindahan, kebersihan dan keamanan kota. Bahkan ada yang sampai memberikan label sebagai parasit kota, yang menggerogoti keberadaan kota sebagai inangnya. Oleh karena itu, mereka kerap ditertibkan atau dalam bahasa pasarnya digusur oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP).
Diprediksi menjelang Ramadan 1436 H yang tinggal menghitung hari, PKL akan semakin intensif dan masif menjajakan barang dagangannya. Bahkan biasanya juga akan diikuti pula oleh PKL musiman dalam rangka menyambut dan mengisi momentum Ramadan. Solusi yang selama ini diterapkan oleh Pemko Pekanbaru tampak mandul dan terasa kurang efektif di dalam menangani masalah PKL.
Pada waktu tertentu petugas Satpol PP tampak begitu tegas dan garang di dalam menertibkan para PKL yang menjajakan dagangannya di tempat-tempat yang tidak dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perda dan yang sejenisnya), biasanya di trotoar, badan jalan dan taman. Namun selang beberapa pekan atau bulan, para PKL mulai lagi menjajakan dagangannya. Petugas Satpol PP pun seolah-olah tak tahu, atau sengaja dipelihara. Karena dibiarkan petugas, seiring waktu jumlahnya semakin bertambah-tambah. Kemudian ketika sudah semakin banyak, datang lagi penertiban dari petugas Satpol PP. Begitu seterusnya seperti yang kini terjadi kembali di ruas Jalan HR Soebrantas, Jalan Purwodadi, dan Jalan Putri Tujuh Panam.
Masyarakat juga ikut bingung, sekarang boleh, bulan depan tak boleh. Kemudian boleh lagi. Seperti lingkaran setan yang tak berkesudahan. Ketika bincang-bincang ringan dengan teman di warung, ada yang menyeletuk bahwa katanya semua permasalahan itu sengaja dipelihara, karena semuanya ada kepentingan di baliknya. Benar atau tidaknya pernyataan teman tersebut, silahkan pembaca menilainya.
Jika diperhatikan secara seksama, mengapa permasalahan PKL di tempat-tempat yang melanggar Perda tersebut sukar diatasi? Pertama, relokasi (pemindahan) yang ditawarkan atau disediakan Pemko kepada para PKL sering kali lokasinya jauh dari para pelanggan, sukar dijangkau, fasilitas yang kurang memadai, dan juga terkadang harga sewa lapak yang kurang bersahabat. Sehingga hanya segelintir PKL yang dapat bertahan, yang lama-kelamaan juga karena sepi pelanggan secara teratur ditinggalkan secara berjamaah oleh para PKL. Ini yang terjadi pada beberapa tempat yang telah disediakan oleh Pemko seperti di Jalan Arifin Achmad, di Panam dan yang lainnya. Para PKL pindah lagi ke tempat semula karena mengeluh sepinya pelanggan.
Kedua, ketiadaan lapangan pekerjaan lainnya yang dapat untuk dijalankan oleh warga miskin urban. Disadari bahwa Pemko belum lagi dapat menciptakan lapangan perkerjaan formal berkualitas yang mencukupi bagi angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan nada positif seharusnya kita bersyukur, karena warga kota masih setia untuk mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahkan keluarganya.
Paradigma Baru
Dengan berbagai permasalahan yang diuraikan di atas, mungkin perlu paradigma baru di dalam penataan PKL perkotaan. Sebab melenyapkan PKL perkotaan tampaknya mustahil pada masa kini melihat keadaan perekonomian di Tanah Air yang masih morat-marit. Oleh karena itu, mau tidak mau, jalan tengah (win-win solution) adalah menata PKL dengan memperhatikan keadaan kekinian sosio-ekonomi dan perkembangan kota di Tanah Air.
Prinsip penataan kota yang lentur (fleksibel) sebagai lawan dari penataan kota yang kaku (rigid) dapat diterapkan di sini. Tentu kelenturan yang masih dalam batas toleransi yang dapat dibenarkan secara ilmiah, tanpa mengorbankan kepentingan publik dan tujuan jangka panjang pembangunan kota.
Beberapa langkah berikut ini mungkin dapat membantu untuk menyelesaikan masalah PKL di Kota Pekanbaru. Pertama, Pemko harus memiliki data yang valid berapa jumlah para PKL yang ada saat ini, termasuk karakteristik para PKL dan jenis dagangannya. Biasanya jumlah PKL yang sebenarnya bisa dua kali lipat bahkan tiga kali lipat dari data resmi yang dimiliki oleh Pemko atau data yang dilaporkan secara resmi. Kedua, Pemko harus membuat rencana pelatihan dan training secara rutin dan berkala kepada PKL supaya mereka dapat menjalankan usahanya secara profesional, yang bisa menjadi cikal-bakal wirausaha (enterpreneur) berjaya di masa depan.
Ketiga, Pemko juga harus dapat membantu permodalan dan akses pinjaman kepada para PKL yang disesuikan dengan jenis usaha dan kelayakan usaha. Keempat, Pemko menyediakan tempat yang refresentatif kepada para PKL. Dalam hal ini bukan hanya sekadar menyediakan lokasi dengan segala fasilitasnya. Yang lebih dan teramat penting lokasinya harus strategis. Jika tidak, maka akan seperti yang sudah-sudah, secara perlahan akan ditinggalkan PKL. Idealnya, Pemko mengakuisisi atau membeli lahan-lahan strategis untuk dijadikan sebagai sentra PKL. Jadi, jangan hanya usaha menengah atas saja yang dimanjakan dengan lokasi-lokasi yang strategis, tapi mengapa tidak bisa berlaku manja kepada usaha menengah bawah, khususnya para PKL?
Kelima, berkaitan dengan penataan kota yang bersifat lentur, maka PKL dibenarkan berjualan/berniaga di trotoar, jalan dan taman tertentu dengan syarat ketat tidak mengganggu pejalan kaki, pengendara bermotor dan kepentingan umum lainnya. Pemko juga mengatur waktu berjualan dan jumlah pedagang. Jika ini dapat diwujudkan, maka Pemko juga berhak untuk memungut retribusi kepada setiap PKL. Sehingga semua merasa happy. PKL merasa senang karena diizinkan berusaha di lokasi strategis, pemerintah juga mendapatkan untung dari retribusi yang diterima, dan masyarakat awam juga ikut terbantu untuk memenuhi keperluan hidup dengan harga terjangkau.
Tentu ini semua perlu dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu untuk mempastikan bahwa keberadaan PKL tidak merugikan kepentingan umum dan perkembangan kota secara keseluruhannya. Dalam hal ini Pemko Pekanbaru dapat belajar dari penataan pasar malam (night market) di Malaysia yang menerapkan prinsip kelenturan di dalam penataan sektor informal kota. Bahkan pasar malam dijadikan salah satu ikon wisata di Malaysia. Bandingkan dengan nasib PKL atau pasar kaget di tempat kita.***
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik UIR Editor : Rindra Yasin