PEMERINTAH pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah memastikan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 269 provinsi, kota dan kabupaten tidak bakal ditunda. Berarti, jadwal tahapan yang sudah dicetak sejak lama akan tetap diikuti. Tanggal 9 Desember nanti, seluruh daerah itu akan memilih kepala daerah masing-masing. Tidak terkecuali kabupaten/kota di Riau.
Tanggal 26 Juli ini sebagai awal dimulainya pendaftaran para calon. Masih di bulan Syawal, mudah-mudahan tidak akan ada perpecahan, pertikaian yang bisa berujung terjadinya bentrok. Konflik juga rawan terjadi jelang pendaftaran hingga penetapan calon. Sebab dua partai yang memiliki kursi parlemen cukup banyak yaitu Golkar dan PPP, masih bertikai, terpecah menjadi dua kubu. Masing-masing kubu ngotot untuk mencalonkan calon kepala daerah bertarung di pilkada 9 Desember mendatang.
Polemik dua kubu dua partai ini jangan dianggap sepele hingga diabaikan potensi konfliknya. Sebab, masing-masing kubu tentu memiliki alasan tersendiri untuk mengusung calonnya dan tidak akan terima begitu saja ketika calonnya digugurkan. Penyelenggara KPU mesti arif dan taat hukum dalam menyikapinya. Begitu juga para calon, tim sukses, kepala daerah setempat. Mengedepankan emosional sampai berbuat anarkis hanya akan memperkeruh keadaan hingga pilkada damai akan sulit diwujudkan.
Tapi tidak juga terfokus pada masa pendafaran saja. Sisi lain potensi konflik harus benar-benar diperhatikan dan diantisipasi oleh penyeleggara pilkada beserta aparat keamanan. Potensi konflik seperti daerah perbatasan, munculnya kelompok yang sengaja mencari-cari masalah atas satu atau dua tim sukses juga harus diperhatikan seksama. Jangan biarkan kelompok ini sengaja menciptakan suasana tidak kondusif.
Terakhir persiapan pilkada, terutama logistik. Belum terekspos secara keseluruhan bagaimana model penyiapan logistik Pilkada serentak di Riau. Apakah langsung di-drop dari pemerintah pusat, atau pencetakannya dilakukan oleh KPU Riau atau kabupaten/kota. Yang pasti, persoalan logistik, karena menyangkut penyelenggaraan Pilkada serentak tentu akan berbeda penanganannya dengan penyelenggaraan pilkada satu daerah saja.
Jika penyelenggara pilkada, kepala daerah yang menjabat serta jajarannya dan aparat keamanan sudah mengantisipasi, tentu akan kecil kemungkinan potensi konflik terjadi. Kepada masing-masing tim sukses, para calon harus benar-benar meyakinkan mereka bahwa menjunjung tinggi pilkada damai akan lebih baik dan lebih terhormat. Toh, jika memang ada yang dipersoalkan, bisa ditempuh jalur hukum.***
Editor : Rindra Yasin