Memaknai HUT Polantas

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 23 September 2015 | 20:51 WIB
RIAUPOS.CO - Tempat tanggal 22 September 2015, Polisi Lalu Lintas (Polantas) memasuki usianya yang ke-60.  Usia yang terbilang tidak muda lagi. Tentu, banyak pencapaian yang telah diraih dalam kurun waktu itu. Namun tampaknya persoalan kecelakaan lalu lintas jalan (laka lantas) masih merupakan PR besar buat Polantas. Sebagaimana penegasan Kepala Korps Lalu Lintas  Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Condro Kirono dalam suatu kesempatan di Jogjakarta bahwa selain darurat narkoba, Indonesia juga darurat laka lantas. Rata-rata 89 orang meninggal setiap harinya akibat laka lantas.  Angka tersebut, tentunya memprihatikan kita semua. Jadi, jika Kakorlantas menggunakan kata “darurat” untuk menyimpulkan kondisi tidak, rasanya tidak berlebihan. Bahkan mungkin diperlukan untuk menarik atensi dan kesadaran kita bersama bahwa laka lantas merupakan masalah serius yang begitu dekat dengan kehidupan kita.

Selama ini ketika menyoal laka lantas, selalu saja pikiran masyarakat tertuju pada polisi lalu lintas (polantas).
Polantas yang dinilai paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi termasuk masih tingginya angka lantas dan fatalitas dari korban laka lantas. Persepsi ini timbul karena polantas adalah institusi yang diidentikkan dengan lalu lintas. Padahal, jika menilik faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya laka lantas, secara umum dapat dibagi empat yaitu, faktor manusia (human error), sarana dan prasarana transportasi dan alam. Dari keempat faktor tersebut, faktor manusia lah yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, diperkirakan mencapai 90 persen. Dengan menilik varian faktor penyebab kecelakaan tersebut, secara obyektif dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin, polantas menjadi penanggung jawab tunggal dari terjadinya laka lantas. Masih ada pemangku kepentingan lainnya.

Menyadari akan hal tersebut, kemudian pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 mencanangkan Program Dekade Aksi Keselamatan Berlalu Lintas. Program yang meng-absorb Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 64/255 tanggal 10 Maret 2010 tentang Improving Global Road Safety melalui Program Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Ada 2 (dua) hal penting yang dapat dicermati dari berlakunya Inpres tersebut. Pertama, mengkampanyekan dan mendorong program yang bersifat preventif. Sebagaimana data yang dirilis oleh WHO bahwa bila tidak dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis dalam mengantisipasi dampak kecelakaan lalu lintas, maka diperkirakan pada tahun 2020 penyebab terbesar ketiga kematian adalah kecelakaan lalu lintas jalan, setelah penyakit jantung dan depresi. Kedua, perlukan sinergi atau penguatan koordinasi antara para pemangku kepentingan.

Ada lima pilar yang diintrodusir dalam Inpres tersebut. Yakni manajemen keselamatan lalu lintas (safe management), jalan yang berkeselamatan (safer road), perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (safer people), kendaraan yang berkeselamatan (safer vehicle) dan perawatan paska kecelakaan (post crash). Untuk mengimplementasikannya, maka Inpres tersebut menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk kepada para gubernur dan para bupati/wali kota.

Pada titik ini, kita melihat bahwa penanganan dan pencegahan laka lantas mensyaratkan pendekatan yang komprehensif sifatnya. Ternyata, kepolisian hanyalah merupakan salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam mewujudkan road safety. Oleh karena itu, bila pada hari ini kita menilai masih tingginya angka langka lantas, pertanyaan terpentingnya bukan hanya berhenti pada bagaimana Polantas bekerja tapi bagaimana semua para pemangku kepentingan tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diamanahkan dalam Inpres tersebut. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga program road safety tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan terukur.

Persepsi Masyarakat
Post crash adalah tahapan di mana ketika segala upaya telah dikerahkan untuk mencegah terjadinya laka lantas pada akhirnya kemalangan tersebut tak terelakkan. Tahapan ini pun menjadi sangat krusial, sama pentingnya dengan upaya pencegahan kecelakaan. Karena kelambatan dalam penanganan korban baik di tempat kejadian perkara (TKP) maupun di rumah sakit sangat menentukan tingkat fatalitas korban. Kelambatan dalam penanganan korban dapat berujung pada kecacatan atau bahkan kematian.

Pelayanan PT Jasa Raharja sebagai BUMN yang memberikan jaminan pertanggungan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sangat erat terkait dengan Polantas. Dikarenakan untuk memberikan santunan atau jaminan biaya perawatan didasarkan pada laporan polisi sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai institusi yang selama ini bermitra dengan Polantas dalam memberikan pelayanan, perubahan ke arah yang lebih baik sudah sangat dirasakan. Koordinasi dan percepatan informasi laka lantas tidak lagi hanya mengandalkan pola yang manual. Tapi sudah menapak pada kerja sama yang berbasis teknologi informasi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan integrated road safety management system (IRSMS) yang dikembangkan oleh Korlantas Polri. Sistem yang digunakan untuk mendata dan menginvestigasi kecelakaan termasuk sebagai tool untuk menyusun kebijakan peningkatan road safety. Dengan sistem itu pula, PT Jasa Raharja dapat mengakses data laka lantas dengan cepat sebagai dasar untuk mengakselerasi pemberian penjaminan biaya perawatan dan atau santunan kepada korban laka lantas.

Namun demikian, bukan berarti dengan keberadaan IRSMS masalah laka lantas menjadi tuntas. Justru, optimalisasi IRSMS terkendala oleh persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terhadap polantas. Keengganan korban atau orang yang mengetahui laka lantas melaporkannya ke polantas mengakibatkan masih banyaknya dark number, laka lantas yang tidak terdeteksi oleh kepolisian. Keengganan yang didasarkan pada mungkin adanya rasa takut atau merasa masalah menjadi lebih ribet jika berurusan dengan polantas adalah persepsi yang masih lekat pada pelayanan polantas. Padahal, polantas sendiri sudah berupaya membangun citra diri yang lebih bersahabat dengan berbagai program persuasif yang dilakukakan seperti police goes to school atau campus, kampanye keselamatan, dan safety riding/driving.

Akibatnya, pengolahan data laka lantas melalui IRSMS pun masih dimungkinkan terjadinya bias. Efek susulannya adalah upaya atau program peningkatan road safety pun pada akhirnya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi kita untuk menekan tingkat laka lantas dan fatalitasnya secara signifikan. Ditambah lagi terkait dengan hak korban laka lantas untuk mendapatkan santunan dari  PT Jasa Raharja kemungkinan akan gugur. Karena kasus laka lantas yang tidak dilaporkan ke Polantas tidak akan diterbitkan Laporan Polisi yang menjadi dokumen pendukung dalam pengajuan santunan.
 
Oleh karena itu, dengan menggunakan momentum HUT yang ke-60 ini, Polantas diharapkan mampu memberikan makna dengan lebih memperbaiki kinerja ke depan. Di samping lebih meningkatkan profesionalisme personelnya, lebih memperbaiki citra diri untuk mengubah persepsi yang sudah lama lekat dalam benak masyarakat terhadap Polantas hendaknya dapat dilakukan secara simultan. Sehingga apa yang dicanangkan yang menjadi tema HUT Polantas tahun ini dapat tercapai yaitu ‘Melalui Revolusi Mental, Polisi Lalu Lintas Siap Memantapkan Solidaritas dan Profesionalisme Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas dan Pelayanan Prima yang Bebas dari KKN’. Dirgahayu Polantas.***
Editor : Rindra Yasin