Bijak Menyikapi Kasus Ijazah Palsu

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 4 Juni 2015 | 09:37 WIB
KETIKA mencuat isu ijazah palsu mengemuka di tanah air setelah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendapati ada universitas yang menjual ijazah. Hampir seluruh pemerintah daerah memberikan reaksi yang sama, yaitu akan mengecek seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan pemerintah masing-masing.

Ini pun tidak terkecuali bagi Pemko Pekanbaru lewat Wali Kota Firdaus ST MT yang menyatakan akan ada sanksi berat bagi PNS yang ketahuan menggunalan ijazah palsu.

Reaksi ini adalah buah dari kebijakan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang bakal pengecekan ulang ijazah PNS. Perintah itu pun sudah dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparat Sipil Negara.

”Bagi yang terbukti menggunakan ijazah palsu, agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” katanya.

Kasus ijazah palsu ini, bukan lagi barang baru, hanya saja selama ini tidak muncul ke permukaan menjadi konsumsi publik secara masif. Pengamat mendidikan sudah menggolongkan kasus ijzah palsu ini bak gunung es, yang jika tidak ditangani dengan segera dan cermat, akan menghancurkan dunia pendidikan yang tentu berdampak buruk bagi bangsa ini.

Dilihat dari besarnya kasus dan reaksi pemerintah itu, nampaknya tak sebanding. Sudah terbayang, berapa lama waktu yang digunakan untuk mengecek satu per satu ijazah PNS seluruh negeri ini, belum lagi konsekuensi kegiatan ini harus mengeluarkan pos anggaran baru yang akan mengusik kepentingan anggaran program untuk rakyat yang lebih mendasar.

Belum lagi efiensi kerja, dalam kondisi keterbatasan teknologi di lingkungan kerja PNS hingga ke pelosok, tentu kegiatan ini pesimis bisa dijalankan dalam waktu yang cepat, sementara ”pabrik” ijazah palsu terus berproduksi.

Menyikapi kondisi ini, patut dipertimbangan beberapa hal yang bisa dijadikan solusi, seperti selesaikan dengan tuntas temuan ijazah palsu yang sudah di depan mata. Pengamat menyatakan bahwa pengeluaran ijazah palsu ini memiliki jaringan yang bisa langsung ditelusuri hingga ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Selanjutnya, akan mudah menyelesaikan dengan cepat sermasuh hukuman.

Jika sanksi langsung dijatuhkan pada perguruan tinggi gadungan itu, dan diketahui masyarakat luas, secara tidak langsung menjadi pagar tambahan, agar kasus serupa tidak bertambah untuk waktu berikutnya, karena perguruan tinggi yang masih berani melakukannya, menjadi takut.

Penegakan hukum terhadap kasus ijazah palsu ini setidaknya memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ijazah palsu adalah perilaku keji yang dihukum berat. Dan yang lebih utama adalah penyandang ijazah palsu dihukum masyarakat seperti dikucilkan dan dibenci karena memiliki aib yang memalukan.

Kita tentu berharap ada hikmah lain dari pencuatnya kaus ijazah palsu ini, yaitu memberikan momentum untuk bangsa ini yang segera membenahi dunia pendidikan yang memang sudah banyak masalah. Semoga.*** Editor : Rindra Yasin