Belajar dari Kasus Angeline

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 14 Juli 2015 | 12:11 WIB
MASIH segar pada ingatan kita kasus kekerasan terhadap anak yang sempat mengegerkan Negara Indonesia, bahkan dunia pada pertengahan Mei 2015 lalu. Korbannya adalah seorang anak perempuan berumur delapan tahun yang bernama Angeline. Awalnya bocah malang itu hilang dari rumah. Alih-alih ketika ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tragisnya lagi, anak malang itu ditemukan di belakang rumah orang tua angkatnya, Margreit, Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar, Provinsi bali.

Yang lebih menyedihkan lagi, korban dikubur di sekitar kandang ayam. Entah apa latar belakang pembunuhan tersebut. Intinya ia dibunuh oleh orang-orang dekatnya. Termasuk sesuai sangkaan polisi, Margreit yang merupakan ibu angkatnya. Kasus ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi orang tua yang ingin menyerahkan hak asuh anaknya kepada orang lain.

Selama ini diketahui bahwa asus-kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua angkat atau pihak yang mengadopsi. Tapi juga sering dilakukan oleh orang tua kandung , ibu dan bapaknya. Tak jarang kasus demikian berujung pada kematian atau hilangnya nyawa bocah-bocah yang tidak berdosa itu.

Untuk itu mekanisme adopsi juga patut mendapat perhatian khusus agar kejadian serupa tak sampai terulang kembali. Selain itu berkaca pada kejadian ini peran pisikiater juga mutlak diperlukan guna mengetahui kondisi kejiwaan seseorang sebelum dinyatakan layak mengadopsi anak.

Ada beberapa faktor, terjadinya kekerasan terhadap anak. Mulai dari masalah impitan ekonomi, sampai dengan masalah ketidakharmonisan hubungan ke dua orang tua. Lalu banyak pendapat menyebtukan bahwa sang anak hanya menjadi sasaran kemarahan pada orang tua mereka. Tapi pada intinya pelaku kekerasan anak, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan.

Secara emosional, anak lebih memilih untuk dekat dan melekat pada ibunya. Sebab, sejak lahir sang anak selalu bersentuhan dan dibelai maupun dipeluk ibunya, terutama saat bayi. Dari pengalaman ini anak cenderung lebih dekat kepada orang tua perempuan, dari pada orang tua laki-lakinya. Namun bukan pula tidak ada anak yang lebih dekat kepada bapaknya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan memberikan perilindungan serta keadilan di dalam negeri. Antara lain Undang-undang (UU) Perlindungan Anak dan UU Kekerasan dalam Rumah Tangga lantaran menelantarkan korban Angeline.

Kusus pada kasus ini (Angeline), Kepolisian Daerah (Polda) Bali, telah menetapkan dua tersangka, yakni Margreit dan Agustinus. Saat itu Margariet dikenakan pasal 340 dan 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal penelantaran anak yang sesuai pasal 77b UU Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Sementara Agustinus, dijerat dengan pasal 340 juncto 56 KUHP dan pasal 338 juncto pasal 56 KUHP. Penetapan ke duanya sebagi TSK tentu sudah sesuai ketentuan sebagai mana yang tercantum dalam Kitab Undang-undangn Hukum Acara Pindana (KUHAP). Meski penetapan Margriet sebagai TSK, mendapat perlawanan hukum atau pra pradilan.

Sebagai negara hukum dan demokrasi hal itu tidak dilarang. Siapa saja boleh melakukannya, namun keputusanya tetap melalui proses pembuktian dan persidangan sebagai mana yang sudah diamanatkan UU. Polisi sebagai aparat penegak hukum tetap mengedepankan norma-norma hukum yang berlaku.

Salah satu faktor penetapan Margariet sebagai TSK, yakni menurut Kepala Polda Bali, Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie, berdasarkan keterangan Agustinus, tersangka pembunuhan Angeline (tempo.co,14/6). Saat itu polisi berintensif memeriksa pekerja di rumah Margriet itu untuk mengungkap pembunuh sebenarnya.***



Devy Firmasyah
Pasis Sespimmen Polri
Editor : Rindra Yasin