Mengkhawatirkan Upaya Pengkebirian KPK

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 28 Mei 2015 | 09:03 WIB
MEKANISME hukum lewat ajang praperadilan, terhadap kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nampaknya telah menjadi celah baru untuk meruntuhkan angkernya lembaga penegak hukum yang lahir di era Reformasi ini.

Setakat ini, KPK sudah kalah dalam tiga perkara, yaitu dari kasus Komjen Budi Gunawan, Ilham Arief Sirajudin (mantan Wali Kota Makassar) dan terakhir Hadi Purnomo yang ditetapkan tersangka oleh KPK dengan sangkaan menyalahgunakan kewenangannya saat menjadi Dirjen Pajak pada 2002-2004.

Hampir semua pihak sangat mengkhawatirkan bahwa langkah pemberantasan korupsi di negeri ini terhambat, ketika muncul perseteruan KPK-Polri, sementara kasus demi kasus terus menjamur bak cendawan tumbuh di musim hujan.

Ternyata, potensi pengkebirian KPK itu tidak datang dari itu saja, juga datang dari lembaga yang satu warna, yaitu putusan hakim di praperadilan.
Wajar, untuk kasus ketiga kalinya ini, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tak dapat lagi menyembunyikan emosi dan menyampaikan sikap pimpinan KPK atas putusan hakim praperadilan Haswandi, yang telah mengabulkan gugatan Hadi Purnomo itu.

Padahal pimpinan KPK tidak terbiasa mengomentari putusan hakim praperadilan sebelumnya. Namun, putusan Hakim Haswandi dinilai telah melebihi permohonan pemohon atau ultra petita.

“Jadi putusan ini bertentangan dengan UU serta memiliki implikasi luas bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ujar Ruki di Gedung KPK, seperti yang ditulis koran ini, kemarin.

Pernyataan Taufiequrachman Ruki ini patut mendapatkan perhatian dari pemerintah, partai politik dan masyarakat luas, yang menginginkan KPK tetap eksis untuk mengawal negara dari kerugian besar, karena korupsi.

Bagi pemerintah Jokowi-JK yang sudah komit dengan jargon pemberantasan korupsi, tentu akan memikirkan bagaimana memperbaiki kondisi tersebut, baik dari sisi lembaga dan integritas pegawai yang menangani lembaga-lembaga yang berkhidmat di wadah hukum ini.

Bagi partai politik, khususnya parlemen, benar-benar mengkaji dan meninjau ulang perangkat perundang-undangan yang menghubungkan antarlembaga lengkap aturan main di ranah hukum itu.

Dan bagi masyarakat, lewat organisasi masyarakat, dalam memberikan nasehat jika ada yang keliru dan menyampaikannya kepada pemeritah dan wakil rakyat dengan cara yang baik dan santun.

Kita semua berharap, bahwa kasus praperadilan itu, benar-benar jalur yang menjadi hak bagi orang yang sedang mencari keadilan, namun tidak membuka celah baru untuk tindakan korupsi berikutnya. Semoga kekhawatiran Ruki, masih dalam tahap KPK mencari keseimbangan dan memulihkan diri menuju KPK yang kuat, profesional terpercaya.***
Editor : Rindra Yasin