Kelapa Sawit si Anak Kandung

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 2 Juli 2015 | 13:08 WIB
MASA penjajahan Belanda, ekonomi rumah tangga masyarakat perdesaan di Riau sangat tergantung pada tanaman karet yang dikelola secara tradisional atau turun menurun. Kemudian menyusul pengembangan kelapa dalam di Riau pesisir dan kelapa hibrida melalui program transmigrasi. Kedua tanaman perkebunan ini menjadi fakta hidup dan idaman para petani yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan keluarga. Yang pasti ketika krisis ekonomi, petani karet dan kelapa bergembira ria menghadapi perkembangan dan penghidupan dunia karena karet dan kelapa mencapai harga puncak. Ada petani berharap supaya krisis ekonomi dapat berkelanjutan yang berdampak terhadap kehidupan petani menjadi lebih cepat sejahtera dan mandiri. Bagaimana perkembangan yang berlangsung saat ini.

Si anak kandung “kelapa sawit” memperoleh perhatian yang besar sekali melalui pola swadaya. Bukan saja pekebun malahan pegawai swasta dan negeri pun melibatkan diri dalam agribisnis kelapa sawit sebagai komoditas bernilai tinggi dan menguntungkan dikelola secara baik. Keterlibatan pegawai ini sebagai investor sangat cenderung berkontribusi pada faktor produksi: tanah, modal dan manajemen. Sedangkan fungsi tenaga kerja sebagai faktor kunci pengelolaan yang bermukim di kebun setiap hari. Tenaga kerja ini dikategorikan sebagai buruh pertanian, bukan petani penggarap, petani penyakap atau petani penyewa. Dikatakan buruh pertanian karena menerima upah dari setiap tahapan kerja (panen, penyiangan, pemupukan, dan lainnya), selain itu ada juga yang menerima gaji bulanan. Kelapa sawit si anak kandung, sebagai faktor utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan, malahan terjadi juga di lapangan konversi kebun kelapa dan karet menjadi kelapa sawit.

Diperoleh informasi lapangan bahwa ada investor “pegawai atau mantan pejabat” yang memiliki kebun sawit lebih 25 hektare. Bisa jadi mencapai ratusan hektare. Namun bukti milik tanah hanya dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT), Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sehingga sangat diragukan sekali tentang pembayaran kewajiban pajak bumi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kenapa fenomena ini terjadi? Hal ini disebabkan karena faktor kemudahan dan tiada sanksi hukum pertanahan yang tegas bagi investor oleh pemerintah, sehingga mendorong terjadinya ketimpangan yang semakin melebar tentang pemilikan tanah antara petani dan non-petani dalam arti sebenarnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, individu atau perusahaan yang memiliki lahan pertanian sama atau lebih dari 25 hektare yang diakui negara harus dalam bentuk hak guna usaha (HGU). Sedangkan luasan tanah yang lebih kecil dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM). Hal ini permasalahan yang patut memperoleh perhatian investor tersebut. Terlebih lagi keseriusan pemerintah dalam menuntaskan tentang pemilikan tanah. Salah satu yang sejak dahulu kala telah diimpikan pemerhati pemilikan tanah melalui reformasi agraria, yang sampai saat ini hanya sebagai kenangan indah dalam mimpi di siang bolong. Perjuangan harus beginikah? Yang pasti, luas tanah secara rataan yang dimiliki rumah tangga pertanian (RTP) dalam kurun waktu 10 tahun (2003-2013) semakin luas (148 persen), yaitu dari 1,15 hektare menjadi 2,65 hektare. Di mana sebanyak 162.162 RTP (27,89 persen) memiliki tanah lebih 3 hektare.

Dana Kelapa Sawit
Pemerintah sangat serius dalam pemungutan dana komoditas perkebunan strategis dari ekspor semua produk dari kelapa sawit dimulai sejak 1 Juli 2015 sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Komoditas perkebunan strategis bukan saja kelapa sawit sebagai anak kandung dengan nilai ekspor tertinggi serta sumber pangan dan energi. Karena ada enam komoditas perkebunan strategis lain yang masih berada di bawah sosial ekonomi komoditas kelapa sawit yaitu, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu dan tembakau.

Penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tentang dana kelapa sawit adalah kedua peraturan ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal yang sama, yaitu 18 Mei 2015. Penerapan peraturan ini hanya 42 hari setelah ditandatangani Presiden untuk dilakukan pungutan yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2015 melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Pungutan dana kelapa sawit ini diberlakukan terhadap setiap ekspor minyak kelapa sawit (CPO) termasuk turunan CPO. Mulai dari 50 dolar Amerika sampai 10 dolar Amerika per ton, yang dibayar dalam mata uang rupiah. Saya pikir pungutan ini tidaklah tetap baku di mana akan tergantung pada harga jual produk tersebut. Ditegaskan bahwa pungutan ini tidak berlaku pada pekebun kelapa sawit, hanya diberlakukan untuk pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, industri produk kelapa sawit dan eksportir CPO dan turunannya. Apakah tidak berdampak negatif terhadap harga Tanda Buah Sawit (TBS) yang diterima pekebun? Saya pikir berdampak dalam penetapan harga beli pelaku tersebut, terutama pelaku yang salah satu sumber bahan baku (TBS) dari pekebun swadaya/rakyat. Karena itu, sangat diperlukan pengawasan pemerintah yang ketat terhadap harga jual TBS pekebun, sehingga kebijakan pungutan dana kelapa sawit tidak berdampak terhadap penurunan harga jual TBS. Kita buktikan saja awal mulai diterapkan pungutan dana kelapa sawit, tanggal 1 Juli 2015.

Dana kelapa sawit ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit. Yaitu pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan perkebunan serta dan sarana dan prasarana. Salah satu manfaat penting jangka pendek program BPDP-KS adalah peremajaan perkebunan kelapa sawit (swadaya/rakyat) seluas 300.000 hektare pada tahun 2015-2016 menggunakan skema perbankan dan memperoleh subsidi bunga bank. Program peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit ini, terutama pekebun memiliki tanaman tua dan rusak, patut ditangkap erat oleh pemerintah daerah (gubernur dan bupati) di Riau sebagai pertanda mempunyai rasa kepedulian atau kepekaan yang  patut dimiliki atas permasalahan peningkatan kesejahteraan pekebun kelapa sawit.

Luasan tanaman tua dan rusak (kelapa sawit) yang dikelola pekebun swadaya di Riau (2014, sementara) seluas 35.143 hektare ini dapat diatasi melalui BPDP. Permasalahan yang lebih besar tantangannya adalah tanaman tua dan rusak kelapa (116.34 hektare) dan karet (88.481 hektare) yang wajib diremajakan. Seharusnya mendapat perhatian mengatasi yang serius dan cepat tanggap dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) di Riau. Hal ini berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat Riau yaitu petani kelapa dan karet.***



AZ Fachri Yasin
Dosen Faperta Universitas Islam Riau dan Perhepi Pekanbaru Editor : Rindra Yasin