Program CD dan Kemandirian Masyarakat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 11 Juni 2015 | 06:14 WIB
DEWASA ini korporat dianggap sebagai institusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka menyediakan lapangan pekerjaan, produk, pajak, dan kontribusi lainnya (Memed, 2001). Namun keberadaan korporat juga terkadang dianggap sebagai penyebab berbagai masalah seperti polusi, diskriminasi, koersi, dan berbagai bentuk eksternalitas negatif lainnya.

Eksternalitas negatif terjadi ketika korporat mengmisalokasi sumber daya manusia dan alamnya dan menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya. Namun terkadang biaya yang dikeluarkan tersebut bukan murni disebabkan oleh kesalahan korporat dalam bermanajemen. Pada banyak kasus, ketika masyarakat mulai menyadari bahwa tanggungjawab sosial korporat adalah sebuah kewajiban maka yang terjadi adalah masyarakat melakukan penuntutan terhadap perusahaan dengan berbagai dalih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bentuknya bisa berupa penuntutan ganti rugi pencemaran lingkungan hingga kesenjangan dalam hal perekrutan tenaga kerja lokal. Hal ini terjadi akibat minimnya kepercayaan masyarakat terhadap korporat.

Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) adalah sebuah komitmen di mana korporat diharapkan dapat bersikap etis, beroperasi secara legal serta berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah tempat perusahaan beroperasi.

Kegiatan CSR umumnya berbentuk public relations, strategi defensif dan keinginan tulus yang dilandasi oleh visi dan misi perusahaan yang bersangkutan. Public relations berkaitan erat dengan penciptaan citra yang bagus di mata masyarakat. Korporat menanamkan persepsi yang baik mengenai perusahaan melalui keterbukaan informasi berupa kegiatan operasi dari hulu ke hilir dan manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan. Bentuk CSR yang kedua adalah strategi defensif.

Di sini perusahaan melakukan damage control untuk mengatasi serangan dari masyarakat dan komunitas. Strategi defensif biasanya mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan mengeluarkan modal yang tidak sedikit karena berkaitan erat dengan pembersihan citra perusahaan. Bentuk CSR yang terakhir adalah keinginan tulus yang dilandasi oleh visi dan misi perusahaan yang bersangkutan.

Pada tahap ini untuk setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan nyata, tetapi lebih merujuk kepada nilai yang ingin ditanamkan di masyarakat. Perusahaan dengan budaya korporasi yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk mengimplementasikan program CSR yang dilandasi ketulusan.

Salah satu perwujudan CSR adalah melalui community development (CD) yang mana adalah kegiatan pembangunan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya (Budimanta, 2002). Metode ini dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan berwawasan lingkungan. Rasa saling memiliki perlahan muncul dari dalam komunitas ketika mereka menganggap bahwa keberada sebuah perusahaan di wilayah mereka adalah menguntungkan (MA Daniri, 2008).

Secara umum CD terbagi dalam tiga kategori yaitu community relation, community service, dan community empowerment. Community relation berbicara mengenai kegiatan korporat untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat lokal khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi yang biasanya berupa kedermawanan.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimum dan tepat guna perusahaan harus dapat mengidentifikasi masalah dan keperluan yang ada di dalam masyarakat. Kategori berikutnya adalah community service yang mana adalah bentuk pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan umum. Inti dari kegiatan ini adalah memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Hasil kegiatan ini memiliki bukti fisik seperti pembangunan sektor kesehatan, keagamaan, pendidikan dan transportasi. Sedangkan community empowerment pada umumnya tidak memiliki bentuk fisik. Empowerment berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kemandiriannya seperti pembentukan koperasi dan berbagai usaha industri kecil.

Dalam kegiatan ini kemandirian masyarakat adalah target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Diharapkan masyarakat dapat menjaring permasalahan serta pemecahannya sendiri. Di sini kapasitas perusahaan hanya lah sebagai pemberi “pancingan”.

Dari ketiga kategori di atas community empowerment adalah yang paling memerlukan strategi yang terstruktur dan baik. Community empowerment dapat dicapai setelah perusahaan berhasil mengimplementasikan community relation dan community services. Keberhasilan program community development dapat diproksikan dari dua indikator yaitu partisipasi dan keberlanjutan (Bambang Rudito dan Arif Budimanta, 2008).

Partisipasi menyangkut kesamaan dan kesepakatan program dalam struktur pengembangan yang sudah terpadu dan terencana dalam berbagai program yang ditaja. Keterlibatan para pelakunya tidak terbatas hanya pada gagasan tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi yang dapat diberikan. Bentuknya bisa berupa pasif, respon, konsultasi, pemberian materi (insentif), fungsional, interaktif, dan mobilisasi diri.

Ketika strategi yang dipakai untuk menunjang kemandirian masyarakat yang dapat dilihat dari sisi kemanusiaan, sosial, lingkungan, dan ekonomi dapat tetap bergerak tanpa campur tangan dari korporat atau bahkan di saat korporat yang bersangkutan tidak beroperasi lagi maka keberlangsungan telah tercapai. Keberlangsungan dniliai dari kemandirian masyarakat dalam hal modal manusia, modal sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Korporat khususnya yang bergerak di bidang industri energi dan sumber daya mineral tidak bisa berdiri sendiri dan sangat memerlukan stakeholder dalam pengelolaannya. Dari sudut pandang perusahaan, aktifitas yang terkait keseimbangan dan perlakuan yang adil sangat diperlukan demi keberlangsungan.

Namun pada tingkat tertentu seharusnya perusahaan tidak hanya memfokuskan pada kepentingan mereka sendiri. Community development bertugas sebagai wadah yang berguna untuk menciptakan kemandirian masyarakat untuk menata sosial ekonomi mereka secara mandiri.

Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perusahaan sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi karena CSR pada dasarnya dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk me nyatakan bahwa korporat tersebut telah menjalankan bisnisnya secara beretika.

Bercermin dari konferensi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Johannesburg pada tahun 2002, dalam bidang energi dan sumber daya mineral ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu segala dampak yang berkenaan dengan pengolahan energi dan sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui wajib dicarikan alternatif keberlanjutannya agar masyarakat yang terkena dampak tersebut dapat mandiri tanpa bertopang pada sumber daya yang bersangkutan.

Dalam konteks sosial, keberadaan perusahaan pun tidak terbatas sebagai sekadar pendonor. Untuk memaksimalkan empowerment seluruh stakeholder memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini melibatkan kerjasama penuh antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, dan komunitas lokal.***


Riantyas Yunelza
Mahasiswi Prodi Magister Administrasi Bisnis ITB
Editor : Rindra Yasin