Masalah Parkir Perkotaan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 9 Juni 2015 | 09:27 WIB
PERMASALAHAN perparkiran di Kota Pekanbaru kembali mencuat, ketika salah seorang anggota DPRD Kota Pekanbaru, mempertanyakan pengenaan biaya parkir pada kawasan Jalan Sudirman. Sebagaimana diberitakan Harian Riau Pos, Rabu (3/6). Berdasarkan regulasi lalu lintas yang ada, ruang milik jalan nasional dan provinsi dilarang dijadikan lokasi parkir.

Menjadi sebuah dilema ketika keperluan akan sarana perparkiran di kota ini masih jauh dari ideal, mesti berhadapan dengan regulasi lalu lintas yang ada. Dalam kasus ini, regulasi lalu lintas tentu saja tidak dapat dipersalahkan, karena dari segi waktu, aturan tersebut telah ada sejak 2009.

Permasalahan perparkiran bukan saja terdapat di Kota Pekanbaru, rata-rata kota-kota besar di Indonesia mengalami permasalahan yang sama. Keterbatasan lahan, kekurangan anggaran, regulasi sistem transportasi tidak mendukung, penegakan aturan yang tidak jalan, kebijakan yang selalu berubah, dan tidak siap dalam menjalankan perubahan, selalu menjadi alasan pada pembiaran kesembrawutan lalu lintas.

Pengelolaan perparkiran masih terbatas kepada pemungutan sebesar-besarnya retribusi parkir tanpa memperhitungkan akibat lanjutannya. Parkir di ruang milik jalan menimbulkan masalah pada keselamatan dan kemacetan, karena mempersempit ruang jalan. Parkir pada fasilitas pejalan kaki/trotoar membuat orang merasa tidak aman untuk berlalu lalang dan memaksa pejalan kaki berjalan di tengah jalan. Lebih daripada itu, dapat menghalangi akses untuk layanan gawat darurat. Hal ini menjadikan lingkungan perkotaan kurang menarik dan membuat orang semakin bergantung pada kendaraannya.

Strategi Manajemen Perparkiran  
Strategi manajemen perparkiran tidak terlepas dari bagaimana pengembangan transportasi publik di kota itu sendiri. Kebijakan atau upaya manajemen parkir dapat berperan sebagai faktor tekan dalam mendorong, atau menekan perpindahan moda ke angkutan umum dan menghindari perjalanan yang tidak terlalu penting.

Sebagaimana disampaikan oleh Guru Besar Perencanaan Transportasi dan Manajemen Mobilitas Universitas Napier Edinburgh, Inggris, Tom Rye, bahwa ketika parkir dipusat kota disediakan secara berlebih (melebihi keperluan), peningkatan kualitas angkutan umum yang berdiri sendiri tidak akan berdaya untuk merubah perilaku pengendara. Sebagian besar kebijakan yang sukses memperbaiki lingkungan di pusat kota, bergantung pada keberhasilan mengurangi lalu lintas, dan kebijakan parkir adalah salah satu yang paling ampuh dan juga paling mudah diterima masyarakat.

Hal ini juga didukung data dari Sensus Nasional Swiss tahun 1994, bahwa ketika disediakan tempat khusus parkir, didapatkan 81 persen pegawai menggunakan kendaraan setiap hari ketempat kerja. Sedangkan yang tidak mendapatkan parkir khusus hanya 35 persen.

Keperluan akan lahan parkir akan lebih terasa di sentral-sentral perekonomian perkotaan. Ruas jalan di depan toko selalu disesaki oleh kendaraan yang parkir di sana. Tetapi ironisnya, berdasarkan survei yang dilakukan, ternyata 80 persen dari kendaraan tersebut dimiliki oleh yang punya toko, sedangkan hanya 20 persen yang digunakan pelanggan.

Kendaraan pribadi banyak memakan tempat saat di jalan. Apabila kendaraan tersebut digunakan, maka dibutuhkan 2 areal parkir, di asal dan di tujuan. Rata-rata 23 jam per hari kendaraan tersebut menempati ruang parkir. Jadi tepatlah studi yang dilakukan Collins (1991), bahwa mobil menghabiskan lebih dari 95 persen dari masa hidupnya dalam keadaan terparkir.

Situasi ini tentunya bukan kondisi ideal ketika berbicara terkait dengan peningkatan perekonomian dan kualitas hidup di perkotaan. Tujuan pengelolaan perparkiran tidak saja sekadar mendapatkan retribusi parkir sebanyak-banyaknya, tetapi lebih dari itu yakni, mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi, meningkatkan aksesibilitas di pusat kota, dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Di Antara Banyak Cara  
Pembatasan waktu dengan biaya parkir tinggi di ruang milik jalan, merupakan cara yang banyak digunakan oleh negara maju dan beberapa negara berkembang, demi melindungi pusat kotanya dari kesesakkan berlalu lintas. Pengendaranya juga diberi pilihan dengan biaya lebih murah, yakni, parkir di luar ruang milik jalan atau di gedung yang disediakan, terutama kendaraan pemilik toko.

Penerapan zona parkir dapat diterapkan, seperti, lokasi yang paling baik aksesnya pada angkutan umum mendapat pembatasan yang paling ketat, lokasi yang paling sulit dijangkau oleh angkutan umum mendapatkan standar parkir lebih longgar, dan terakhir adalah di antara keduanya di mana terdapat angkutan umum dan akses kendaraan pribadi.

Kebiasaan masyarakat kita yang malas jauh berjalan dan mencari parkir persis di depan pintu, dapat diakomodasi dengan menyiapkan fasilitas parkir pada terminal angkutan umum atau pemberhentian bus (park and ride). Pembangunan park and ride di kawasan strategis, dapat menjamin dan memperluas jangkauan angkutan umum yang nantinya menuju sentral-sentral kota. park and ride memiliki peran dalam menjaga aksebilitas ke pusat- pusat kota.

Peraturan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 79/2013 yang melarang ruang milik jalan nasional/provinsi dijadikan lokasi parkir sebetulnya telah mengakomodir akan keperluan regulasi strategi manajemen perparkiran. Tetapi strategi manajemen perparkiran tentu tidak akan efektif lagi, ketika kendaraan tidak dikenakan sangsi saat parkir di ruang milik jalan nasional tersebut. Apalagi dengan alasan menyalahi aturan, kendaraan yang parkir tidak dipungut bayaran. Dapat dibayangkan kondisi lalu lintas selanjutnya akan semakin sembrawut dan pungli merajalela.

Menyikapi hal ini, ahli hukum, penegak hukum dan pihak terkait perlu duduk bersama dalam mengatasi masalah ini, sampai pemerintah kota siap dalam menjalankan strategi manajemen perparkiran sesuai aturan yang berlaku. Berapa lama persiapannya? Mestinya dengan jangka waktu tertentu.***


Zosmel Zuly

Alumnus Pascasarjana UKM Malaysia Kajian Teknologi Transportasi Editor : Rindra Yasin