KITA semua tentu terkejut. Bahkan mungkin ada rasa takut dan kecut ketika kalimat takbir yang mengagungkan Allah, kalimat tauhid yang meng-esakan Allah dan kalimat tahmid sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah berkumandang beriringan dengan teriakan ketakutan jamaah Salat Idul Fitri 1436 H di Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara, Papua sekitar pukul 07.00 WIT pada Jumat 17 Juli lalu. Peristiwa itu terjadi ketika umat Islam tengah melaksanakan Salat Idul Fitri di halaman kantor Koramil 1702/JWY. Tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Bahkan peristiwa itu disusul dengan pembakaran Musala Baitul Mustaqin yang berada di sekitar lokasi kejadian.
Tentu saja kerusuhan di Tolikara Papua sangat rentan melahirkan konflik agama. Apa lagi peristiwa itu terjadi tidak saja ketika umat Islam tengah melaksanakan Salat Idul Fitri, tetapi juga musala sebagai tempat ibadah umat Islam, replika dari jiwa ketuhanan yang immaterial, ikut dibakar massa. Sebagai replika dari Zat Yang Maha Agung, keberadaan musala sebagai tempat ibadah tentu saja sangat dijaga kesucian dan sakralitasnya. Bahkan dalam perspektif Alquran, rumah ibadah sekaligus disebut dengan bait Allah (rumah Allah). Dalam konteks ini rumah ibadah tidak hanya dijaga kesuciannya dari najis, tetapi juga dijaga keberadaannya dari ancaman apapun dan oleh siapapun baik secara fisik maupun nonfisik.
Agama untuk Kebaikan Manusia
Agama diturunkan Tuhan ke bumi ini untuk kebaikan umat manusia. Secara norma yang berlaku universal memang semua agama mengajarkan kebaikan, kerukunan dan kedamaian. Dalam konteks ini, rasanya tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk menebarkan rasa kebencian dan permusuhan. Karena agama tidak saja mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam serta manusia dengan Tuhannya. Kewajiban manusia untuk berhubungan secara baik dengan sesama manusia, dengan alam dan Tuhan sebenarnya demi kelangsungan hidup dan maslahat manusia itu sendiri di bumi ini. Tak pelak lagi, setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai yang melahirkan norma dan aturan tingkah laku yang baik bagi para pemeluknya.
Jika keyakinan ini dapat ditansformasikan secara positif maka berkecenderungan dapat membentuk masyarakat yang baik dan memberi kemungkinan bagi agama untuk dapat berfungsi menjadi literatur, referensi, pedoman dan petunjuk bagi pola tingkah laku dan corak sosial-kemasyarakatan. Dan juga dengan kekuatan yang dimilikinya, agama dapat diharapkan membangun spiritualitas yang memberi kekuatan dan pengarahan dalam memecahkan segala problematika sosial, mengatasi rasa frustasi sosial, penindasan dan kemiskinan. Dalam konteks ini agama dapat tampil sebagai instrumen integratif bagi masyarakat. Karena agama tidak hanya berupa sistem kepercayaan belaka, melainkan juga terimplementasi dalam perilaku individu sebagai suatu sistem sosial-kemasyarakatan.
Dengan demikian, agama apapun sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup luas bagi pemeluknya untuk dapat mengembangkan hubungan dan interaksi sosial budaya secara baik. Karena agama sangat ketat melarang penganutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan berdampak pada terciptanya disharmonisasi sosial dalam suatu masyarakat dan pada gilirannya agama tidak menyediakan ruang sedikitpun serta tidak dapat menerima alasan apapun bagi umatnya untuk berbuat kerusakan, permusuhan dan yang semacamnya di atas bumi ini karena agama merupakan jalan kebaikan agar manusia hidup dalam kedamaian dan ketenangan.
Akan tetapi sebagai masyarakat beragama (religious society) yang majemuk di Indonesia dan oleh para founding fathers kita telah dirumuskan konsep pluralisme ini ke dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Tapi kita sebagai bangsa malah kerap disuguhi dengan banyaknya keberingasan dan agresivitas massa bernuasa SARA (agama) yang terjadi. Agama seolah-olah menjadi semacam ancaman yang bisa dengan tiba-tiba datang memberangus kehidupan damai bersama dibumi. Dalam konteks ini, tampaknya pelaku umat beragama tidak bersesuaian dengan anjuran suci dan perintah dari agama itu sendiri. Bahkan tidak sedikit yang terkadang bersikap radikal memandang diri dan kelompok serba benar, serba suci dan seolah-olah memiliki otoritas-kewenangan dalam melakukan kerusakan, pelarangan dan penghalangan terhadap sesama pemeluk agama dalam melakukan sebuah investasi pahala, seperti yang terjadi di Tolikara Papu baru-baru ini.
Memahami Kerusuhan Tolikara
Sebagai bangsa yang multireligius, harus disadari kendati dimensi moralitas dan spiritualitas setiap agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, namun dalam ruang praktik pelaksanaannya di dunia manusia terbuka kemungkinan yang cukup luas dalam melahirkan ancaman disintegrasi berlatar belakang agama. Oleh karenanya, berkaca pada konflik umat beragama yang pernah terjadi dinegeri ini, Jhon Lake (2001) mencatat beberapa fenomena menarik yang patut diberi perhatian khusus.
Pertama, alasan pembenar terjadinya gejolak berlatar belakang agama tidak selalu bersumber dari ruang lingkup keagamaan, tetapi dari dimensi sosial non-agama. Kenyataan ini menjadi bukti nyata bahwa hakikat agama mengalami reduksi epistemologis dari perkara yang bersifat transendental menjadi ikatan emosional berwatak primordial. Reduksi epistemologis dalam wujud praktiknya mewakili dua sisi buram yang sama-sama merugikan. Satu sisi, terjadi eskapisme religiusitas sehingga ekspresi penghayatan yang bersifat sakramental beralih menjadi hanya sekadar konvensi kultural. Sementara pada sisi lainnya, terjadi pendangkalan pemahaman moralitas dan spiritualitas hingga wujud aplikasinya dalam dunia manusia semakin jauh dari humanisme universal.
Kedua, konflik antarumat beragama senantiasa terfokus pada massa kalangan bawah yang kadar penghayatannya mungkin saja sangat verbalis. Indikator yang tampak dari realitas tersebut adalah terjadinya transposisi fungsional institusi agama sebagai komunitas sosial kemanusiaan untuk hidup saling menghormati dan mengasihi menjadi kelompok-kelompok yang bersifat eksklusivisme.
Sekadar contoh misalnya, di akhir tahun 1996 pernah terjadi kerusuhan di Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kerusuhan yang melanda Situbondo. Disusul pula kerusuhan Tasikmalaya pada 26-27 Desember 1996 yang berawal dari penganiayaan terhadap guru sebuah pesantren kemudian bergeser menjadi kerusuhan anti-polisi dan anti-Cina. Seperti halnya konflik yang terjadi di Poso. Peristiwa kerusuhan diawali dengan pertikaian antar dua pemuda yang berbeda agama sehingga belarut dan berhujung dengan terjadinya kerusuhan bernuansa SARA dan Impliksasi kepentingan politik elite nasional, elite lokal, militer juga diduga oleh banyak pihak ikut menyulut terjadinya konflik horizontal itu.
Dari rangkaian peristiwa-peristiwa di atas perlu disimak dengan arif karena awalnya bukanlah masalah yang berlatar-belakang SARA namun ujungnya bemuara pada kerusuhan bernuansa SARA. Apa yang disebut dengan konflik agama mungkin benar mengandung unsur identitas agama di situ, tapi agama bukan menjadi penyebab utama. Apalagi SARA sebagaimana diungkapkan Hendardi (1999) tidak punya akar politiknya selama ini karena memang tidak ada organisasi yang mengibarkannya secara sungguh-sungguh sektarian seperti Khu Klux Klan di Amerika Serikat atau neo-fasis di Eropa Barat.
Betapa tidak, setiap terjadi konflik antar umat beragama bahkan penyebab utamanya sering kali berakar bukan pada aspek agama melainkan pada akar serabut non agama. Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan, bahwa pokok persoalan sebenarnya yang telah membuat hubungan antarumat beragama di negeri ini kerap berada dalam konflik dan perseteruan bukan terletak pada ajaran setiap agama itu sendiri melainkan pada sikap sebagian kelompok umat beragama yang telah dimuati dan disusupi kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan sempit subjektif lainnya yang disadari atau tidak dibungkus dengan simbol-simbol agama. Bahkan tak jarang menjadikan agama sebagai sarana dan alat pencapaian tujuan kelompok dan pribadi serta kerap kali pula potensi umat telah menarik konflik-konflik antarkelompok ke dalam perseteruan yang disimbolkan sebagai perang suci antar agama dan sejenisnya.
Dalam konteks kerusuhan di Tolikara, perlu di ingat pula, kabupaten Tolikara sendiri cukup rentan dan sensitif akan konflik politik. Seperti tampak dalam konflik di sekitar pilkada yang pernah terjadi, hingga melahirkan tidak sedikit korban jiwa. Bahkan masyarakat Papua secara umum, apapun agamanya dengan segala keterbatasannya, dengan aneka kesulitan yang dihadapinya dan rangkaian perlakuan yang buruk selama puluhan tahun oleh aneka kebijakan ekonomi-politik pemerintah pusat yang timpang dan tidak adil, telah kerap diuji dengan aneka persoalan-persoalan sulit semacam ini hingga sumber daya alamnya yang melimpah tak berbanding lurus dengan kesejahteraan kehidupan rakyat Papua. Tak pelak lagi, akar persoalan utama di Papua terletak pada ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga di pedalaman, pegunungan dan daerah tertinggal. Bahkan dalam Papua Road Map hasil kajian LIPI (2008) menyebutkan paling tidak ada empat masalah utama yang diidentifikasi sebagai akar problematika yang terjadi di Papua dan faktor agama sama sekali tidak disebutkan sebagai sumber masalah utama di sana.
Berangkat dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kerusuhan Tolikara bukan merupakan konflik agama. Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat) Didin Hafidudin yakin insiden di Tolikara, Papua, didalangi oleh pihak-pihak di luar warga Papua. Karena warga Papua tak pernah berselisih soal agama. Bahkan Pater Neles Tebay, seorang pemimpin Katolik yang dikenal juga sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua, dalam pernyataannya mengenai insiden di Tolikara, mengungkapkan, budaya Papua tidak mengajarkan orang untuk mengganggu, apalagi membakar tempat ibadah. Menurut Neles, pembakaran musala di Tolikara adalah peristiwa pertama dalam sejarah Papua di mana sebuah tempat ibadah dibakar.
Oleh karenanya, perlu kearifan, kecerdasan berpikir dan kejernihan hati nurani dalam menyelesikan setiap persoalan yang dihadapi bangsa, termasuk kerusuhan di Tolikara Papua. Para pemimpin agama, elite politik baik lokal maupun nasional, aparat keamanan maupun tokoh masyakarat lokal diharapkan dapat melihat dan menyelesaikan persoalan sesuai dengan akar masalah yang sebenarnya dengan tidak mengaitkan setiap persoalan dengan simbol-simbol agama. Fungsi agama secara sosial-kemasyarakatan harus dikembalikan sebagai pedoman hidup dan nilai-nilai moral dalam rangka menumbuhkan kehidupan yang lebih berperadaban, penuh kedamaian dan kesejahteraan. Demikian pula para elite politik diharapkan tidak mengorbankan umat hanya sekadar untuk memenuhi nafsu kepentingan pribadi dan ambisi kelompok. Jangan jadikan agama sebagai alat justifikasi sehingga rakyat dibodohi dan terpancing masuk dan terseret dalam konflik horizontal bernuansa SARA.
Akhirnya marilah kita umat beragama berlomba-lomba untuk sama-sama menyebarkan kebaikan. Bahwa tidak ada satu agama-pun yang menolerir aneka bentuk kekerasan dengan maksud dan alasan apapun.***
Agusyanto Bakar
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Meranti Editor : Rindra Yasin