KABAR duka di Hari Raya Idul Fitri 1346 Hijriah dari bumi Papua. Tepatnya di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, masjid diduga dibakar oleh sekelompok massa. Tepat saat umat muslim di sana sedang melaksanakan Salat Idul Fitri. Tentu saja ini adalah kezaliman yang besar karena menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah SWT. Muslim di Papua memang minoritas tapi bukan berarti bebas untuk ditindas.
Pasca-kejadian banyak komentar dan reaksi. Wapres Jusuf Kalla pun angkat bicara bahwa penyebab terjadinya kerusuhan itu adalah speaker. Kasihan speaker-nya difitnah, dikambinghitamkan sebagai penyebab dibakarnya masjid. Tapi kemudian Wapres sudah mengklarifikasi pernyataannya bahwa bukan speaker penyebabnya. Sekjen PBNU, Marsyudi Suhud mengatakan pihaknya mengecam aksi kekerasan tersebut dan meminta umat Islam untuk tetap bisa mengendalikan diri dan tidak terprovokasi.
Sementara itu Komnas HAM Natalius Pilgi menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan GIDI terhadap umat Islam. Menurutnya ini pertama kalinya di Papua terjadi konflik antaragama. Konflik paling populer di Papua adalah konflik antarsuku. Ustaz Fadlan Garamatan, ulama dan dai asal Papua menyatakan bahwa orang Papua sebenarnya sangat toleran. Ustaz Fadlan juga meminta agat umat Islam menghadapi insiden ini dengan kepala dingin. Mereka yang membakar masjid karena ketidaktahuannya tentang Islam. Komisi III DPR Mulfachri Harahap pun meminta pemerintah untuk menertibkan misionaris asing di Papua.
Respon masyarakat terhadap peristiwa ini pun bermacam-macam. Golongan islamis sudah pasti marah, karena itu sama saja mengajak perang umat islam. Golongan pragmatis, merasa ya sudahlah, yang sabar aja, biar diusut sama yang berwajib. Golongan apatis, tentu saja tidak mau tahu, yang penting Idul Fitri-ku tidak terganggu. Golongan politis, mengimbau agar tidak dikaitkan dengan SARA. Golongan plegmatis, sengaja menghindar untuk membahasnya karena khawatir menambah pertikaian antarumat beragama. Golongan ideologis, berusaha mencari akar masalah, mengurainya, dan mencari solusi fundametalnya.
Harus diwaspadai bahwa insiden ini hanya awal dari insiden-insiden lain yang lebih besar bahayanya, yakni disintegrasi. Dari intoleransi ke disintegrasi, begitulah nampaknya. Konflik agama hanya kedok untuk memuluskan aksi selanjutnya. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta pemberian grasi terhadap enam narapidana OPM, perpanjangan kontrak Freepot karena jika tidak diperpanjang Papua akan melepaskan diri dari Indonesia. Papua, bumi yang kaya, banyak yang mengincarnya. Ancaman disintegrasi sudah nyata di depan mata. Mari belajar dari kasus Timor Leste, Sipadan-Ligitan, dan Pulau Wamena.
Sesungguhnya inilah fakta yang tak terbantahkan bahwa demokrasi tak mampu melindungi umat Islam. Ketika mayoritas, umat Islam diminta bertoleransi terhadap agama lain bahkan ikut merayakan hari raya umat lain. Ketika minoritas, umat Islam tertindas. Meski di zalimi diminta bersabar. Sungguh sabar itu bukan diam ketika dizalimi. Tetap harus ada upaya menyampaikan secara ma’ruf kepada mereka yang sudah berbuat zalim. Juga berupaya sungguh-sungguh agar Islam umatnya kembali bisa hidup mulia. Di manapun mereka berada. Bukankah banyak umat Islam minoritas yang tertindas? Di Myanmar mereka diusir dari negaranya. Umat Islam di Cina dilarang berpuasa. Sekarang umat Islam di Papua dilaramg merayakan hari raya.
Insiden ini juga menjadi bukti kuat bahwa negara sekuler gagal melindungi umat Islam. Mereka yang sudah melakukan aksi teror terhadap umat Islam tidak disebut teroris.
Konflik antarumat beragama harusnya tidak terjadi. Negara tidak boleh lalai memberikan jaminan perlindungan kepada umat beragama untuk merayakan hari raya keagamaan. Pelaku harus ditindak tegas agar tidak menyebar ke lain.
Ancaman disintegrasi juga memberikan bukti nyata bahwa demokrasi tak mampu menyejahterakan masyarakat di bumi Papua. Demokrasi telah memberi ruang untuk membuat UU yang liberal, yang hanya untuk kepentingan asing dan segelintir orang. Tak heran jika Papua yang kaya SDA tapi masyarakatnya tak bisa menikmatinya. Freepot saja dikuasai asing sementara masyarakat Papua hanya mendapat sisanya. Disintegrasi bukanlah solusi. Justru dengan lepasnya Papua dari Indonesia akan lebih memuluskan asing untuk mengobok-obok Papua.***
Hana Ummu Dzakiy
Pengajar di HSG Khoiru Ummah Pekanbaru Editor : Rindra Yasin