DPRD Riau Senin (5/10/2015) kembali menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda penting. Ketiganya meliputi pembacaan pandangan fraksi terhadap jawaban pemerintah mengenai Perda Pengembangan dan Pelestarian Budaya Melayu Riau dan Kearifan Lokal.
Kedua, pembacaan draf Perda Tanah Ulayat yang diprakarsai BP2D DPRD Riau serta yang ketiga pembentukan Panitia Khusus Penanggulangan Karhutla.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusaman bersama dua pimpinan dewan lainnya yaitu Wakil Ketua Sunaryo, dan Manahara Manurung, Dari Pemerintah Provinsi Riau dihadiri Sekretaris Daerah Zaini Ismail, serta SKPD-SKPD terkait.
Rapat paripurna dengan tiga tema tersebut diawali dengan pembacaan pandangan fraksi fraksi terhadap Perda Pelestarian Kebudayaan Melayu dan Kearifan Lokal,di dalam rapat paripura ini fraksi DPRD Riau sependapat dengan tanggapan pemerintah terhadap Ranperda Budaya Melayu tersebut.
"Pemahaman kami sependapat bahwa Perda budaya Melayu ini dapat segera dilakukan, dan juga dapat mengakomodir keberagaman budaya Melayu di 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau," ujar juru bicara fraksi Golkar DPRD Riau Ramos Sianturi saat menyampaikan pandangan fraksi di ruang rapat paripurna.
Selain itu dari fraksi DPRD Riau lainnya yakni dari Partai Demokrat mengatakan dengan adanya ranperda ini nantinya diharapkan akan menghasilkan suatu payung hukum agar seluruh hal tentang pengembangan budaya Melayu dapat terealisasi.
"Kita harapkan dengan adanya Ranperda ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan program dalam mengembangkan budaya Melayu yang ada di Provinsi Riau," ujar jubir fraksi Demokrat.
Setelah mendengarkan penyampaian pandangan dari fraksi-raksi, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan draft Perda Tanah Ulayat.
PEMBACAAN DRAFT PERDA TANAH ULAYAT
Draft Perda Tanah Ulayat ini disampaikan Nasril SAg dari fraksi Partai Demokrat. Di depan rapat paripurna Nasril membacakan isi draft yakni. Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II, tentang Manfaat dan Tujuan, Bab III, tentang Jenis, Penguasaan dan Pemilik Tanah Ulayat, Bab IV tentang Kedudukan dan Fungsih Tanah Ulayat, Bab V tentang Pendaftaran dan Subjek Hukum Tanah Ulayat, Bab VI tentang Kriteria Keberadaan dan Objek Tanah Ulayat.
Selanjutnya Bab VII, tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat, Bab VIII tentang Kewajiban Pemegang Hak Tanah Ulayat, Bab IX, tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat, Bab X, tentang Perpanjangan dan Berakhirnya Tanah Ulayat, Bab XI, tentang Larangan dan Pengawasan Tanah Ulayat, Bab XII, tentang Ketentuan Peralihan, dan Bab XIII tentang Ketentuan Penutup,
Setelah menyampaikan pokok-pokok penting dari Perda Tanah Ulayat tersebut Nasril menyerahkannya ke pimpinan DPRD Riau.
PEMBENTUKAN PANSUS KARHUTLA.
Setelah draf perda tersebut diterima pimpinan DPRD Riau, Noviwaldi Jusman langsung melanjutkan rapat paripurna dengan agenda pembentukan panitia khusus atau Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)..
DPRD Riau melalui rapat paripurna menyepakati membentuk panitia khusus kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap karena dinilai sangat dibutuhkan Provinsi Riau yang terus mengalami peristiwa tersebut.
"Kita berharap dengan terbentuknya Pansus Karhutla dan Bencana Asap, masalah dan akibat yang ditimbulakannya dapat diketahui dan jadi solusi bagi upaya bersama dalam menanggulanginya," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
Dia menjelaskan pembentukan pansus itu usul dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Komisi B yang mengirim nota dinas pada 7 dan 28 September lalu. Hal ini telah diatur melalui Tata Tertib DPRD dan telah ditindaklanjuti dengan rapat musyawarah pada 30 September yang telah menyepakati rekomendasi pembentukan pansus.
"Kemudian Pimpinan DPRD Riau telah kirim nota dinas kepada masing-masing fraksi untuk meminta nama anggota dewan yang akan duduk di pansus," ujarnya.
Nama-nama anggota itu adalah Karmila Sari dan Mirza Noor dari Fraksi Golkar, Kordias Pasaribu dan Sugeng Pranoto dari PDIP, Nasril dan Agus Tiansyah dari Demokrat, Syamsurizal dan Musyafak Asyikin dari PAN, Mira Roza dan Marwan Yohanis dari Fraksi Gerindra Sejahtera, Abdul Wahid dari PKB, M. Arpah dari PPP, dan Suhardiman Amby dari Fraksi Nasdem Hanura.
Noviwaldy menyampaikan Karhutla yang terjadi jelas dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya membawa kerugian salah satunya yang paling banyak diderita adalah munculnya asap dengan banyak masalah sesudahnya seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial terutama bagi orang tua, bayi, balita, dan ibu hamil.
Selanjutnya setelah berdiskusi antar anggota pansus tersebut diputuskan Ketua Pansus yakni M Arpah dengan Wakil Marwan Yohanis. Ketua Pansus M Arpah mengatakan untuk langkah pertama dalam, Pansus akan melakukan rapat internal.(adv) Editor : Rindra Yasin