Gairahkan Semua Sektor Ekonomi Daerah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 15 Agustus 2015 | 10:53 WIB
DIAM-DIAM, perang ekonomi dunia sedang terjadi. Masing-masing negara berupaya berupaya tidak terjerat krisis ekonomi. Negara maju berupaya bertahan untuk tidak jatuh merosotnya kondisi ekonomi. Apalagi negara berkembang.  Berjuang keras agar tidak jatuh bangkrut seperti yang terjadi pada Yunani. Begitu juga Indonesia. Pemerintah tengah bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas ekonomi yang tengah diguncang cukup hebat. Tentu harus ekstra. Sebab nilai tukar rupiah sudah sampai Rp13.816. Angka yang sedikit lagi mencapai Rp15 ribu di mana akan sama dengan kondisi krisis tahun 1998 lalu.

Presiden menunjukkan perhatian ekstranya terhadap stabilitas ekonomi dengan me-resuffle para menteri. Harapan memang ada di sana. Tapi tentu tidak mudah. Upaya untuk mendongkrak ekonomi seperti terjadi di tingkat elite dan di Jakarta saja.

 Sementara, bagaimana menggerakkan ekonomi di daerah, seakan luput dari perhatian Jakarta. Daerah seperti dibiar begitu saja. Kalau ada permintaan agar pusat membantu dalam pengambilan kebijakan, sepertinya lama baru diperhatikan.

Contoh saja curhat dari Bupati Inhil HM Wardan. Ia mengutarakan ketidakberdayaanya untuk mengendalikan harga jual kelapa.

 Kendali harga ada pada perusahaan. Tidak ada regulasi yang bisa dilakukannya agar pemerintah bisa mengambil peran. Paling tidak, melindungi harga jual kelapa petani. Yang herannya, harga kelapa semestinya terdongrak naik seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Sebab sebagian kelapa dan turunnya adalah produk ekspor.

Begitu juga dengan produk kelapa sawit dan turunnya. Berkaca krisis ekonomi 1998 lalu di mana nilai tukar rupiah melemah, dolar naik tinggi, petani kelapa sawitlah yang untung. Banyak petani sawit yang kaya mendadak ditengah lebih banyak yang jatuh miskin. Saat ini yang terjadi, harga sawit malah turun walau dolar terus merangkak naik. Harga karetpun anjlok.

 Harga karet yang produknya rata-rata ekspor, semestinya juga terdongrak naik bersamaan dengan tingginya nilai dolar.

Apa yang terjadi. Hilangkah akal sehat dalam penerapan hukum ekonomi? Inilah yang mesti diperhatikan secara benar-benar oleh pemerintah. Terutama pemerintah pusat. Banyak kebijakan terhadap komoditi ekspor, sawit, karet, kelapa, dikendalikan dari pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melindungi petani.

Tapi optimisme harus terus dibangun. Kalau memang pusat abai, daerah harus mandiri dengan menggairahkan segala sektor ekonominya. Semangat harus lebih dipacu lagi di tengah krisis ini. Satu jalan pembuka, jangan ragu dan takut untuk mempercepat penggunaan dana APBD. Karena dana APBD tidak dipungkiri berperan besar dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat.*** Editor : Rindra Yasin