DALAM teori ketatanegaraan menjabarkan bahwa unsur-unsur sebuah negara adalah terdapat wilayah, rakyat, dan yang tak kalah pentingnya pemerintahan yang memiliki kekuasaan atau kedaulatan. (Aritoteles, 385 SM), Djokosoetono (1960), Soenarko (1972).
Definisi negara dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat dan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.
Sebaliknya, negara gagal adalah negara yang gagal memenuhi persyaratan dan tanggung jawab dasar suatu pemerintahan berdaulat. Menurut Fund for Peace (lembaga Independen yang mendalami pencegahan konflik dan penindasan dan penanganan keamanan suatu negara) negara gagal bercirikan, kehilangan kontrol dan monopoli di wilayahnya sendiri, tergerusnya kewenangan yang sah dalam pembuatan keputusan bersama, tidak mampu menyediakan layanan publik dan tidak mampu berinteraksi dengan negara lain sebagai anggota penuh komunitas internasional.
Negara gagal jika pemerintah pusatnya sangat lemah atau tidak efektif sampai-sampai kekuasaan praktis di sebagian besar wilayahnya begitu kecil, buruknya layanan publik, korupsi dan tindak kejahatan yang meluas, adanya pengungsi atau perpindahan penduduk tak terkendali. Selain itu memburuknya ekonomi secara tajam. Tanpa adanya pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan ditaati oleh rakyatnya tidak ubahnya seperti sebuah gerombolan orang yang tidak cukup untuk disebut sebagai negara (Wikipedia, 2015).
Dalam scope kecil Riau adalah salah satu provinsi di Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan provinsi lain dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan tentang peranan negara dalam menciptakan rasa nyaman dan aman rakyatnya. Permasalahan di Riau cukup unik cenderung aneh karena permasalahan tersebut adalah kejadian berulang setiap tahun dan nyaris tanpa solusi apalagi penyelesaian. Berikut adalah jabaran fenomena masalah yang terjadi di Riau yang jika dihubungkan dengan teori telah masuk kategori kegagalan negara dan ditinggalkan negara.
Kabut Asap dan Pembakaran Lahan
Kabut asap merupakan agenda rutin yang menghinggapi masyarakat Riau yang harus diterima dan diderita setiap tahun. Masyarakatpun sudah maklum bahwa seberbahaya apapun dampak asap tidak ada yang bisa diperbuat selain menunggu hujan turun dari langit sebagai bentuk pertolongan Allah SWT.
Menurut Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), 99,9 persen kebakaran lahan saat ini dilakukan dengan sengaja oleh pemilik lahan. Para pembakar lahan dan penjahat lingkungan tidak takut melakukan pembakaran hutan atau lahan. Nampak jelas di depan mata kita, pelaku pembakar hutan sangat leluasa membakar lahan. Kebakaran lahan tidak hanya dilakukan di tengah hutan yang jauh dari pemukiman, namun sudah terjadi di sekitar Kota Pekanbaru. Mereka melakukan pembakaran sambil tertawa dan senda gurau dengan temannya.
Pembakaran lahan tidak akan pernah terjadi apabila penegakan hukum dilakukan dengan serius dan bebas kepentingan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki wewenang dan power untuk menegakkan hukum dan menciptakan efek jera bagi pelanggar hukum. Apabila orang tidak takut melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain, seperti pembakaran lahan ini, maka patut dipertanyakan apakah ada negara di Provinsi Riau ini.
Menurut Noam Chomsky (1928-2000), karakter utama yang membuat suatu negara bisa disebut sebagai negara gagal adalah negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan bahkan kehancuran. Keleluasaan pembakar lahan yang selalu dilakukan setiap tahun tanpa jera bisa dikatagorikan negara tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan dan bahkan kehancuran, dan ini ciri-ciri negara gagal. Hal ini juga didukung Jared Diamond (2005) dalam Bambangkesit (2012) negara gagal dicirikan di antaranya kerusakan lingkungan dan pemanasan global.
Ketika rakyat menerima kesemenaan saat itu negara seharusnya datang. Namun ketika negara tidak datang, maka negara itu telah gagal, negara tidak ada ketika rakyat memerlukan.
Penambang Emas Tanpa Izin (PETI)
Fenomena lain yang terjadi di Riau adalah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh penambang emas tanpa izin (PETI). PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral dan kecelakaan tambang. PETI umumnya identik dengan budaya kekerasan/premanisme, prostitusi, perjudian, dan permisif dengan budaya mencuri termasuk menjarah, sehingga memberikan pengaruh buruk bagi mereka yang ingin berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari, 2013). Melalui Inpres Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, diinstruksikan kepada menteri, jaksa agung, kapolri, para gubernur dan para bupati/wali kota agar melakukan upaya penanggulangan masalah dan penertiban serta penghentian segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, secara fungsional dan menyeluruh sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Di Riau sangat jelas terlihat dampak kerusakan lingkungan dari PETI. Di antaranya ketersediaan ikan jauh berkurang dan kualitas air sangat buruk sehingga masyarakat di daerah aliran sungai (DAS) tersebut tidak lagi bisa memanfaatkan secara optimal sungai tersebut untuk kegiatan rumah tangganya maupun mencari nafkah dari hasil perikanan. Lingkungan DAS sudah tercemar, masyarakat menanggung kerugian besar. Sementara itu, negara ke mana? Inpres RI Nomor 13 Tahun 2000 yang telah dibuat tak berkutik ketika diterapkan di lapangan. Sekali lagi, ketiadaan tindakan memberikan perlindungan kepada rakyatnya mencirikan negara gagal. Silahkan diterjemahkan sendiri apakah kriteria negara gagal juga terdapat pada lemahnya penanganan PETI di negeri ini. Negara tidak ada ketika rakyat memerlukan.
Lalu Lintas Kacau
Saat kita melintas di semua traffict light di Kota Pekanbaru, bisa dipastikan saat berlampu merah banyak pengendara yang menerobos. Pelakunya tidak hanya sopir angkot namun pengendara mulai dari sepeda motor sampai mobil mewah berharga ratusan juta ikut pula melanggar lalu lintas. Padahal tidak jauh dari situ terdapat pos polisi.
Selain menerobos lampu merah di traffic light, fenomena melawan arus juga hal yang sangat biasa di kota ini. Miris melihat tontonan ”kebodohan” yang disajikan pengendara. Pengendara seperti berada di negeri tanpa aturan, tanpa sanksi dan tanpa malu. Sekali lagi, pembiaran dilakukan, sehingga mereka-para pelanggar lalu lintas, menganggap sah-sah saja melakukan pelanggaran lalu lintas. Masyarakat seperti dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri.
Berkaitan dengan masalah transportasi ini, fund for peace membuat indikator negara gagal dilihat dari sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Salah satu indikatornya adalah penurunan pelayanan publik yang berkelanjutan, hilangnya fungsi utama negara dalam melayani warganya termasuk kegagalan dalam proteksi terhadap terorisme dan kekerasan, dan menyediakan layanan pubik seperti, kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan transportasi.
Jika dilihat indikator dari fund for peace ini maka lemahnya penindakan aparat terhadap pelanggar lalu lintas ini telah masuk dalam katagori negara gagal, atau negara tidak ada ketika rakyat memerlukan.
Inilah beberapa fenomena di negeri Riau ini. Terlepas dari penafsiran kita masing-masing apakah sependapat dengan tulisan ini, namun semoga dapat menjadi perenungan bersama tentang kondisi negeri Melayu tercinta ini.***
Edfan Darlis
Pemerhati Lingkungan, Dosen Universitas Riau Editor : Rindra Yasin